Strategi Hulu dan Hilir: Bagaimana EPR Bekerja Secara Menyeluruh

EPR tidak bekerja sebagai satu mekanisme tunggal. Ia bergerak di dua front sekaligus — sebelum kemasan diproduksi, dan setelah kemasan dibuang. Memahami pembagian ini penting, karena di sinilah letak salah satu kelemahan terbesar pelaksanaan EPR di Indonesia hari ini.

Dalam kerangka teoritis EPR, dua pendekatan ini disebut intervensi hulu (upstream) dan intervensi hilir (downstream). Kajian Akademis EPR yang disusun IPRO bersama SWI menjelaskan dengan tegas bahwa keduanya tidak bisa saling menggantikan — masing-masing menjawab persoalan yang berbeda dalam siklus hidup sebuah kemasan.

Hulu: Merancang Kemasan Agar Tidak Menjadi Masalah

Intervensi hulu bekerja pada fase pra-konsumsi, saat sebuah produk masih berupa keputusan desain di meja kerja produsen. Pendekatan ini dikenal sebagai Design for Environment (DfE) — serangkaian standar yang mendorong produsen memilih material yang mudah didaur ulang, mengurangi penggunaan bahan berlebih, dan memasukkan kandungan daur ulang ke dalam kemasan baru.

Tiga prinsip utama DfE yang relevan untuk konteks kemasan adalah kemudahan untuk didaur ulang (recyclable), kemungkinan untuk digunakan kembali (reusable), dan penggunaan bahan baku hasil daur ulang (recycled content). Ketiganya bekerja sebagai pencegahan di sumber — semakin baik desain sebuah kemasan, semakin kecil beban yang harus ditanggung sistem pengelolaan sampah di kemudian hari.

Batasan ini penting dipahami pembaca. Ia bukan berarti DfE tidak penting — justru sebaliknya, DfE adalah fondasi bagi mekanisme insentif lanjutan seperti tarif terdiferensiasi (eco-modulation), di mana produsen yang menerapkan desain ramah lingkungan bisa memperoleh keringanan tarif EPR. Namun penerapannya membutuhkan standar sertifikasi material yang sampai saat ini belum tersedia secara memadai di Indonesia.

Hilir: Menjemput Kembali Apa yang Sudah Dibuang

Jika hulu mencegah masalah sebelum terjadi, hilir menangani masalah yang sudah terjadi. Intervensi hilir berfokus pada penarikan kembali (takeback) kemasan pascakonsumsi agar masuk ke jalur daur ulang atau pemulihan energi — misalnya melalui produksi Refuse Derived Fuel (RDF) atau pengolahan Waste-to-Energy (WtE).

Inilah area yang menjadi fokus utama Kajian Akademis EPR, karena di sinilah letak kesenjangan paling besar dalam pelaksanaan EPR Indonesia saat ini. Data dari kajian menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan tentang skala persoalan yang harus ditangani melalui jalur hilir ini.

Angka 4,5% ini perlu dibaca dengan saksama. Ia tidak berarti hanya 4,5% sampah kemasan yang tertangani — sebagian besar pengelolaan justru dilakukan oleh ekosistem daur ulang yang sudah berjalan secara independen, didorong oleh nilai ekonomi material itu sendiri. Yang dimaksud 4,5% adalah porsi yang secara spesifik bisa diatribusikan pada program EPR yang dijalankan produsen — baik secara individual maupun melalui Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO). Selisihnya yang besar inilah yang menjadi alasan mengapa skema EPR perlu diperkuat secara fundamental, bukan sekadar dilanjutkan dengan pola yang sama.

Mengapa Sistem Wajib Mengungguli Sistem Sukarela

Sampai saat ini, pelaksanaan EPR di Indonesia masih sangat bertumpu pada inisiatif sukarela. Permen LHK No. 75 Tahun 2019 memang mewajibkan produsen menyusun peta jalan pengurangan sampah, tetapi tidak mengatur mekanisme pembiayaan kolektif, indikator capaian, maupun sanksi yang jelas bagi produsen yang tidak berpartisipasi secara memadai.

Konsekuensinya terlihat jelas dalam data. Hingga 2025, baru 26 produsen yang memiliki peta jalan disetujui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan hanya 21 di antaranya yang telah diverifikasi pelaksanaan programnya. Dari ribuan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan kemasan di Indonesia, jumlah ini sangat kecil.

Pola ini sejalan dengan apa yang diprediksi teori kebijakan lingkungan di banyak negara: skema sukarela cenderung hanya menarik partisipasi dari produsen yang sudah memiliki kapasitas finansial dan reputasi yang ingin dijaga — umumnya perusahaan multinasional besar. Produsen lain, terutama yang berskala lebih kecil atau beroperasi dengan margin yang ketat, tidak memiliki insentif kuat untuk berpartisipasi jika tidak diwajibkan secara hukum.

Inilah yang disebut sebagai masalah free-rider — situasi di mana sebagian produsen menanggung biaya pengelolaan sampah kemasan mereka, sementara produsen lain menikmati manfaat dari sistem pengelolaan sampah yang ada tanpa ikut berkontribusi secara proporsional. Tanpa kewajiban yang mengikat secara hukum, ketimpangan ini akan terus berlanjut, bahkan berpotensi membuat produsen yang sudah patuh mempertanyakan kembali komitmennya karena merasa diperlakukan tidak adil dibanding kompetitor yang lepas tangan.

Penting dicatat, skema voluntary tidak serta-merta tidak berguna. Kajian menempatkannya sebagai jalur penting bagi produsen yang ingin melampaui batas minimum kepatuhan — misalnya melalui sistem take-back di atas target tonase wajib, kemitraan dalam rantai daur ulang tertutup (closed-loop circularity), atau investasi bersama dalam infrastruktur pengumpulan dan pemrosesan sampah. Skema ini juga menjadi pintu masuk bagi industri yang belum termasuk kategori wajib dalam Permen LHK 75/2019 — seperti manufaktur resin, converter, dan compounder — untuk tetap berkontribusi pada ekosistem daur ulang nasional.

Namun voluntary tidak boleh menjadi pengganti mandatory. Kajian secara tegas mengusulkan agar Indonesia membangun skema kepatuhan wajib yang terstruktur melalui tiga tahap: registrasi data produsen dan Producer Responsibility Organization (PRO), implementasi program berdasarkan kesepakatan target tonase, dan verifikasi oleh Lembaga Pengawas independen. Tiga tahap ini dirancang untuk memastikan setiap klaim capaian EPR bisa dibuktikan secara objektif — bukan sekadar laporan administratif yang tidak terverifikasi.

Target yang Realistis, tapi Menuntut Perubahan Sistemik

Kajian merumuskan peta jalan peningkatan kontribusi EPR secara bertahap. Dari kondisi saat ini di kisaran 4,5%, target untuk periode 2024–2029 adalah mencapai sekitar 12% kontribusi nasional, dengan fokus membangun kepercayaan (trust) antarpemangku kepentingan, kerangka regulasi mandatory, dan PRO nasional. Periode 2030–2035 mengarah pada penerapan tarif semi-modulasi serta penguatan co-investment fasilitas pengolahan. Target jangka panjang untuk 2036–2039 adalah mencapai kontribusi sekitar 40% dari total pengelolaan kemasan plastik nasional, didukung sistem tarif eco-modulasi penuh dan audit nasional menyeluruh.

Lompatan dari 4,5% menjadi 40% dalam waktu kurang dari 15 tahun bukan target yang kecil. Ia menuntut perubahan mendasar — dari sistem yang sebagian besar masih bersifat sukarela dan tidak terverifikasi secara ketat, menjadi sistem wajib dengan kepastian hukum, mekanisme pembiayaan kolektif yang adil, dan pengawasan yang kredibel. Inilah benang merah yang akan terus muncul di sepanjang seri artikel ini: EPR yang efektif bukan soal niat baik produsen secara individual, melainkan soal desain sistem yang memastikan setiap pihak menjalankan bagiannya — di hulu maupun di hilir, secara wajib maupun sukarela, dengan cara yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan.