Sri Lanka bans single-use plastic bottles at government events, charges for plastic bags – news
[International] · Policy Ringkasan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan lingkungan dengan melarang penggunaan botol plastik sekali pakai di acara-acara pemerintah. Langkah ini juga mencakup pengenaan biaya untuk tas plastik sebagai upaya mengurangi limbah plastik dan mendorong penggunaan alternatif yang ramah lingkungan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Sri Lanka dalam mengatasi krisis sampah plastik dan melindungi lingkungan. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Summary Sri Lanka has implemented an environmental policy prohibiting single-use plastic bottles at government events. The initiative also includes charging fees for plastic bags to reduce plastic waste and encourage the use of environmentally friendly alternatives. This policy represents the government’s commitment to addressing the plastic waste crisis and protecting the environment. The measure is expected to raise public awareness about reducing single-use plastic consumption. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
The waste industry spent a record amount on federal lobbying last year
[International] · Policy Ringkasan Industri sampah mencatat pengeluaran rekor untuk kegiatan lobbying federal tahun lalu, menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya advokasi kebijakan di tingkat nasional. Investasi besar ini mencerminkan komitmen sektor untuk mempengaruhi regulasi dan keputusan pemerintah yang berdampak pada operasional industri. Peningkatan anggaran lobbying mengindikasikan intensifikasi engagement stakeholder dalam pembentukan kebijakan pengelolaan sampah dan lingkungan. Data ini menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara industri, regulator, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Summary The waste industry recorded unprecedented spending on federal lobbying activities last year, reflecting a significant increase in policy advocacy efforts at the national level. This substantial financial investment demonstrates the sector’s commitment to influencing government regulations and decisions that impact industry operations. The increased lobbying budget indicates intensified stakeholder engagement in shaping waste management and environmental policy. This data underscores the importance of sustained dialogue among industry players, regulators, and the public in developing sustainable waste management solutions. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Illegal e-waste trade turns Bangladesh into net importer – news
[International] · Policy Ringkasan Perdagangan sampah elektronik ilegal telah mengubah Bangladesh menjadi negara pengimpor bersih limbah e-waste, menciptakan tantangan serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Praktik ilegal ini melibatkan pengiriman perangkat elektronik bekas dan rusak dari negara-negara maju ke Bangladesh tanpa izin resmi, mengabaikan protokol pembuangan yang aman. Peningkatan impor e-waste ilegal ini memberikan tekanan tambahan pada infrastruktur pengelolaan limbah yang sudah terbatas di negara tersebut. Diperlukan tindakan regulasi yang lebih ketat dan kerjasama internasional untuk menghentikan praktik perdagangan gelap ini dan melindungi lingkungan Bangladesh. Summary Illegal e-waste trafficking has transformed Bangladesh into a net importer of electronic waste, creating serious environmental and public health challenges. This illicit trade involves shipments of discarded and defective electronic devices from developed nations to Bangladesh without proper authorization, bypassing safe disposal protocols. The surge in illegal e-waste imports places additional strain on Bangladesh’s already limited waste management infrastructure. Stricter regulatory enforcement and international cooperation are essential to halt this illegal trade and protect Bangladesh’s environment. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
Sri Lanka bans single-use plastic bottles at government events, charges for plastic bags
[International] · Policy Ringkasan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan lingkungan baru dengan melarang penggunaan botol plastik sekali pakai di semua acara pemerintah. Pemerintah juga memberlakukan sistem pengenaan biaya untuk kantong plastik guna mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Langkah ini merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk mengatasi krisis sampah plastik dan melindungi lingkungan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menginspirasi sektor swasta dan masyarakat untuk mengadopsi praktik serupa dalam mendukung ekonomi sirkular. Summary Sri Lanka has implemented a new environmental policy prohibiting single-use plastic bottles at all government events. The government has also introduced a fee system for plastic bags to reduce single-use plastic consumption. This measure is part of a comprehensive effort to address the plastic waste crisis and protect the environment. The policy is expected to inspire the private sector and communities to adopt similar sustainable practices in support of a circular economy. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay →
Pemerintah Tetapkan 3 Proyek Sampah Jadi Listrik sebagai PSN
[National] · Policy Ringkasan Pemerintah telah menetapkan tiga proyek konversi sampah menjadi listrik sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengelola sampah secara berkelanjutan sambil menghasilkan energi terbarukan. Ketiga proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dari sumber energi bersih. Langkah strategis ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan transisi energi terbarukan. Summary The government has designated three waste-to-energy conversion projects as National Strategic Projects (PSN). This decision reflects the government’s commitment to sustainable waste management while generating renewable energy. The three projects are expected to reduce waste volume in landfills while increasing electricity generation capacity from clean energy sources. This strategic initiative demonstrates the government’s effort to integrate waste management with renewable energy transition. ───────────── Baca selengkapnya di: CNN Indonesia →
Sri Lanka bans single-use plastic bottles at government events, charges for plastic bags – news
[International] · Policy Ringkasan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan larangan penggunaan botol plastik sekali pakai di semua acara pemerintah sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah plastik. Pemerintah juga memperkenalkan sistem pembayaran untuk kantong plastik guna mendorong masyarakat beralih ke alternatif yang ramah lingkungan. Langkah ini merupakan komitmen nyata Sri Lanka dalam mengatasi krisis pencemaran plastik dan mencapai target keberlanjutan lingkungan. Inisiatif serupa dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan strategi pengelolaan sampah plastik yang lebih efektif. Summary Sri Lanka has implemented a ban on single-use plastic bottles at all government events as part of its effort to reduce plastic waste. The government has also introduced a charging system for plastic bags to encourage citizens to switch to environmentally friendly alternatives. This measure represents Sri Lanka’s genuine commitment to addressing the plastic pollution crisis and achieving environmental sustainability targets. Similar initiatives can serve as a reference for other countries, including Indonesia, in developing more effective plastic waste management strategies. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
Illegal e-waste trade turns Bangladesh into net importer – news
[International] · Policy Ringkasan Perdagangan limbah elektronik ilegal telah mengubah Bangladesh menjadi importir neto sampah elektronik, melampaui kapasitas pemrosesan domestiknya. Aktivitas perdagangan gelap ini menciptakan dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan bagi masyarakat lokal, terutama di daerah pemrosesan informal. Masalah ini mengungkapkan celah regulasi dan penegakan hukum yang memungkinkan aliran limbah berbahaya dari negara maju. Penyelesaian memerlukan koordinasi internasional yang lebih ketat dan penguatan kapasitas pengelolaan limbah berkelanjutan di Bangladesh. Summary Illegal e-waste trade has transformed Bangladesh into a net importer of electronic waste, exceeding its domestic processing capacity. This illicit trading activity creates significant environmental and health impacts on local communities, particularly in informal processing areas. The issue reveals regulatory gaps and enforcement weaknesses that allow hazardous waste flows from developed nations. Resolving this requires stricter international coordination and strengthened sustainable waste management capacity in Bangladesh. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
Citarum Harum, Langkah Optimis Pemerintah Pulihkan Kejayaan Sungai Citarum (Bagian 3)
[International] · Policy Ringkasan Program Citarum Harum merupakan inisiatif pemerintah yang ambisius untuk memulihkan kualitas dan fungsi ekologis Sungai Citarum yang telah mengalami degradasi signifikan. Langkah optimis ini mencakup berbagai intervensi dari pembersihan limbah industri, pengelolaan sampah, hingga rehabilitasi ekosistem sekitar sungai. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaborasi lintas sektor, program ini bertujuan mengembalikan Sungai Citarum sebagai sungai yang sehat dan produktif untuk generasi mendatang. Summary The Citarum Harum program represents an ambitious government initiative to restore the ecological quality and function of the Citarum River, which has experienced significant degradation. This optimistic effort encompasses various interventions including industrial waste management, waste treatment, and ecosystem rehabilitation along the river basin. Through a comprehensive approach and cross-sectoral collaboration, the program aims to revitalize the Citarum River as a healthy and productive waterway for future generations. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay.co.id →
Ketika proyek energi bersih justru munculkan air keruh di Banyumas
[International] · Policy Ringkasan Sebuah proyek energi bersih di Banyumas menghadapi kontroversi karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan lokal, khususnya kualitas air. Meskipun bertujuan untuk mendukung transisi energi terbarukan, implementasi proyek ini diduga tidak mempertimbangkan dengan matang aspek keberlanjutan dan perlindungan sumber daya air. Kasus ini menyoroti pentingnya penilaian dampak lingkungan yang komprehensif sebelum pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar. Pembelajaran dari Banyumas menunjukkan bahwa energi bersih harus sejalan dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Summary A clean energy project in Banyumas has sparked controversy due to negative environmental impacts, particularly affecting local water quality. Despite aiming to support renewable energy transition, the project implementation allegedly failed to adequately consider sustainability aspects and water resource protection. This case highlights the importance of comprehensive environmental impact assessments before implementing large-scale infrastructure projects. The Banyumas experience demonstrates that clean energy development must align with responsible environmental management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: BBC →
KDS Tegaskan Komitmen Kabupaten Bandung Perkuat Kolaborasi Penanganan Sampah
[National] · Policy Ringkasan Kepala Dinas Sanitasi (KDS) Kabupaten Bandung menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan sampah di wilayahnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya komprehensif meningkatkan kualitas manajemen limbah dan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi yang dibangun melibatkan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Komitmen tersebut diharapkan dapat mengatasi tantangan pengelolaan sampah dan mendukung program keberlanjutan di Kabupaten Bandung. Summary The Head of Sanitation Department (KDS) of Bandung Regency has reaffirmed the local government’s commitment to strengthening collaboration in waste management. This initiative is part of comprehensive efforts to improve waste management quality and environmental sustainability. The collaboration involves various stakeholders including government, private sector, and communities to create a more effective waste management system. This commitment is expected to address waste management challenges and support sustainability programs in Bandung Regency. ───────────── Baca selengkapnya di: republika.co.id →