California EPR deadlines spur urgent flexible film recycling solutions
[International] · Policy Ringkasan Batas waktu Extended Producer Responsibility (EPR) di California mendorong industri untuk mengembangkan solusi daur ulang film fleksibel yang mendesak dan inovatif. Program EPR mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir produk mereka, termasuk kemasan film plastik yang sulit didaur ulang. Tenggat waktu ini memicu kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan infrastruktur pengumpulan dan pemrosesan yang lebih efisien. Solusi fleksibel ini penting untuk mengurangi limbah kemasan dan meningkatkan tingkat daur ulang di seluruh negara bagian. Summary California’s Extended Producer Responsibility (EPR) deadlines are driving urgent innovation in flexible film recycling solutions across the state. These regulations require producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, including difficult-to-recycle plastic film packaging. The approaching deadlines are catalyzing collaboration among stakeholders to develop more efficient collection and processing infrastructure. These flexible solutions are critical for reducing packaging waste and improving recycling rates throughout California. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
US garbage incinerators are failing to eliminate ‘forever chemical’ air pollution, experts warn
[International] · Technology Ringkasan Penelitian terbaru menunjukkan bahwa insinerator sampah di Amerika Serikat gagal menghilangkan polusi udara dari “forever chemical” atau PFAS (per- dan polyfluoroalkyl substances) secara efektif. Para ahli memperingatkan bahwa teknologi pembakaran sampah konvensional tidak mampu mengurai senyawa kimia persisten ini, yang justru dapat terlepas ke udara dan mencemari lingkungan. Temuan ini mengungkap kelemahan signifikan dalam praktik pengelolaan limbah saat ini dan menekankan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan solusi teknologi yang lebih canggih. SWI perlu mempertimbangkan implikasi ini dalam strategi pengelolaan limbah berkelanjutan di Indonesia. Summary Recent research reveals that garbage incinerators in the United States are failing to effectively eliminate air pollution from PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances), commonly known as “forever chemicals.” Experts warn that conventional waste combustion technology cannot break down these persistent chemical compounds, which may instead be released into the air and contaminate the environment. This finding exposes significant gaps in current waste management practices and underscores the urgent need for more advanced technological solutions. SWI should consider these implications when developing sustainable waste management strategies for Indonesia. ───────────── Baca selengkapnya di: The Guardian →
Jepara diharapkan memasukkan pengelolaan dan daur ulang sampah ke kurikulum sekolah
[National] · Technology Ringkasan Jepara diharapkan mengintegrasikan pengelolaan dan daur ulang sampah ke dalam kurikulum pendidikan sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran lingkungan sejak dini. Langkah ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang peduli terhadap penanganan sampah berkelanjutan dan mampu menerapkan praktik daur ulang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memasukkan materi ini ke dalam sistem pendidikan, diharapkan dapat tercipta budaya ramah lingkungan yang kuat di tingkat komunitas. Inisiatif pendidikan ini menjadi strategi penting dalam menciptakan perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Summary Jepara is expected to integrate waste management and recycling practices into school curricula as part of efforts to enhance environmental awareness among students from an early age. This initiative aims to develop a generation of young people who are conscious of sustainable waste handling and capable of implementing recycling practices in their daily lives. By incorporating this material into the education system, it is hoped that a strong eco-friendly culture will be created at the community level. This educational initiative is considered an important strategy in fostering behavioral change toward more responsible waste management practices among the public. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA News Jateng →
WMW | Circular Economy: Waste management’s post-growth reckoning: Why resilience must replace optimisation
