New York EPR bill won’t move forward this year
[International] · Policy Ringkasan Rancangan undang-undang Extended Producer Responsibility (EPR) di New York tidak akan dilanjutkan pada tahun ini. Ketentuan ini mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir hayat produk mereka, namun menghadapi hambatan legislatif yang signifikan. Penundaan ini mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan EPR yang komprehensif di tingkat negara bagian. SWI terus memantau perkembangan regulasi EPR sebagai bagian dari komitmen mendorong ekonomi sirkular di Indonesia. Summary New York’s Extended Producer Responsibility (EPR) bill will not advance this legislative year, facing procedural setbacks. The legislation would require manufacturers to assume responsibility for end-of-life product management, a critical component of circular economy initiatives. This delay highlights the regulatory challenges in implementing comprehensive EPR policies at the state level. SWI continues to monitor international EPR developments as reference points for advancing producer responsibility frameworks in Indonesia. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Komisi D DPRD DKI Jakarta Kawal Program Penataan Kawasan Permukiman hingga Pengelolaan Sampah
[National] · Policy Ringkasan Komisi D DPRD DKI Jakarta secara aktif mengawasi pelaksanaan program penataan kawasan permukiman dan pengelolaan sampah di Ibu Kota. Langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fokus pada pengelolaan sampah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Jakarta yang bersih dan berkelanjutan. Kerjasama antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat mengoptimalkan program-program strategis di sektor keberlanjutan lingkungan. Summary Commission D of Jakarta’s Provincial Legislative Assembly is actively monitoring the implementation of residential area improvement programs and waste management initiatives in the capital city. This oversight effort aims to ensure the sustainability of environmental infrastructure and enhance the quality of life for residents. The focus on waste management reflects the local government’s commitment to achieving a clean and sustainable Jakarta. The collaboration between the legislative and executive branches is expected to optimize strategic programs in the environmental sustainability sector. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.com →
Wujudkan Jakarta Bersih, DPRD DKI Prioritaskan Program Pengelolaan Sampah
[National] · Policy Ringkasan DPRD DKI Jakarta memprioritaskan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang bersih dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di tingkat kota melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan fokus pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah, inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) dan dampak lingkungan. Komitmen DPRD DKI menunjukkan keseriusan dalam menciptakan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik untuk generasi mendatang. Summary The Jakarta Provincial Parliament (DPRD DKI) prioritizes waste management programs as part of efforts to create a cleaner and more sustainable Jakarta. This program is designed to improve waste management efficiency at the city level through collaboration between government, communities, and the private sector. By focusing on waste reduction, reuse, and recycling initiatives, this effort aims to decrease the burden on landfills and minimize environmental impacts. The DPRD DKI’s commitment demonstrates serious dedication to establishing better waste management infrastructure for future generations. ───────────── Baca selengkapnya di: detikNews →
Sampah Jakarta Tembus 9.000 Ton Per Hari, DPRD DKI Perkuat Strategi Pengelolaan dari Hulu
[National] · Policy Ringkasan Jakarta menghadapi tantangan serius dengan volume sampah mencapai 9.000 ton per hari, menunjukkan peningkatan signifikan yang memerlukan penanganan mendesak. DPRD DKI Jakarta merespons dengan memperkuat strategi pengelolaan sampah yang komprehensif, dengan fokus pada pendekatan hulu untuk mengurangi produksi sampah sejak sumbernya. Strategi ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Langkah preventif dari hulu diyakini lebih efektif dalam mengatasi krisis sampah dibandingkan hanya mengandalkan sistem pengolahan di hilir. Summary Jakarta is facing a serious waste management crisis with daily waste volume reaching 9,000 tons, indicating a critical situation requiring immediate intervention. The Jakarta Regional Legislative Council (DPRD) is responding by strengthening comprehensive waste management strategies with emphasis on upstream approaches to reduce waste generation at the source. These initiatives include increasing public awareness, implementing the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle), and fostering collaboration among various stakeholders. The preventive upstream approach is believed to be more effective in addressing the waste crisis compared to relying solely on downstream processing systems. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.com →
Industry Voices: Extended Producer Responsibility in the US
[International] · Policy Ringkasan Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan kebijakan penting yang menggeser tanggung jawab pengelolaan limbah produk dari konsumen kepada produsen di Amerika Serikat. Implementasi EPR mendorong industri manufaktur dan consumer goods untuk merancang produk yang lebih berkelanjutan dan dapat didaur ulang sejak tahap awal produksi. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Sustainable Waste Indonesia dalam mempromosikan ekonomi sirkular dan mengurangi dampak lingkungan dari limbah kemasan dan produk konsumer. Suara-suara industri yang mendukung EPR menunjukkan pergeseran paradigma menuju tanggung jawab lingkungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Summary Extended Producer Responsibility (EPR) represents a critical policy framework that transfers waste management accountability from consumers to manufacturers in the United States. EPR implementation encourages manufacturing and consumer goods industries to design more sustainable and recyclable products from the inception of production. This approach aligns with Sustainable Waste Indonesia’s commitment to promoting a circular economy and reducing environmental impacts from packaging and consumer product waste. Industry voices supporting EPR demonstrate a significant paradigm shift toward more comprehensive and sustainable environmental responsibility. ───────────── Baca selengkapnya di: Happi | Household And Personal Products Industry →
