Berkaca dari Global: Praktik Terbaik Pelaksanaan EPR di Asia dan Eropa
Seri Artikel · 5 Esai Artikel ini adalah bagian ketiga dari seri edukasi tentang Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia, disusun berdasarkan Kajian Akademis EPR yang diterbitkan Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) bersama Sustainable Waste Indonesia (SWI), Desember 2025. Mengurai Filosofi Dasar Extended Producer Responsibility (EPR) Strategi Hulu dan Hilir: Bagaimana EPR Bekerja Secara Menyeluruh Berkaca dari Global: Praktik Terbaik Pelaksanaan EPR di Asia dan Eropa ← Anda sedang membaca ini Inovasi Ketertelusuran Digital dan Tata Kelola Sertifikat: Pelajaran dari India Arah Kebijakan EPR Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Inklusif ✦ Konten ini dibuat menggunakan AI dan telah melalui proses review Kebijakan Lingkungan & Ekonomi Sirkular Berkaca dari Global: Praktik Terbaik Pelaksanaan EPR di Asia dan Eropa Tidak ada satu model EPR yang berlaku universal. Setiap negara merancang sistemnya sendiri sesuai kapasitas kelembagaan, struktur industrinya, dan sejarah pengelolaan sampahnya. Dari ragam pendekatan itu, ada pola dan pelajaran yang bisa dipetik untuk konteks Indonesia. Diterbitkan: Juni 2026 · Esai 3 dari 5 · ~15 menit baca · Berdasarkan Kajian Akademis EPR IPRO–SWI 2025 Ketika Jerman mengembangkan sistem EPR pertamanya pada awal 1990-an, tidak ada blueprint yang bisa dirujuk. Sistem itu dirancang dari nol melalui negosiasi panjang antara industri, pemerintah, dan pengelola sampah dengan segala kekurangan yang kemudian harus diperbaiki selama tiga dekade. Hari ini, Jerman adalah salah satu referensi global paling sering dikutip dalam diskusi EPR, bukan karena sistemnya sempurna sejak awal, melainkan karena sistem itu terus dibenahi berdasarkan bukti dan tekanan regulasi. Indonesia kini berada di persimpangan serupa, namun dengan satu keuntungan penting yang tidak dimiliki Jerman pada 1990-an, yaitu pengalaman puluhan negara lain yang bisa dijadikan referensi. Kajian Akademis EPR yang disusun IPRO bersama SWI melakukan benchmarking terhadap delapan negara yang telah menerapkan skema EPR untuk kemasan, seperti Vietnam, Korea Selatan, Filipina, Jepang, Norwegia, Denmark, Jerman, dan Finlandia. Esai ini merangkum pelajaran terpenting dari empat negara yang paling relevan untuk konteks Indonesia, ditambah catatan dari dua negara lain yang memberikan perspektif berbeda. Gambaran Cepat: Rentang Pengalaman yang Dibandingkan 8 Negara yang dikaji dalam benchmarking Kajian EPR IPRO–SWI 1990 Tahun sistem EPR kemasan pertama dunia mulai dirancang (Jerman) 2022 Tahun negara ASEAN termuda yang mengesahkan UU EPR (Filipina), dengan target pemulihan 80% sampah plastik pada 2028 Jepang: Ketika Biaya Ditanggung Bersama, Bukan Dibebankan Sepihak 🇯🇵 Jepang Pelopor Asia EPR kemasan sejak 1997 1 EPR pertama di Asia melalui Law for the Promotion of Effective Utilization of Resources (1992) yang awalnya sukarela, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Daur Ulang Wadah dan Kemasan (1997) yang bersifat wajib. 2 Prinsip pembeda utama: cost sharing yang adil. Berdasarkan Fundamental Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society (2000), biaya EPR tidak hanya ditanggung produsen, melainkan dibagi secara proporsional antara produsen, konsumen, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sesuai dengan peran masing-masing dalam siklus kemasan. 3 Fokus kuat pada prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang diintegrasikan ke dalam kebijakan industri, bukan hanya kebijakan lingkungan, dan mendorong inovasi desain sejak tahap produksi. Relevansi untuk Indonesia Model cost sharing Jepang penting sebagai argumen bahwa EPR bukan hanya soal membebani produsen. Membagi tanggung jawab biaya secara transparan termasuk dengan melibatkan konsumen melalui harga produk dan pemerintah daerah melalui layanan pengumpulan membuat sistem lebih berkeadilan dan lebih mudah mendapat penerimaan dari industri. Korea Selatan: Target Tahunan, Pengawasan Ketat, dan Multi-PRO yang Bersaing 🇰🇷 Korea Selatan Asia — Pengawasan Terpusat EPR kemasan sejak 2003 1 Setiap tahun, Kementerian Lingkungan Hidup Korea mengumumkan tingkat daur ulang wajib untuk setiap jenis produk yang tercakup dalam sistem EPR memberikan kepastian target yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. 2 Korea Environment Corporation (KECO) berperan sebagai lembaga pengawas dan kustodian data yang memastikan produsen dan importir melaporkan data penjualan, impor, pengumpulan, dan daur ulang secara akurat. KECO juga mengelola kliring data lintas PRO. 3 Sistem multi-PRO: beberapa organisasi PRO beroperasi secara kompetitif, mendorong efisiensi layanan. Pengumpulan dilakukan oleh pemerintah lokal dan swasta, dengan Material Recovery Facility (MRF) publik dan swasta sebagai titik pemrosesan. 4 Sistem pelabelan wajib pada kemasan diproduksi oleh importir dan produsen dalam membantu konsumen memilah sampah dengan benar sekaligus memudahkan pengawasan. Relevansi untuk Indonesia Dua elemen Korea yang paling langsung bisa diadaptasi: KECO sebagai model lembaga kustodian data independen (yang dalam konteks Indonesia sangat dibutuhkan untuk mencegah double counting), dan mekanisme target tahunan yang diumumkan pemerintah sebagai acuan kepatuhan yang jelas dan terukur. Jerman: Dari Monopoli PRO Tunggal ke Kompetisi Multi-PRO yang Transparan 🇩🇪 Jerman Eropa — Pelopor EPR EPR kemasan sejak 1993 1 Sistem EPR kemasan Jerman dimulai tahun 1993 dengan PRO tunggal non-profit bernama Duales System Deutschland (DSD) dengan produsen dan importir wajib bergabung dan membayar iuran. Sebagai gantinya berhak mencetak simbol Green Dot pada kemasan mereka. 2 Pada 2003, sistem monopoli PRO tunggal dihapus akibat tekanan regulasi anti monopoli. Jerman beralih ke sistem multi-PRO berorientasi profit yang bersaing guna mendorong efisiensi biaya dan kualitas layanan melalui kompetisi antarorganisasi. 3 Pada 2019, Jerman mendirikan Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) atau Badan Pendaftaran Pusat Kemasan — sebagai lembaga registry, pengawas, dan kliring data independen. Produsen yang tidak mendaftar ke ZSVR sebelum memasarkan produk dikenai denda hingga €100.000 per kasus dan yang tidak berpartisipasi dalam sistem sama sekali dikenai denda hingga €200.000. 4 Biaya EPR didasarkan pada jenis dan bobot material kemasan yang dipasarkan guna mendorong produsen memilih material yang lebih mudah didaur ulang untuk menekan biaya kewajiban mereka. Relevansi untuk Indonesia Perjalanan Jerman dari monopoli ke multi-PRO adalah peringatan penting: entitas PRO tunggal yang terlalu dominan berisiko menciptakan monopoli baru yang tidak efisien dan sulit diawasi. Lebih krusial lagi, keberadaan ZSVR sebagai lembaga registry independen terpisah dari PRO manapun sehingga menjadi arsitektur yang sangat relevan untuk menjawab kekhawatiran tentang double counting dan kerahasiaan data produsen di Indonesia. Filipina: Negara Tetangga yang Melangkah Lebih Jauh, Lebih Cepat 🇵🇭 Filipina ASEAN — UU EPR 2022 EPR Act disahkan Juli 2022 1 Undang-Undang EPR 2022 (RA 11898) mewajibkan perusahaan besar untuk membangun program manajemen sampah plastik dengan target pemulihan yang meningkat secara bertahap: 20% pada 2023 hingga 80% pada 2028 dan menjadi salah satu target paling ambisius di Asia Tenggara. 2 Registrasi dan pelaporan
Karut Marut Urus Sampah, Eks Kadis Lingkungan Bali Terjerat Pidana
[International] · Environment & Impact Ringkasan Mantan Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Bali terjerat kasus pidana terkait pengelolaan sampah yang bermasalah. Kasus ini mencerminkan kesulitan dan penyelewengan dalam sistem manajemen limbah di wilayah tersebut. Tindakan hukum ini menjadi peringatan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik pengelolaan sampah. Insiden ini menggarisbawahi kebutuhan akan reformasi struktural dan pengawasan yang lebih ketat dalam sektor pengelolaan limbah. Summary The former Head of the Bali Provincial Environmental Agency faces criminal charges related to problematic waste management practices. This case reflects systemic difficulties and irregularities within the waste management system in the region. The legal action underscores the critical importance of transparency and accountability in public waste management services. This incident highlights the need for structural reform and stricter oversight in the waste management sector. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay.co.id →
Plastic food packaging blankets the world’s coastlines, study finds – news
[International] · Environment & Impact Ringkasan Sebuah studi terbaru menemukan bahwa kemasan plastik untuk makanan telah tersebar luas di garis pantai dunia, mencerminkan dampak signifikan dari limbah plastik terhadap ekosistem laut. Penelitian ini mengidentifikasi kemasan makanan plastik sebagai salah satu kontributor utama pencemaran laut, yang berasal dari aktivitas konsumsi manusia yang tidak terkontrol. Temuan ini menekankan urgensi pengelolaan limbah plastik yang lebih baik dan transisi menuju kemasan yang lebih berkelanjutan di industri pangan global. Summary A recent study reveals that plastic food packaging has become widespread along the world’s coastlines, highlighting the significant impact of plastic waste on marine ecosystems. The research identifies plastic food packaging as one of the major contributors to ocean pollution, stemming from uncontrolled human consumption activities. These findings emphasize the urgent need for improved plastic waste management and a transition toward more sustainable packaging solutions in the global food industry. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
