Mengintip Aturan Larangan Bakar Sampah Usai Warga Depok Cekcok

[National] · Policy Ringkasan Pemerintah Depok telah mengeluarkan aturan larangan pembakaran sampah setelah terjadi konflik antar warga terkait praktik tersebut. Larangan ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara dan melindungan kesehatan masyarakat dari dampak negatif pembakaran sampah. Regulasi ini menjadi langkah penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan di Kota Depok. Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pengumpulan sampah resmi sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Summary The Depok Government has implemented regulations prohibiting waste burning following disputes among residents over the practice. This prohibition aims to reduce air pollution and protect public health from the negative impacts of waste incineration. The regulation represents an important step toward sustainable waste management and environmental quality improvement in Depok City. Residents are encouraged to utilize official waste collection services as a more environmentally friendly alternative. ───────────── Baca selengkapnya di: CNN Indonesia →

[EXCLUSIVE] Lagos waste crisis: Sanwo-Olu orders LAWMA MD to resign

[International] · Policy Ringkasan Gubernur Lagos, Babajide Sanwo-Olu, telah memerintahkan Direktur Utama LAWMA (Lagos Waste Management Authority) untuk mengundurkan diri merespons krisis sampah yang melanda kota. Keputusan ini mencerminkan ketidakpuasan pemerintah terhadap pengelolaan limbah yang tidak efektif dan dampak negatifnya terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem manajemen sampah di Lagos dan meningkatkan kualitas layanan kepada warga. Summary Lagos Governor Babajide Sanwo-Olu has ordered the Managing Director of LAWMA (Lagos Waste Management Authority) to resign in response to the city’s escalating waste crisis. This directive reflects the government’s dissatisfaction with ineffective waste management operations and their negative impact on public health and the environment. The action represents a significant step by the administration to reform Lagos’s waste management system and restore service quality to residents. ───────────── Baca selengkapnya di: Punch Newspapers →

Pemkot Banda Aceh Raih Penghargaan ESG Now Berkat Inovasi Qanun Pengelolaan Sampah

[National] · Policy Ringkasan Pemerintah Kota Banda Aceh meraih penghargaan ESG Now atas komitmen dan inovasi dalam pengelolaan sampah yang tertuang dalam Qanun (peraturan daerah). Penghargaan ini mengakui upaya Pemkot Banda Aceh dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan formal pemerintahan. Inovasi Qanun Pengelolaan Sampah mencerminkan dedikasi kota untuk menerapkan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional pemerintahannya. Prestasi ini menjadi contoh konkret bagaimana regulasi lokal dapat mendorong praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Summary Banda Aceh City Government has received the ESG Now Award for its commitment and innovation in waste management through the adoption of a regulatory ordinance (Qanun). The award recognizes Banda Aceh’s efforts to integrate environmental sustainability principles into formal government policies and frameworks. The innovative Waste Management Ordinance demonstrates the city’s dedication to implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) standards across municipal operations. This achievement exemplifies how local regulations can effectively drive sustainable and responsible waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: republika.co.id →

Mini Book Industrialisasi Pengelolaan Sampah

Mini Book Industrialisasi Pengelolaan Sampah

  Publikasi Esai Kebijakan Tata Kelola & Pendanaan Industrialisasi Pengelolaan Sampah Paradigma Baru dalam Investasi Kebersihan Penulis: Dini Trisyanti Penerbit: Sustainable Waste Indonesia Edisi: Oktober 2026 Panjang: 32 halaman Sustainable Waste Indonesia (SWI) menerbitkan esai kebijakan terbaru berjudul Industrialisasi Pengelolaan Sampah: Paradigma Baru dalam Investasi Kebersihan. Esai ini menawarkan kerangka untuk mempertemukan dua perspektif yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, yaitu pengelolaan sampah sebagai pelayanan publik dan sebagai bagian dari ekonomi sirkular, melalui tiga pergeseran paradigma tentang risiko, model bisnis, dan pendanaan. Unduh Esai (PDF) Prolog Ribuan Bonsai Tidak Sama dengan Sebatang Beringin Kisah inspiratif tentang warga yang berhasil mengelola sampah secara mandiri di lingkungannya semakin sering kita temui. Sampah dipilah dari rumah, sisa makanan diolah menjadi kompos atau pakan maggot, kardus dan botol dijual ke pengepul, sehingga hanya sedikit residu yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kisah semacam ini menggiring kita pada sebuah premis: jika pola tersebut direplikasi secara masif, persoalan sampah di tingkat kota akan tuntas. Namun pada linimasa yang sama, berita tentang TPA terbakar, badan jalan yang tertimbun sampah, dan sungai yang dipenuhi sampah rumah tangga juga semakin sering muncul. Esai ini mempertanyakan apakah kontras tersebut semata-mata akibat gagalnya replikasi pola sukses di tingkat mikro atau justru premis awalnya yang kurang tepat. Tanpa mengecilkan arti pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat, penulis berargumen bahwa penuntasan masalah sampah adalah persoalan skala, sistem logistik, dan pendanaan. Jika praktik baik di tingkat masyarakat diibaratkan bonsai yang indah, ribuan bonsai belum tentu dapat menggantikan sebatang pohon beringin, meskipun bentuk keduanya serupa. Penuntasan masalah sampah tidak dapat hanya bertumpu pada keteladanan lokal, melainkan persoalan skala, sistem logistik, dan pendanaan. — Dini Trisyanti, Direktur SWI Bab 01 Dua Perspektif yang Sulit Bertemu Sampah sebagai pelayanan publik Pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik di bawah kewenangan daerah. Keterbatasan fiskal kerap dijadikan kambing hitam atas buruknya layanan, fasilitas yang tidak optimal, dan armada yang terbatas. Namun jika ditelusuri lebih jauh, akar persoalannya sering kali adalah defisit komitmen politik yang memandang sektor ini sebagai cost center, padahal pengelolaan sampah yang memadai memang tidak murah. Ironisnya, sampah masih kerap dipandang sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga upaya pengurangan di sumber dianggap sebagai kehilangan potensi retribusi, alih-alih pengurangan beban pengelolaan. Faktanya, retribusi hanya menutup sebagian kecil biaya operasional dan pemeliharaan, karena tarif yang jauh di bawah perhitungan Permendagri No. 7 Tahun 2021 dan rendahnya tingkat kolektibilitas. 30+TPA terbakar dalam tiga bulan (2023) 300+TPA open dumping dikenai sanksi bertahap (2025) ≤30%biaya operasional & pemeliharaan Pemda yang tertutup retribusi Sampah menuju ekonomi sirkular Di sisi lain, agenda linear to circular economy telah digaungkan selama satu dekade. Industri daur ulang di Indonesia tumbuh secara organik sejak 1980-an tanpa sokongan pemerintah, dengan dominasi sektor informal: pemulung di hulu, pelapak di tengah, dan pendaur di hilir. Ekosistem ini sudah cukup matang meskipun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 22%tingkat daur ulang plastik pasca-konsumsi Rp19 Tnilai ekonomi sirkularitas plastik per tahun 2 jutatenaga kerja terserap di sektor daur ulang Sumber: Recycling Rate Index Study, SWI (2025). Meski demikian, kapasitas terpasang industri daur ulang plastik masih di bawah optimal. Terdapat kesenjangan pasokan bahan baku yang mendorong importasi scrap, terlepas dari tingginya timbulan sampah plastik dalam negeri. Rantai pasok masih bertumpu pada sektor informal yang terbatas daya kembangnya, sementara tata kelola sampah kota di sektor formal belum memiliki model bisnis yang mampu memenuhi spesifikasi kuantitas dan kualitas feedstock industri. Upaya mempertemukan kedua perspektif ini sudah dibahas di ratusan seminar dan kajian. Namun prinsip seperti pilah sampah dari sumber masih berhenti sebagai jargon atau imbauan, belum menjadi arah kebijakan atau prasyarat terukur untuk mendorong investasi. Proyek percontohan mungkin berhasil, tetapi banyak yang tidak bertahan setelah proyek usai, dan hampir tidak ada yang mencapai skala. Bab 02 Industrialisasi sebagai Paradigma Baru Industrialisasi dalam esai ini berarti memandang dan memperlakukan sampah sebagai rantai pasok dalam rangkaian proses konversi menjadi material baru atau energi terbarukan. Meskipun terdengar condong pada perspektif ekonomi sirkular, kuncinya justru terletak pada pembagian peran dalam mandat pelayanan publik. Kompleksitas hulu hingga hilir terlalu berat jika dibebankan sepenuhnya kepada Pemda seperti sekarang, tetapi juga tidak dapat dialihkan secara radikal ke Pusat. Paradigma yang diperlukan bersifat fundamental, bukan teknis. Alih-alih menjadikan teknologi sebagai narasi utama, esai ini mengajak kita lebih sering mempersoalkan governance: transparansi dan akuntabilitas, adopsi desentralisasi, serta keterhubungan rantai pasok dalam sistem. Lima Ciri Industrialisasi Pemangku kepentingan yang jelasdi setiap mata rantai Bahan baku berspesifikasidengan kuantitas dan kualitas tertentu Kontrak kerjadengan risiko yang terukur Pembayaran berbasis kinerjabukan sekadar serah terima aset Indikator tonase nyatayang benar-benar terolah dan terserap pasar Konsep ini kemudian dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan kunci, yang masing-masing dijawab oleh satu pergeseran paradigma. Pertanyaan kunci Pergeseran paradigma Siapa yang menanggung risiko? Paradigma 1: dari beban tunggal menjadi pembagian risiko Biaya apa yang harus dibayar? Paradigma 2: dari infrastruktur fisik menjadi model bisnis Dari mana dananya? Paradigma 3: dari beban anggaran menjadi ekosistem investasi Paradigma 1 Dari Beban Tunggal Menjadi Pembagian Risiko UU No. 18 Tahun 2008 menempatkan mandat pengelolaan sampah di daerah, sementara Pusat tetap berkontribusi melalui transfer daerah dan hibah luar negeri. Skema investasi seperti KPBU, hibah atau pinjaman luar negeri, hingga CSR juga sudah dikenal, lengkap dengan identifikasi risiko dan mitigasinya. Yang diusulkan esai ini adalah ketegasan pembagian beban tata kelola antara hulu dan hilir, karena karakter persoalan di setiap lini sangat berbeda. HuluSumber sampah → Hulu–tengahPengumpulan & angkut → TengahDepo & pre-treatment → HilirPengolahan ITF / TPA Aspek Hulu – tengah Hilir Volume per lokasi Kecil, tetapi tersebar di banyak wilayah administratif dan bentang alam Besar, terkonsentrasi di satu-dua lokasi Basis kekuatan Partisipasi masyarakat, padat karya, kearifan lokal Padat modal Daya tarik investasi komersial Sulit, karena span of control tinggi dan tidak terkonsentrasi Potensi keekonomian lebih tinggi Tantangan utama Replikasi dan scale-up selalu gagal melembaga Membutuhkan komitmen fiskal jangka panjang Usulan peran Pemda fokus pada pelayanan publik Pusat dan provinsi ikut menanggung risiko bersama swasta Di sisi hilir, berbagai proposal teknologi biologis, kimia, dan termal telah dijajaki investor domestik maupun asing, tetapi lebih banyak yang berhenti di tengah jalan. Satu hal yang pasti: mengolah sampah membutuhkan komitmen dan kekuatan fiskal jangka panjang,

Pemkot Tangerang siapkan fasilitas olah sampah dekat Bandara Soetta

[National] · Policy Ringkasan Pemerintah Kota Tangerang mempersiapkan fasilitas pengolahan sampah yang berlokasi berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Fasilitas ini dirancang untuk menangani volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas bandara dan wilayah sekitarnya secara lebih efisien. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Tangerang dalam meningkatkan manajemen sampah dan menjaga kebersihan lingkungan di kawasan strategis tersebut. Dengan adanya fasilitas pengolahan sampah yang modern, diharapkan dapat mendukung operasional bandara dan pembangunan berkelanjutan di Kota Tangerang. Summary Tangerang City Government is preparing a waste treatment facility located near Soekarno-Hatta Airport. The facility is designed to handle the volume of waste generated from airport activities and surrounding areas more efficiently. This initiative is part of Tangerang City Government’s efforts to enhance waste management and maintain environmental cleanliness in this strategic zone. With the establishment of a modern waste processing facility, it is expected to support airport operations and sustainable development in Tangerang City. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA News Banten →

Gerindra Surabaya dorong pengelolaan sampah dan urban farming

[National] · Policy Ringkasan Partai Gerindra Surabaya mengambil inisiatif untuk mendorong pengelolaan sampah dan urban farming sebagai solusi berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang tepat dan pemanfaatan lahan kosong untuk aktivitas pertanian urban. Dengan menggabungkan kedua aspek tersebut, Gerindra Surabaya berusaha menciptakan ekosistem kota yang lebih hijau dan sehat. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan kota berkelanjutan yang dapat diterapkan di wilayah lain. Summary Gerindra Party Surabaya has launched an initiative to promote waste management and urban farming as sustainable solutions to urban environmental challenges. The program aims to increase public awareness about proper waste management practices and the utilization of vacant land for agricultural activities. By integrating both aspects, Gerindra Surabaya seeks to create a greener and healthier urban ecosystem. This initiative is expected to serve as a model for sustainable city development that can be replicated in other regions. ───────────── Baca selengkapnya di: Antara News jatim →

NADBank aims to boost environmental infrastructure along U.S.-Mexico border

[International] · Policy Ringkasan North American Development Bank (NADBank) berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur lingkungan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Inisiatif ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan di wilayah perbatasan yang strategis. Melalui investasi dan dukungan teknis, NADBank membantu kedua negara mengembangkan solusi berkelanjutan untuk tantangan lingkungan transnasional. Proyek ini sejalan dengan upaya global dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Summary The North American Development Bank (NADBank) is focused on enhancing environmental infrastructure along the U.S.-Mexico border region. This initiative aims to strengthen waste management capacity and environmental protection in this strategically important border area. Through financial investment and technical support, NADBank assists both nations in developing sustainable solutions for transnational environmental challenges. The project aligns with global efforts to achieve environmental sustainability and improve the welfare of border communities. ───────────── Baca selengkapnya di: Rio Grande Guardian →

25.000 Mahasiswa di Bandung Raya Digerakkan untuk Kurangi 20% Sampah dari Hulu

[National] · Policy Ringkasan Sustainable Waste Indonesia (SWI) meluncurkan gerakan mobilisasi 25.000 mahasiswa di kawasan Bandung Raya untuk mengurangi volume sampah sebesar 20% dari sumbernya. Program ini berfokus pada edukasi dan aksi nyata mahasiswa dalam menerapkan prinsip pengurangan sampah sejak dari hulu atau sumber pembuangan. Dengan melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan, inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan dampak signifikan terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat komunitas. Gerakan ini menjadi bagian integral dari komitmen SWI dalam mewujudkan ekonomi sirkular dan gaya hidup ramah lingkungan di Indonesia. Summary Sustainable Waste Indonesia (SWI) has launched a mobilization movement engaging 25,000 students across the Greater Bandung region to reduce waste volume by 20% at the source. The program focuses on educating and empowering students to actively implement waste reduction principles from upstream or point of generation. By involving young people as agents of change, this initiative aims to create a significant impact on sustainable waste management at the community level. The movement represents a key component of SWI’s commitment to establishing a circular economy and environmentally responsible lifestyle practices throughout Indonesia. ───────────── Baca selengkapnya di: Bisnis.com →

CAA shares revised California EPR program plan, announces CEO change

[International] · Policy Ringkasan Calfornia Stewardship Council (CAA) telah mengumumkan rencana revisi untuk program Extended Producer Responsibility (EPR) California dan perubahan kepemimpinan organisasi. Pembaruan ini mencerminkan komitmen CAA untuk meningkatkan efektivitas program pengelolaan limbah kemasan di California. Perubahan kepemimpinan CEO menunjukkan momentum baru dalam mendorong implementasi kebijakan EPR yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Summary The California Stewardship Council (CAA) has announced a revised Extended Producer Responsibility (EPR) program plan and announced a leadership transition at the CEO level. The updates demonstrate CAA’s commitment to enhancing the effectiveness of California’s packaging waste management program. This organizational change signals renewed momentum in advancing more sustainable and inclusive EPR policy implementation. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →

Kebut pengelolaan sampah, DPRD Jabar bentuk Pansus XXI

[National] · Policy Ringkasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) XXI untuk mempercepat pengelolaan sampah di wilayah. Pembentukan Pansus ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan sampah yang terus meningkat di Jawa Barat. Tim khusus ini diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai stakeholder terkait dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui Pansus XXI, DPRD Jabar berkomitmen untuk menciptakan solusi komprehensif dalam menangani krisis sampah di provinsi. Summary The West Java Regional People’s Representative Council (DPRD) has established Special Committee (Pansus) XXI to accelerate waste management initiatives in the region. The formation of this special committee represents a strategic effort to address the growing waste management challenges in West Java. The committee is expected to coordinate various relevant stakeholders and develop more effective and sustainable waste management policies. Through Pansus XXI, DPRD West Java demonstrates its commitment to creating comprehensive solutions for managing the waste crisis in the province. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA News Jawa Barat →