Maine becomes first state to enact EPR for vapes
[International] · Policy Ringkasan Maine menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) untuk produk vape. Kebijakan ini mewajibkan produsen dan importir vape untuk bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan daur ulang produk mereka di akhir masa pakai. Langkah progresif ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi limbah elektronik dari perangkat vape yang terus meningkat. Model EPR Maine diharapkan menjadi acuan bagi negara bagian lain dan mendorong industri untuk mengadopsi praktik manajemen limbah yang lebih berkelanjutan. Summary Maine has become the first U.S. state to implement Extended Producer Responsibility (EPR) for vaping products. This policy requires manufacturers and importers of vapes to take responsibility for the collection, management, and recycling of their products at end-of-life. This progressive measure reflects a commitment to addressing the growing electronic waste stream generated by vaping devices. Maine’s EPR model is expected to serve as a benchmark for other states and encourage the industry to adopt more sustainable waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
New Hampshire waste policy evolving with disposal fee, organics ban
[International] · Policy Ringkasan New Hampshire sedang mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah dengan menerapkan biaya pembuangan dan larangan terhadap limbah organik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara bagian untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan pemilahan limbah organik untuk didaur ulang menjadi kompos. Summary New Hampshire is evolving its waste management policy by implementing disposal fees and implementing a ban on organic waste. This initiative reflects the state’s commitment to reducing waste volume sent to landfills and promoting more sustainable waste management practices. The new policy is expected to raise public awareness about waste reduction and encourage the separation of organic waste for composting and recycling purposes. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Pemerintah kota Jambi perkuat pengelolaan sampah dukung Gerakan Indonesia ASRI
[National] · Policy Ringkasan Pemerintah Kota Jambi memperkuat sistem pengelolaan sampah sebagai bagian dari komitmen mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Ayo Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan). Upaya ini mencakup peningkatan infrastruktur dan optimalisasi mekanisme pengelolaan limbah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah strategis pemerintah kota diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dengan memperkuat pengelolaan sampah, Kota Jambi turut berkontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Summary The Jambi City Government strengthens waste management systems as part of its commitment to support the Indonesia ASRI Movement (Let’s Live Healthy and Environmentally Friendly). This initiative encompasses enhanced infrastructure and optimized waste management mechanisms to minimize environmental impact. The city government’s strategic measures are expected to increase public awareness regarding the importance of sustainability and responsible waste management. By strengthening waste management, Jambi City contributes to the national sustainable development agenda. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA News Jambi →
Pengelolaan sampah melalui bank sampah
[National] · Policy Ringkasan Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah yang inovatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dan pemilahan sampah secara terstruktur. Sistem ini memberikan nilai ekonomi kepada sampah melalui penukaran dengan poin atau uang, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam praktik daur ulang. Bank sampah terbukti efektif mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan. Inisiatif ini berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Summary Waste banks represent an innovative waste management system that actively engages communities in structured waste collection and sorting processes. The system provides economic value to waste through exchange mechanisms for points or cash, thereby encouraging public participation in recycling practices. Waste banks have proven effective in reducing waste volume that reaches landfills while simultaneously increasing environmental awareness among residents. This initiative significantly contributes to environmental sustainability and empowers local economies through circular economy principles. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA Foto →
Volume Sampah Melonjak, Pemkot Bandung Ajukan Status Darurat
[National] · Policy Ringkasan Pemkot Bandung mengajukan status darurat sampah merespons lonjakan volume limbah yang signifikan di kota tersebut. Peningkatan jumlah sampah telah melampaui kapasitas pengelolaan yang ada, sehingga memerlukan intervensi khusus dan penanganan darurat. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak lingkungan dan kesehatan publik yang lebih serius. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengimplementasikan solusi jangka pendek dan panjang dalam mengatasi krisis sampah. Summary Bandung City Government has declared a waste emergency status in response to a significant surge in garbage volume across the city. The increase in waste has exceeded the capacity of existing waste management infrastructure, necessitating special intervention and emergency response measures. This action is taken to prevent more serious environmental and public health impacts. The local government is committed to implementing both short-term and long-term solutions to address the waste crisis. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.id →