New microplastics research examines River Thames pollution
[International] · Environment & Impact Ringkasan Penelitian terbaru mengenai mikroplastik di Sungai Thames mengungkapkan tingkat pencemaran yang signifikan di salah satu sungai paling penting di Inggris. Studi ini menekankan pentingnya memahami penyebaran dan dampak mikroplastik terhadap ekosistem air dan kesehatan masyarakat. Temuan penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk pengembangan strategi pengelolaan limbah plastik yang lebih efektif. Hasil investigasi diharapkan dapat mendorong kebijakan publik yang lebih ketat dalam mengurangi kontaminasi mikroplastik di sumber-sumbernya. Summary Recent research on microplastics in the River Thames has revealed significant pollution levels in one of England’s most critical waterways. The study emphasizes the importance of understanding the distribution and impact of microplastics on aquatic ecosystems and public health. These research findings provide valuable insights for developing more effective plastic waste management strategies. The investigation results are expected to drive stronger public policies aimed at reducing microplastic contamination at its sources. ───────────── Baca selengkapnya di: BBC →
Plastic food packaging blankets the world’s coastlines, study finds – news
[International] · Environment & Impact Ringkasan Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa kemasan plastik makanan telah menjadi polutan utama di garis pantai seluruh dunia. Penelitian ini menunjukkan bahwa limbah kemasan plastik dari produk makanan dan minuman mendominasi sampah plastik yang ditemukan di lingkungan pesisir. Temuan ini menekankan urgensi pengelolaan sampah plastik dan transisi menuju solusi kemasan yang berkelanjutan. Data ini menjadi bukti nyata dampak signifikan industri pangan terhadap pencemaran laut global. Summary A recent study reveals that plastic food packaging has become a major pollutant blanketing the world’s coastlines. The research demonstrates that waste from food and beverage packaging dominates plastic debris found in coastal environments worldwide. These findings highlight the urgent need for improved plastic waste management and a transition toward sustainable packaging solutions. This evidence underscores the significant impact of the food industry on global marine pollution. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
Ladakh enforces complete ban on identified single-use plastics, sets Rs10,000 fine
[International] · Policy Ringkasan Ladakh telah menerapkan larangan menyeluruh terhadap plastik sekali pakai yang teridentifikasi dengan menetapkan denda sebesar Rs10.000 bagi pelanggar. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi pencemaran plastik dan melindungan lingkungan. Larangan mencakup berbagai produk plastik sekali pakai yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi regulasi ketat ini diharapkan dapat mengubah perilaku konsumen dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Summary Ladakh has implemented a comprehensive ban on identified single-use plastics with penalties of Rs10,000 for violators. This policy represents a significant step by the regional government to reduce plastic pollution and protect the environment. The ban covers various commonly used single-use plastic products in everyday consumption. This strict regulation is expected to shift consumer behavior and promote the adoption of more environmentally sustainable alternatives. ───────────── Baca selengkapnya di: Telegraph India →
Firm calls for national framework to guide plastic collection
[International] · Environment & Impact Ringkasan Sebuah perusahaan telah mengajukan seruan kepada pemerintah untuk membentuk kerangka kerja nasional yang komprehensif guna memandu sistem pengumpulan plastik di tingkat nasional. Langkah ini dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah plastik dan menciptakan standar yang seragam di seluruh wilayah. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam program daur ulang plastik. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi pencemaran plastik dan mencapai target keberlanjutan lingkungan. Summary A company has called on the government to establish a comprehensive national framework to guide plastic collection systems at the national level. This initiative is considered crucial for improving the efficiency of plastic waste management and creating uniform standards across all regions. A clear framework is expected to enhance public participation and private sector involvement in plastic recycling programs. This effort aligns with Indonesia’s commitment to reducing plastic pollution and achieving environmental sustainability targets. ───────────── Baca selengkapnya di: The Guardian Nigeria News →
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sarana Pengelolaan Sampah di Pemukiman Jakarta Ditingkatkan
[National] · Environment & Impact Ringkasan Sustainable Waste Indonesia (SWI) meningkatkan sarana pengelolaan sampah di pemukiman Jakarta untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peningkatan infrastruktur ini mencakup penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern dan efisien di berbagai lokasi permukiman. Langkah ini merupakan komitmen SWI dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik. Dengan peningkatan sarana ini, diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan menciptakan permukiman yang lebih bersih dan sehat. Summary Sustainable Waste Indonesia (SWI) has enhanced waste management facilities in Jakarta residential areas to commemorate World Environment Day. The infrastructure improvements include the provision of more modern and efficient waste processing facilities across various residential locations. This initiative demonstrates SWI’s commitment to environmental sustainability and raising public awareness about better waste management practices. Through these facility upgrades, the organization aims to reduce the volume of waste reaching landfills and create cleaner, healthier residential communities. ───────────── Baca selengkapnya di: Republika Online →
MPR dan BRIN Ajak Pemuda Karimunjawa Tangani Sampah Plastik
[National] · Environment & Impact Ringkasan MPR dan BRIN mengadakan program kolaboratif untuk mengajak pemuda Karimunjawa mengatasi permasalahan sampah plastik di wilayah tersebut. Inisiatif ini merupakan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola limbah plastik yang menjadi ancaman bagi ekosistem laut dan daratan. Melalui program ini, diharapkan pemuda Karimunjawa dapat menjadi agen perubahan dalam implementasi praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi antara institusi pemerintah dan lembaga riset ini menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi krisis sampah plastik di Indonesia. Summary The People’s Consultative Assembly (MPR) and the National Research and Innovation Agency (BRIN) have launched a collaborative program engaging Karimunjawa youth to address plastic waste management in the region. This initiative represents an effort to educate and empower local communities in managing plastic waste, which poses significant threats to marine and terrestrial ecosystems. The program aims to position Karimunjawa youth as agents of change in implementing sustainable waste management practices. This collaboration between government institutions and research agencies demonstrates a serious commitment to tackling Indonesia’s plastic waste crisis. ───────────── Baca selengkapnya di: detikNews →
Plastic food packaging blankets the world’s coastlines, study finds – news
[International] · Environment & Impact Ringkasan Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa kemasan makanan plastik telah menyebar luas di seluruh garis pantai dunia, menciptakan ancaman serius bagi ekosistem laut. Penelitian ini menunjukkan bahwa sampah plastik dari sektor kemasan pangan menjadi kontributor utama pencemaran lautan global. Temuan ini menekankan urgensi pengelolaan sampah plastik yang lebih baik dan transisi menuju alternatif kemasan yang berkelanjutan. Diperlukan tindakan koordinatif dari industri, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi krisis pencemaran plastik di lingkungan laut. Summary A recent study reveals that plastic food packaging has become widespread across the world’s coastlines, posing serious threats to marine ecosystems. The research indicates that plastic waste from the food packaging sector is a major contributor to global ocean pollution. These findings underscore the urgent need for improved plastic waste management and a transition toward sustainable packaging alternatives. Coordinated action from industry, governments, and communities is essential to address the plastic pollution crisis in marine environments. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →