Citarum Harum, Langkah Optimis Pemerintah Pulihkan Kejayaan Sungai Citarum (Bagian 3)

[International] · Policy Ringkasan Program Citarum Harum merupakan inisiatif pemerintah yang ambisius untuk memulihkan kualitas dan fungsi ekologis Sungai Citarum yang telah mengalami degradasi signifikan. Langkah optimis ini mencakup berbagai intervensi dari pembersihan limbah industri, pengelolaan sampah, hingga rehabilitasi ekosistem sekitar sungai. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaborasi lintas sektor, program ini bertujuan mengembalikan Sungai Citarum sebagai sungai yang sehat dan produktif untuk generasi mendatang. Summary The Citarum Harum program represents an ambitious government initiative to restore the ecological quality and function of the Citarum River, which has experienced significant degradation. This optimistic effort encompasses various interventions including industrial waste management, waste treatment, and ecosystem rehabilitation along the river basin. Through a comprehensive approach and cross-sectoral collaboration, the program aims to revitalize the Citarum River as a healthy and productive waterway for future generations. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay.co.id →

Ketika proyek energi bersih justru munculkan air keruh di Banyumas

[International] · Policy Ringkasan Sebuah proyek energi bersih di Banyumas menghadapi kontroversi karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan lokal, khususnya kualitas air. Meskipun bertujuan untuk mendukung transisi energi terbarukan, implementasi proyek ini diduga tidak mempertimbangkan dengan matang aspek keberlanjutan dan perlindungan sumber daya air. Kasus ini menyoroti pentingnya penilaian dampak lingkungan yang komprehensif sebelum pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar. Pembelajaran dari Banyumas menunjukkan bahwa energi bersih harus sejalan dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Summary A clean energy project in Banyumas has sparked controversy due to negative environmental impacts, particularly affecting local water quality. Despite aiming to support renewable energy transition, the project implementation allegedly failed to adequately consider sustainability aspects and water resource protection. This case highlights the importance of comprehensive environmental impact assessments before implementing large-scale infrastructure projects. The Banyumas experience demonstrates that clean energy development must align with responsible environmental management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: BBC →

KDS Tegaskan Komitmen Kabupaten Bandung Perkuat Kolaborasi Penanganan Sampah

[National] · Policy Ringkasan Kepala Dinas Sanitasi (KDS) Kabupaten Bandung menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan sampah di wilayahnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya komprehensif meningkatkan kualitas manajemen limbah dan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi yang dibangun melibatkan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Komitmen tersebut diharapkan dapat mengatasi tantangan pengelolaan sampah dan mendukung program keberlanjutan di Kabupaten Bandung. Summary The Head of Sanitation Department (KDS) of Bandung Regency has reaffirmed the local government’s commitment to strengthening collaboration in waste management. This initiative is part of comprehensive efforts to improve waste management quality and environmental sustainability. The collaboration involves various stakeholders including government, private sector, and communities to create a more effective waste management system. This commitment is expected to address waste management challenges and support sustainability programs in Bandung Regency. ───────────── Baca selengkapnya di: republika.co.id →

Komisi D DPRD DKI Jakarta Kawal Program Penataan Kawasan Permukiman hingga Pengelolaan Sampah

[National] · Policy Ringkasan Komisi D DPRD DKI Jakarta secara aktif mengawasi pelaksanaan program penataan kawasan permukiman dan pengelolaan sampah di Ibu Kota. Langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fokus pada pengelolaan sampah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Jakarta yang bersih dan berkelanjutan. Kerjasama antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat mengoptimalkan program-program strategis di sektor keberlanjutan lingkungan. Summary Commission D of Jakarta’s Provincial Legislative Assembly is actively monitoring the implementation of residential area improvement programs and waste management initiatives in the capital city. This oversight effort aims to ensure the sustainability of environmental infrastructure and enhance the quality of life for residents. The focus on waste management reflects the local government’s commitment to achieving a clean and sustainable Jakarta. The collaboration between the legislative and executive branches is expected to optimize strategic programs in the environmental sustainability sector. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.com →

Wujudkan Jakarta Bersih, DPRD DKI Prioritaskan Program Pengelolaan Sampah

[National] · Policy Ringkasan DPRD DKI Jakarta memprioritaskan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang bersih dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di tingkat kota melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan fokus pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah, inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) dan dampak lingkungan. Komitmen DPRD DKI menunjukkan keseriusan dalam menciptakan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik untuk generasi mendatang. Summary The Jakarta Provincial Parliament (DPRD DKI) prioritizes waste management programs as part of efforts to create a cleaner and more sustainable Jakarta. This program is designed to improve waste management efficiency at the city level through collaboration between government, communities, and the private sector. By focusing on waste reduction, reuse, and recycling initiatives, this effort aims to decrease the burden on landfills and minimize environmental impacts. The DPRD DKI’s commitment demonstrates serious dedication to establishing better waste management infrastructure for future generations. ───────────── Baca selengkapnya di: detikNews →

Sampah Jakarta Tembus 9.000 Ton Per Hari, DPRD DKI Perkuat Strategi Pengelolaan dari Hulu

[National] · Policy Ringkasan Jakarta menghadapi tantangan serius dengan volume sampah mencapai 9.000 ton per hari, menunjukkan peningkatan signifikan yang memerlukan penanganan mendesak. DPRD DKI Jakarta merespons dengan memperkuat strategi pengelolaan sampah yang komprehensif, dengan fokus pada pendekatan hulu untuk mengurangi produksi sampah sejak sumbernya. Strategi ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Langkah preventif dari hulu diyakini lebih efektif dalam mengatasi krisis sampah dibandingkan hanya mengandalkan sistem pengolahan di hilir. Summary Jakarta is facing a serious waste management crisis with daily waste volume reaching 9,000 tons, indicating a critical situation requiring immediate intervention. The Jakarta Regional Legislative Council (DPRD) is responding by strengthening comprehensive waste management strategies with emphasis on upstream approaches to reduce waste generation at the source. These initiatives include increasing public awareness, implementing the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle), and fostering collaboration among various stakeholders. The preventive upstream approach is believed to be more effective in addressing the waste crisis compared to relying solely on downstream processing systems. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.com →

New Hampshire waste policy evolving with disposal fee, organics ban

[International] · Policy Ringkasan New Hampshire sedang mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah dengan menerapkan biaya pembuangan dan larangan terhadap limbah organik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara bagian untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan pemilahan limbah organik untuk didaur ulang menjadi kompos. Summary New Hampshire is evolving its waste management policy by implementing disposal fees and implementing a ban on organic waste. This initiative reflects the state’s commitment to reducing waste volume sent to landfills and promoting more sustainable waste management practices. The new policy is expected to raise public awareness about waste reduction and encourage the separation of organic waste for composting and recycling purposes. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →

Volume Sampah Melonjak, Pemkot Bandung Ajukan Status Darurat

[National] · Policy Ringkasan Pemkot Bandung mengajukan status darurat sampah merespons lonjakan volume limbah yang signifikan di kota tersebut. Peningkatan jumlah sampah telah melampaui kapasitas pengelolaan yang ada, sehingga memerlukan intervensi khusus dan penanganan darurat. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak lingkungan dan kesehatan publik yang lebih serius. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengimplementasikan solusi jangka pendek dan panjang dalam mengatasi krisis sampah. Summary Bandung City Government has declared a waste emergency status in response to a significant surge in garbage volume across the city. The increase in waste has exceeded the capacity of existing waste management infrastructure, necessitating special intervention and emergency response measures. This action is taken to prevent more serious environmental and public health impacts. The local government is committed to implementing both short-term and long-term solutions to address the waste crisis. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.id →

Kala Tumpukan Sampah Menjadi Masalah di Bandung Raya

[National] · Policy Ringkasan Bandung Raya menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah dengan terus meningkatnya volume tumpukan sampah di wilayah tersebut. Permasalahan ini mencakup kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang semakin terbatas serta kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien. Solusi meliputi peningkatan pengurangan sampah di sumber, daur ulang, dan pengelolaan limbah berbasis teknologi modern. Summary Greater Bandung is facing serious challenges in waste management due to the continuously increasing volume of garbage accumulation in the region. The problem encompasses limited capacity of final disposal sites (TPA) and insufficient waste management infrastructure. Comprehensive efforts from local government and the community are needed to implement a sustainable and efficient waste management system. Solutions include waste reduction at the source, recycling enhancement, and modern technology-based waste management approaches. ───────────── Baca selengkapnya di: detikcom →

Academic Study Report: Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Expanded Stakeholder Engagement in Indonesia

Academic Study Report: Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Expanded Stakeholder Engagement in Indonesia

Kajian Akademis EPR — SWI ID  Bahasa Indonesia EN  English Kajian Akademis · Kebijakan Lingkungan · EPR · Desember 2025 Skema Extended Producer Responsibility (EPR) dengan Perluasan Pemangku Kepentingan di Indonesia Kajian akademis untuk memperkuat tata kelola, regulasi, dan pembiayaan pengelolaan sampah kemasan sebagai dasar revisi kebijakan EPR nasional. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Konteks dan Urgensi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah kemasan pasca konsumsi. Data SIPSN KLH 2024 mencatat total timbulan sampah sekitar 33,54 juta ton per tahun, dengan sekitar 20% berasal dari produk dan kemasan. Hanya 22% plastik pasca konsumsi yang berhasil didaur ulang dan selebihnya berakhir di TPA atau mencemari lingkungan. Indonesia telah meletakkan pondasi EPR melalui UU No. 18/2008 dan Permen LHK No. 75/2019, namun pelaksanaannya masih terbatas pada kewajiban administratif. Sistem pembiayaan kolektif dan tata kelola kelembagaan EPR yang utuh belum terbentuk sehingga inisiatif EPR cenderung sporadis dan rentan terhadap praktik free rider. Hingga 2025, hanya 26 produsen yang sudah memiliki peta jalan yang disetujui KLH. Kontribusi EPR secara kolektif baru 4,5% dari total pengelolaan sampah kemasan nasional, jauh dari target 2039. Empat Tantangan Utama 💸 Tidak Ada Pembiayaan Kolektif Produsen menanggung program sendiri-sendiri tanpa standardisasi biaya per ton atau indikator capaian yang disepakati. 📊 Kesenjangan Data & Verifikasi Tidak ada data kustodian independen sehingga menghambat konsolidasi pelaporan antara produsen, PRO, dan pemerintah. 🏗️ Kapasitas Daerah yang Timpang Sektor informal mendominasi rantai pengelolaan, namun belum terintegrasi dalam sistem formal daerah. 🤝 Minimnya Kepercayaan Antar Pihak Pemerintah menilai industri kurang transparan; industri menilai regulasi terlalu normatif dan tidak efisien. Rekomendasi Utama Kajian 1 Reformasi Regulasi Menyeluruh Menyusun PP atau Perpres khusus EPR; merevisi UU No. 18/2008 untuk mendefinisikan PRO, lembaga kustodian, dan kewajiban produsen. 2 Lembaga Pengawas & Registry Unit Membentuk Lembaga Pengawas lintas K/L yang melibatkan industri dan akademisi, serta Registry Unit sebagai wali data independen. 3 Skema Compliance Bertahap Tiga tahap: Registrasi, Implementasi (target tonase), dan Verifikasi (audit capaian). Skema beyond compliance diakui secara terpisah. 4 Pembiayaan: Flat Rate → Eco-Modulation Mulai dengan tarif flat (Rp/kg), bertahap menuju diferensiasi tarif berbasis kemudahan daur ulang material. 5 Integrasi Sektor Informal Pemulung, lapak, dan bank sampah diintegrasikan ke rantai nilai formal melalui kontrak PRO dan insentif harga yang wajar. 6 Peta Jalan Nasional 2025–2039 Target: dari ±4,5% menjadi ±12% pada 2029, lalu ±40% pada 2039. Tinjauan berkala setiap 3 tahun. Peta Jalan 2025–2039 12025–2026 · Pondasi Hukum Kerangka Regulasi & Kelembagaan Penerbitan PP/Perpres EPR, revisi UU 18/2008, pembentukan Lembaga Pengawas dan Registry Unit. 22026–2029 · Fase Awal Skema Compliance Berjalan, Target 12% Tarif flat aktif. Integrasi sektor informal dimulai. Kontribusi EPR kemasan plastik naik ke 12%. 32030–2034 · Transisi Eco-Modulation & Infrastruktur Berkembang Diferensiasi tarif per material. Fasilitas TPS3R/TPST tumbuh melalui co-investment daerah. 42035–2039 · Sistem Dewasa Target 40% Kontribusi EPR Nasional Audit independen berjalan, platform digital transparan dapat diakses publik. Unduh Dokumen Lengkap Laporan penuh (198 hal.) dan Ringkasan Eksekutif tersedia untuk diunduh. 📘 Bahasa Indonesia 📗 English Tagged EPR Ekonomi Sirkular Sampah Kemasan Regulasi Lingkungan PRO Daur Ulang Kebijakan LH Pembiayaan EPR Academic Study · Environmental Policy · EPR · December 2025 Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Multi-Stakeholder Expansion in Indonesia An academic study to strengthen the governance, regulation, and financing of packaging waste management for national EPR policy reform. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Context and Urgency Indonesia faces significant challenges in managing post-consumer packaging waste. National waste data (SIPSN KLH 2024) estimates total waste generation at approximately 33.54 million tonnes per year, with around 20% originating from products and packaging. Yet only 22% of post-consumer plastics are successfully recycled — the remainder ends up in landfills or leaks into the environment. Indonesia has established the foundations for EPR through Law No. 18/2008 and Ministry of Environment Regulation No. 75/2019, but implementation remains limited to administrative obligations. A collective financing system and complete EPR governance framework have yet to materialise, leaving EPR initiatives sporadic and vulnerable to free-rider behaviour. By 2025, only 26 producers held government-approved waste reduction roadmaps. The collective EPR contribution stood at just 4.5% of national packaging waste management — far short of Indonesia’s 2039 circular economy targets. Four Key Challenges 💸 No Collective Financing System Producers fund programmes independently, without standardised per-tonne costs or agreed performance indicators. 📊 Data and Verification Gaps The absence of an independent data custodian impedes consolidated reporting between producers, PROs, and government. 🏗️ Uneven Regional Capacity The informal sector dominates waste management chains but remains unintegrated into formal regional systems. 🤝 Low Inter-Party Trust Government views industry as insufficiently transparent; industry views regulation as overly normative and inefficient. Key Recommendations 1 Comprehensive Regulatory Reform Draft an EPR-specific Government Regulation (PP) or Presidential Regulation (Perpres); revise Law 18/2008 to define PROs, custodian bodies, and mandatory producer participation. 2 Supervisory Body & Registry Unit Establish a cross-ministry Supervisory Body involving industry and academia, and a Registry Unit as an independent data custodian with a legal mandate for data confidentiality. 3 Phased Compliance Scheme Three phases: Registration, Implementation (tonnage targets), and Verification (performance audit). Beyond-compliance programmes are recognised separately. 4 Financing: Flat Rate → Eco-Modulation Start with a flat per-tonne rate (IDR/kg), progressing to differentiated tariffs based on material recyclability. 5 Informal Sector Integration Waste pickers, intermediaries, and waste banks are integrated into the formal value chain through PRO contracts and fair price incentives. 6 National Roadmap 2025–2039 Targets: from ±4.5% to ±12% by 2029, then ±40% by 2039. Three-yearly reviews to align with market and technology conditions. Implementation Roadmap 2025–2039 12025–2026 · Legal Foundation Regulatory & Institutional Framework Issue EPR-specific PP/Perpres, revise Law 18/2008, establish the Supervisory Body and Registry Unit. 22026–2029 · Early Phase Compliance Scheme Live, Target 12% Flat-rate tariffs active. Informal sector integration begins. EPR contribution for plastic packaging rises to 12%. 32030–2034 · Transition Eco-Modulation & Infrastructure Growth Differentiated tariffs by material. Waste facilities (TPS3R, TPST) scale through regional co-investment. 42035–2039 · Maturity 40% National EPR Contribution Target Independent auditing operational, publicly accessible digital platform live. Download Full Documents Full report (198 pages) and Executive Summary available for