Kemasan Makanan dan Minuman Menjadi Sampah Terbanyak Kedua di Pantai
[International] · Policy Ringkasan Kemasan makanan dan minuman telah menjadi jenis sampah terbanyak kedua yang ditemukan di area pantai, mengindikasikan tingginya kontribusi sektor konsumsi terhadap pencemaran laut. Sampah kemasan ini, yang mayoritas terdiri dari plastik sekali pakai, mencerminkan kebiasaan konsumsi masyarakat dan kurangnya sistem pengelolaan limbah yang efektif di pesisir. Permasalahan ini menuntut perhatian serius dari berbagai stakeholder, mulai dari produsen, konsumen, hingga pemerintah untuk mengimplementasikan solusi berkelanjutan. Upaya pengurangan sampah kemasan melalui edukasi, inovasi produk ramah lingkungan, dan infrastruktur daur ulang menjadi kunci dalam mengatasi krisis pencemaran pantai ini. Summary Food and beverage packaging has become the second largest type of waste found in coastal areas, indicating a significant contribution from the consumption sector to marine pollution. These packaging waste items, predominantly consisting of single-use plastics, reflect consumer habits and the inadequacy of waste management systems in coastal regions. This issue demands serious attention from multiple stakeholders, including manufacturers, consumers, and government bodies, to implement sustainable solutions. Reducing packaging waste through public education, development of eco-friendly products, and improved recycling infrastructure are essential strategies to address this coastal pollution crisis. ───────────── Baca selengkapnya di: National Geographic Indonesia →
California EPR deadlines spur urgent flexible film recycling solutions
[International] · Policy Ringkasan Batas waktu Extended Producer Responsibility (EPR) di California mendorong industri untuk mengembangkan solusi daur ulang film fleksibel yang mendesak dan inovatif. Program EPR mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir produk mereka, termasuk kemasan film plastik yang sulit didaur ulang. Tenggat waktu ini memicu kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan infrastruktur pengumpulan dan pemrosesan yang lebih efisien. Solusi fleksibel ini penting untuk mengurangi limbah kemasan dan meningkatkan tingkat daur ulang di seluruh negara bagian. Summary California’s Extended Producer Responsibility (EPR) deadlines are driving urgent innovation in flexible film recycling solutions across the state. These regulations require producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, including difficult-to-recycle plastic film packaging. The approaching deadlines are catalyzing collaboration among stakeholders to develop more efficient collection and processing infrastructure. These flexible solutions are critical for reducing packaging waste and improving recycling rates throughout California. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Akademisi Sebut Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Minim Keteladanan Aksi Nyata
[National] · Policy Ringkasan Para akademisi menyoroti bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber masih kekurangan implementasi aksi nyata dan keteladanan dari pemangku kepentingan. Pendekatan source-based waste management memerlukan komitmen yang lebih kuat dan konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Para ahli menekankan perlunya sinergi antara regulasi, edukasi, dan demonstrasi nyata untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Tanpa tindakan konkret dan teladan dari para pemimpin, pencapaian target pengelolaan sampah berkelanjutan akan tetap terhambat. Summary Academics have highlighted that source-based waste management policies still lack concrete implementation and exemplary leadership from stakeholders. While the regulatory framework exists, experts note that practical application in the field remains insufficient and inconsistent. Scholars emphasize the need for stronger synergy between policy regulation, public education, and demonstration of tangible actions to improve policy effectiveness. Without genuine commitment and visible leadership examples, achieving sustainable waste management targets will continue to face significant obstacles. ───────────── Baca selengkapnya di: Media Indonesia →
California EPR deadlines demand urgent flexible film recycling solutions
[International] · Policy Ringkasan California menetapkan tenggat waktu ambisius dalam regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) yang mengharuskan produsen mengatasi tantangan daur ulang film fleksibel. Solusi inovatif dan infrastruktur daur ulang yang adaptif diperlukan untuk memenuhi target pengurangan limbah dan meningkatkan tingkat pengumpulan material film. Industri kemasan dan produsen harus berkolaborasi dengan fasilitas daur ulang untuk mengembangkan sistem yang efisien dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap deadline EPR ini merupakan peluang penting bagi sektor swasta untuk berkontribusi pada ekonomi sirkular California. Summary California’s Extended Producer Responsibility (EPR) regulations impose strict deadlines requiring producers to develop urgent and flexible solutions for film recycling. Innovative approaches and adaptive recycling infrastructure are essential to meet waste reduction targets and improve collection rates for flexible film materials. Packaging manufacturers and producers must collaborate with recycling facilities to establish efficient and sustainable systems. Compliance with these EPR deadlines represents a critical opportunity for private sector engagement in advancing California’s circular economy goals. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Kala Tumpukan Sampah Menjadi Masalah di Bandung Raya
[National] · Policy Ringkasan Bandung Raya menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah dengan terus meningkatnya volume tumpukan sampah di wilayah tersebut. Permasalahan ini mencakup kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang semakin terbatas serta kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien. Solusi meliputi peningkatan pengurangan sampah di sumber, daur ulang, dan pengelolaan limbah berbasis teknologi modern. Summary Greater Bandung is facing serious challenges in waste management due to the continuously increasing volume of garbage accumulation in the region. The problem encompasses limited capacity of final disposal sites (TPA) and insufficient waste management infrastructure. Comprehensive efforts from local government and the community are needed to implement a sustainable and efficient waste management system. Solutions include waste reduction at the source, recycling enhancement, and modern technology-based waste management approaches. ───────────── Baca selengkapnya di: detikcom →
Academic Study Report: Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Expanded Stakeholder Engagement in Indonesia
Kajian Akademis EPR — SWI ID Bahasa Indonesia EN English Kajian Akademis · Kebijakan Lingkungan · EPR · Desember 2025 Skema Extended Producer Responsibility (EPR) dengan Perluasan Pemangku Kepentingan di Indonesia Kajian akademis untuk memperkuat tata kelola, regulasi, dan pembiayaan pengelolaan sampah kemasan sebagai dasar revisi kebijakan EPR nasional. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Konteks dan Urgensi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah kemasan pasca konsumsi. Data SIPSN KLH 2024 mencatat total timbulan sampah sekitar 33,54 juta ton per tahun, dengan sekitar 20% berasal dari produk dan kemasan. Hanya 22% plastik pasca konsumsi yang berhasil didaur ulang dan selebihnya berakhir di TPA atau mencemari lingkungan. Indonesia telah meletakkan pondasi EPR melalui UU No. 18/2008 dan Permen LHK No. 75/2019, namun pelaksanaannya masih terbatas pada kewajiban administratif. Sistem pembiayaan kolektif dan tata kelola kelembagaan EPR yang utuh belum terbentuk sehingga inisiatif EPR cenderung sporadis dan rentan terhadap praktik free rider. Hingga 2025, hanya 26 produsen yang sudah memiliki peta jalan yang disetujui KLH. Kontribusi EPR secara kolektif baru 4,5% dari total pengelolaan sampah kemasan nasional, jauh dari target 2039. Empat Tantangan Utama 💸 Tidak Ada Pembiayaan Kolektif Produsen menanggung program sendiri-sendiri tanpa standardisasi biaya per ton atau indikator capaian yang disepakati. 📊 Kesenjangan Data & Verifikasi Tidak ada data kustodian independen sehingga menghambat konsolidasi pelaporan antara produsen, PRO, dan pemerintah. 🏗️ Kapasitas Daerah yang Timpang Sektor informal mendominasi rantai pengelolaan, namun belum terintegrasi dalam sistem formal daerah. 🤝 Minimnya Kepercayaan Antar Pihak Pemerintah menilai industri kurang transparan; industri menilai regulasi terlalu normatif dan tidak efisien. Rekomendasi Utama Kajian 1 Reformasi Regulasi Menyeluruh Menyusun PP atau Perpres khusus EPR; merevisi UU No. 18/2008 untuk mendefinisikan PRO, lembaga kustodian, dan kewajiban produsen. 2 Lembaga Pengawas & Registry Unit Membentuk Lembaga Pengawas lintas K/L yang melibatkan industri dan akademisi, serta Registry Unit sebagai wali data independen. 3 Skema Compliance Bertahap Tiga tahap: Registrasi, Implementasi (target tonase), dan Verifikasi (audit capaian). Skema beyond compliance diakui secara terpisah. 4 Pembiayaan: Flat Rate → Eco-Modulation Mulai dengan tarif flat (Rp/kg), bertahap menuju diferensiasi tarif berbasis kemudahan daur ulang material. 5 Integrasi Sektor Informal Pemulung, lapak, dan bank sampah diintegrasikan ke rantai nilai formal melalui kontrak PRO dan insentif harga yang wajar. 6 Peta Jalan Nasional 2025–2039 Target: dari ±4,5% menjadi ±12% pada 2029, lalu ±40% pada 2039. Tinjauan berkala setiap 3 tahun. Peta Jalan 2025–2039 12025–2026 · Pondasi Hukum Kerangka Regulasi & Kelembagaan Penerbitan PP/Perpres EPR, revisi UU 18/2008, pembentukan Lembaga Pengawas dan Registry Unit. 22026–2029 · Fase Awal Skema Compliance Berjalan, Target 12% Tarif flat aktif. Integrasi sektor informal dimulai. Kontribusi EPR kemasan plastik naik ke 12%. 32030–2034 · Transisi Eco-Modulation & Infrastruktur Berkembang Diferensiasi tarif per material. Fasilitas TPS3R/TPST tumbuh melalui co-investment daerah. 42035–2039 · Sistem Dewasa Target 40% Kontribusi EPR Nasional Audit independen berjalan, platform digital transparan dapat diakses publik. Unduh Dokumen Lengkap Laporan penuh (198 hal.) dan Ringkasan Eksekutif tersedia untuk diunduh. 📘 Bahasa Indonesia 📗 English Tagged EPR Ekonomi Sirkular Sampah Kemasan Regulasi Lingkungan PRO Daur Ulang Kebijakan LH Pembiayaan EPR Academic Study · Environmental Policy · EPR · December 2025 Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Multi-Stakeholder Expansion in Indonesia An academic study to strengthen the governance, regulation, and financing of packaging waste management for national EPR policy reform. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Context and Urgency Indonesia faces significant challenges in managing post-consumer packaging waste. National waste data (SIPSN KLH 2024) estimates total waste generation at approximately 33.54 million tonnes per year, with around 20% originating from products and packaging. Yet only 22% of post-consumer plastics are successfully recycled — the remainder ends up in landfills or leaks into the environment. Indonesia has established the foundations for EPR through Law No. 18/2008 and Ministry of Environment Regulation No. 75/2019, but implementation remains limited to administrative obligations. A collective financing system and complete EPR governance framework have yet to materialise, leaving EPR initiatives sporadic and vulnerable to free-rider behaviour. By 2025, only 26 producers held government-approved waste reduction roadmaps. The collective EPR contribution stood at just 4.5% of national packaging waste management — far short of Indonesia’s 2039 circular economy targets. Four Key Challenges 💸 No Collective Financing System Producers fund programmes independently, without standardised per-tonne costs or agreed performance indicators. 📊 Data and Verification Gaps The absence of an independent data custodian impedes consolidated reporting between producers, PROs, and government. 🏗️ Uneven Regional Capacity The informal sector dominates waste management chains but remains unintegrated into formal regional systems. 🤝 Low Inter-Party Trust Government views industry as insufficiently transparent; industry views regulation as overly normative and inefficient. Key Recommendations 1 Comprehensive Regulatory Reform Draft an EPR-specific Government Regulation (PP) or Presidential Regulation (Perpres); revise Law 18/2008 to define PROs, custodian bodies, and mandatory producer participation. 2 Supervisory Body & Registry Unit Establish a cross-ministry Supervisory Body involving industry and academia, and a Registry Unit as an independent data custodian with a legal mandate for data confidentiality. 3 Phased Compliance Scheme Three phases: Registration, Implementation (tonnage targets), and Verification (performance audit). Beyond-compliance programmes are recognised separately. 4 Financing: Flat Rate → Eco-Modulation Start with a flat per-tonne rate (IDR/kg), progressing to differentiated tariffs based on material recyclability. 5 Informal Sector Integration Waste pickers, intermediaries, and waste banks are integrated into the formal value chain through PRO contracts and fair price incentives. 6 National Roadmap 2025–2039 Targets: from ±4.5% to ±12% by 2029, then ±40% by 2039. Three-yearly reviews to align with market and technology conditions. Implementation Roadmap 2025–2039 12025–2026 · Legal Foundation Regulatory & Institutional Framework Issue EPR-specific PP/Perpres, revise Law 18/2008, establish the Supervisory Body and Registry Unit. 22026–2029 · Early Phase Compliance Scheme Live, Target 12% Flat-rate tariffs active. Informal sector integration begins. EPR contribution for plastic packaging rises to 12%. 32030–2034 · Transition Eco-Modulation & Infrastructure Growth Differentiated tariffs by material. Waste facilities (TPS3R, TPST) scale through regional co-investment. 42035–2039 · Maturity 40% National EPR Contribution Target Independent auditing operational, publicly accessible digital platform live. Download Full Documents Full report (198 pages) and Executive Summary available for
Pemkab Banyumas memperkuat pengelolaan sampah pasar berbasis KSM
[National] · Policy Ringkasan Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat sistem pengelolaan sampah pasar melalui pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Inisiatif ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pemilahan sampah di pasar-pasar tradisional kabupaten. Dengan melibatkan masyarakat lokal, program ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Pendekatan berbasis KSM memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah yang inklusif dan berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi lokal. Summary Banyumas Regency Government strengthens market waste management through community-based self-help groups (KSM). This initiative aims to improve waste collection and sorting efficiency across traditional markets in the regency. By engaging local communities, the program is expected to reduce waste volume going to landfills while creating new economic opportunities. The KSM-based approach ensures sustainable waste management that is inclusive and delivers positive impacts for both environment and local economy. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA News Jateng →
Titik Kritis Kebijakan Residu ke TPA/TPST
[National] · Technology Ringkasan Kebijakan pengelolaan residu ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) mencapai titik kritis yang memerlukan evaluasi mendalam. Persoalan mendasar terletak pada ketidaksesuaian antara kapasitas infrastruktur dengan volume residu yang terus meningkat, ditambah rendahnya tingkat pemilahan sampah di sumber. Diperlukan reformasi komprehensif dalam aspek pengurangan residu, optimalisasi fasilitas pemrosesan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Tanpa intervensi segera, sistem pengelolaan residu akan menghadapi kolaps yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan publik. Summary The policy on waste residue management to Final Processing Sites (TPA) or Integrated Waste Processing Centers (TPST) has reached a critical juncture requiring thorough evaluation. The fundamental challenge lies in the mismatch between infrastructure capacity and the continuously increasing volume of residue, compounded by low waste segregation rates at the source. Comprehensive reform is needed in waste reduction strategies, optimization of processing facilities, and enhanced community participation. Without immediate intervention, the residue management system will face collapse with significant implications for environmental sustainability and public health. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.id →
DPRD DKI Minta Penanganan Sampah Jakarta Tak Hanya Andalkan PSEL
[National] · Policy Ringkasan DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya diversifikasi penanganan sampah kota dan tidak hanya bergantung pada Pusat Saniter Energi Lanjut (PSEL). Lembaga legislatif tersebut meminta pemerintah provinsi mengembangkan solusi pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan multi-strategi diperlukan untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk Jakarta. Diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi beban pada PSEL dan meningkatkan efisiensi penanganan sampah secara keseluruhan. Summary The Jakarta Regional House of Representatives emphasizes the importance of diversifying the city’s waste management approach beyond reliance on the Integrated Waste Energy Center (PSEL). The legislative body has urged the provincial government to develop more comprehensive and sustainable waste management solutions. A multi-strategy approach is necessary to address the growing volume of waste as Jakarta’s population continues to increase. This diversification is expected to reduce the burden on PSEL and enhance overall waste management efficiency. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.com →
Vermont takes the lead on first household hazardous waste EPR plan in US
[International] · Policy Ringkasan Vermont menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menerapkan program Extended Producer Responsibility (EPR) untuk limbah berbahaya rumah tangga. Program ini mengalihkan tanggung jawab pengelolaan limbah dari pemerintah lokal kepada produsen produk berbahaya. Inisiatif pionir ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial dan operasional pemerintah daerah dalam menangani limbah berbahaya. Vermont memimpin tren baru dalam kebijakan pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara produsen. Summary Vermont has become the first state in the United States to implement an Extended Producer Responsibility (EPR) program for household hazardous waste. This program shifts the responsibility for managing hazardous waste from local governments to product manufacturers. The pioneering initiative is expected to reduce the financial and operational burden on local authorities in handling hazardous waste. Vermont is leading a new trend in sustainable and producer-accountable waste management policies. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →