Mengurai Filosofi Dasar Extended Producer Responsibility (EPR)
Setelah kemasan sampai di tangan konsumen, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas nasibnya?
Pada akhir 1980-an, seorang peneliti Swedia bernama Thomas Lindhqvist mengajukan gagasan yang terdengar sederhana namun mengubah cara dunia memandang tanggung jawab atas sampah. “Jika produsen yang merancang dan menjual sebuah produk, mengapa tanggung jawab atas produk itu berhenti begitu saja ketika sampai ke tangan konsumen?” tanyanya. Pada tahun 1990, gagasan ini resmi diperkenalkan dengan nama Extended Producer Responsibility (EPR) yaitu tanggung jawab produsen yang diperluas, tidak hanya mencakup tahap produksi, tetapi juga apa yang terjadi setelah produk tersebut digunakan dan dibuang.
Tiga dekade kemudian, gagasan itu menjadi salah satu instrumen kebijakan lingkungan paling berpengaruh di dunia. Jerman menjadi pelopor pada tahun 1991 melalui sistem Green Dot yang mewajibkan produsen mengelola sampah kemasan secara kolektif. Jepang menyusul pada 1995 sebagai negara Asia pertama yang menerapkan EPR melalui regulasi daur ulang kemasan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kemudian merumuskan EPR sebagai pendekatan kebijakan yang memberikan tanggung jawab signifikan, baik finansial maupun fisik kepada produsen atas penanganan atau pembuangan produk pasca konsumsi.
Di Indonesia, urgensi gagasan ini sangatlah terasa. Data dari riset Collection and Recycling Rate Index of Plastic Waste in Indonesia yang disusun Sustainable Waste Indonesia (SWI) pada 2024 memberikan gambaran skala persoalan yang dihadapi.
Artinya, lebih dari tiga perempat sampah plastik yang dihasilkan Indonesia setiap tahun tidak masuk ke jalur daur ulang sama sekali. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah Indonesia membutuhkan sistem/teknologi yang lebih baik, melainkan bagaimana beban penanganan sampah ini didistribusikan secara adil, baik antara pemerintah yang menanggung biaya pengelolaan, konsumen yang membeli dan membuang, dan produsen yang merancang serta memasarkan kemasan tersebut.
Salah Kaprah EPR
EPR sering disalahpahami sebagai bentuk pajak tambahan bagi industri. Pemahaman ini keliru. Secara filosofis, EPR adalah mekanisme untuk menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini bersifat eksternal, yaitu biaya yang ditanggung pemerintah dan masyarakat, padahal sumber persoalannya ada di tahap desain dan produksi.
Sebelum EPR diterapkan secara luas, pola yang berlaku di hampir semua negara adalah sederhana, yaitu produsen membuat dan menjual produk, sementara pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah yang dihasilkan dari produk tersebut. Pola ini menciptakan apa yang disebut ekonom sebagai market failure atau kegagalan pasar karena harga produk yang dijual ke konsumen tidak mencerminkan biaya sesungguhnya yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan anggaran publik.
EPR mengubah logika tersebut. Dengan memindahkan sebagian beban finansial dan fisik kembali kepada produsen maka biaya lingkungan menjadi bagian dari kalkulasi bisnis, bukan eksternalitas yang dibebankan ke pihak lain. Itulah yang dimaksud OECD ketika menyebut EPR memiliki dua ciri utama, yaitu pengalihan tanggung jawab ekonomi dan/atau fisik kepada produsen serta pemberian insentif bagi produsen untuk mempertimbangkan aspek lingkungan sejak tahap desain produk.
OECD mengidentifikasi empat tujuan utama dari penerapan EPR, yaitu (1) konservasi sumber daya alam; (2) pencegahan timbulan sampah; (3) dorongan terhadap desain produk yang ramah lingkungan; dan (4) penutupan siklus penggunaan material (circular material loops) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Keempat tujuan itu saling terkait dan dengan desain yang lebih baik akan menghasilkan lebih sedikit sampah dan memperkuat ekonomi sirkular.
Tiga Jenis Tanggung Jawab yang Dipikul Produsen
Dalam kerangka teoritis yang dikembangkan Lindhqvist dan kemudian diadopsi secara luas, tanggung jawab produsen dalam skema EPR terbagi menjadi tiga jenis yang saling melengkapi. Pembagian ini penting karena menentukan bagaimana skema EPR dirancang di setiap negara, termasuk di Indonesia.
Ketiga jenis tanggung jawab ini tidak harus dipikul produsen secara setara dalam setiap konteks. Sebagian negara menerapkan tanggung jawab finansial penuh sementara operasional pengelolaan sampah tetap berada di tangan pemerintah daerah. Sebagian lain mengkombinasikan tanggung jawab finansial dengan keterlibatan operasional langsung dari produsen. Pilihan model ini sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan dan ekosistem pengelolaan sampah yang sudah ada di masing-masing negara.
Mengapa Indonesia Tidak Bisa Mengandalkan Pendekatan Konvensional
Konteks Indonesia berbeda secara mendasar dari negara-negara yang menjadi rujukan awal EPR di Eropa dan Asia Timur. Di banyak negara maju, EPR lahir sebagai instrumen cost recovery untuk sistem pengelolaan sampah yang sudah mapan. Suatu kondisi dimana layanan pengangkutan sampah rumah tangga telah mencakup hampir seluruh populasi dan EPR berfungsi memperkuat sistem daur ulang yang sudah berjalan.
Indonesia menghadapi situasi yang berbeda. Cakupan layanan pengangkutan sampah formal masih terbatas, sementara ekosistem daur ulang justru tumbuh secara organik dari bawah yang digerakkan oleh jutaan pemulung, pelapak, bank sampah, dan usaha daur ulang skala kecil yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pemulihan material plastik bernilai ekonomi.
Jika EPR dirancang dengan meniru mentah-mentah model negara maju dengan sistem pengelolaan sampah formal yang sudah berfungsi penuh, maka kebijakan tersebut berisiko mengabaikan jutaan pelaku yang justru paling banyak berkontribusi pada keberhasilan daur ulang plastik di lapangan. Sebaliknya, EPR yang dirancang dengan memahami realitas ini berpotensi menjadi instrumen yang mengisi kekosongan layanan, memberikan pendanaan tambahan bagi pengumpulan dan pemrosesan, serta secara bertahap mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem formal melalui skema kemitraan yang adil.
Inilah benang merah filosofis yang akan menjadi dasar seluruh seri artikel ini dimana EPR bukan sekadar mekanisme pembiayaan, melainkan kerangka kebijakan yang menentukan siapa menanggung apa, dan bagaimana ekosistem yang sudah ada, baik formal maupun informal bisa diperkuat.
- Esai 2: Strategi Hulu dan Hilir — bagaimana EPR bekerja secara menyeluruh melalui pendekatan desain produk (Design for Environment) dan skema penarikan kembali kemasan pasca konsumsi, serta mengapa sistem-wajib lebih efektif dibandingkan dengan sistem-sukarela
- Esai 3: Berkaca dari Global — praktik terbaik EPR di berbagai negara serta pelajaran apa yang relevan untuk konteks Indonesia
- Esai 4: Inovasi Ketertelusuran Digital — membedah sistem sertifikat EPR di India yang menghubungkan produsen dan pengolah sampah secara langsung melalui platform digital pemerintah
- Esai 5: Arah Kebijakan EPR Indonesia — menganalisis Permen LHK 75/2019 dan merumuskan langkah ke depan menuju tata kelola yang transparan dan inklusif