[International] · Technology Ringkasan Ekonomi sirkular menuntut pergeseran paradigma dalam manajemen sampah dari fokus optimasi menuju ketahanan sistem. Pertumbuhan ekonomi tradisional yang berkelanjutan tidak lagi menjadi solusi utama; sebaliknya, industri harus membangun resiliensi untuk menghadapi keterbatasan sumber daya dan dampak lingkungan. Pendekatan post-growth ini menekankan pentingnya sistem yang adaptif dan robust dalam menghadapi kompleksitas tantangan keberlanjutan. SWI berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam operasional manajemen sampah Indonesia. Summary The circular economy demands a fundamental shift in waste management strategy from optimization-focused approaches toward building system resilience. Traditional economic growth models are no longer sufficient as the primary solution; instead, the industry must develop adaptive systems capable of withstanding resource scarcity and environmental pressures. This post-growth perspective emphasizes the need for robust and flexible waste management frameworks that address sustainability challenges comprehensively. SWI is committed to embedding these resilience-centered principles into Indonesia’s waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Management World →
California EPR deadlines demand urgent flexible film recycling solutions
[International] · Policy Ringkasan California menetapkan tenggat waktu ambisius dalam regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) yang mengharuskan produsen mengatasi tantangan daur ulang film fleksibel. Solusi inovatif dan infrastruktur daur ulang yang adaptif diperlukan untuk memenuhi target pengurangan limbah dan meningkatkan tingkat pengumpulan material film. Industri kemasan dan produsen harus berkolaborasi dengan fasilitas daur ulang untuk mengembangkan sistem yang efisien dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap deadline EPR ini merupakan peluang penting bagi sektor swasta untuk berkontribusi pada ekonomi sirkular California. Summary California’s Extended Producer Responsibility (EPR) regulations impose strict deadlines requiring producers to develop urgent and flexible solutions for film recycling. Innovative approaches and adaptive recycling infrastructure are essential to meet waste reduction targets and improve collection rates for flexible film materials. Packaging manufacturers and producers must collaborate with recycling facilities to establish efficient and sustainable systems. Compliance with these EPR deadlines represents a critical opportunity for private sector engagement in advancing California’s circular economy goals. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Academic Study Report: Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Expanded Stakeholder Engagement in Indonesia
Kajian Akademis EPR — SWI ID Bahasa Indonesia EN English Kajian Akademis · Kebijakan Lingkungan · EPR · Desember 2025 Skema Extended Producer Responsibility (EPR) dengan Perluasan Pemangku Kepentingan di Indonesia Kajian akademis untuk memperkuat tata kelola, regulasi, dan pembiayaan pengelolaan sampah kemasan sebagai dasar revisi kebijakan EPR nasional. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Konteks dan Urgensi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah kemasan pasca konsumsi. Data SIPSN KLH 2024 mencatat total timbulan sampah sekitar 33,54 juta ton per tahun, dengan sekitar 20% berasal dari produk dan kemasan. Hanya 22% plastik pasca konsumsi yang berhasil didaur ulang dan selebihnya berakhir di TPA atau mencemari lingkungan. Indonesia telah meletakkan pondasi EPR melalui UU No. 18/2008 dan Permen LHK No. 75/2019, namun pelaksanaannya masih terbatas pada kewajiban administratif. Sistem pembiayaan kolektif dan tata kelola kelembagaan EPR yang utuh belum terbentuk sehingga inisiatif EPR cenderung sporadis dan rentan terhadap praktik free rider. Hingga 2025, hanya 26 produsen yang sudah memiliki peta jalan yang disetujui KLH. Kontribusi EPR secara kolektif baru 4,5% dari total pengelolaan sampah kemasan nasional, jauh dari target 2039. Empat Tantangan Utama 💸 Tidak Ada Pembiayaan Kolektif Produsen menanggung program sendiri-sendiri tanpa standardisasi biaya per ton atau indikator capaian yang disepakati. 📊 Kesenjangan Data & Verifikasi Tidak ada data kustodian independen sehingga menghambat konsolidasi pelaporan antara produsen, PRO, dan pemerintah. 🏗️ Kapasitas Daerah yang Timpang Sektor informal mendominasi rantai pengelolaan, namun belum terintegrasi dalam sistem formal daerah. 🤝 Minimnya Kepercayaan Antar Pihak Pemerintah menilai industri kurang transparan; industri menilai regulasi terlalu normatif dan tidak efisien. Rekomendasi Utama Kajian 1 Reformasi Regulasi Menyeluruh Menyusun PP atau Perpres khusus EPR; merevisi UU No. 18/2008 untuk mendefinisikan PRO, lembaga kustodian, dan kewajiban produsen. 2 Lembaga Pengawas & Registry Unit Membentuk Lembaga Pengawas lintas K/L yang melibatkan industri dan akademisi, serta Registry Unit sebagai wali data independen. 3 Skema Compliance Bertahap Tiga tahap: Registrasi, Implementasi (target tonase), dan Verifikasi (audit capaian). Skema beyond compliance diakui secara terpisah. 4 Pembiayaan: Flat Rate → Eco-Modulation Mulai dengan tarif flat (Rp/kg), bertahap menuju diferensiasi tarif berbasis kemudahan daur ulang material. 5 Integrasi Sektor Informal Pemulung, lapak, dan bank sampah diintegrasikan ke rantai nilai formal melalui kontrak PRO dan insentif harga yang wajar. 6 Peta Jalan Nasional 2025–2039 Target: dari ±4,5% menjadi ±12% pada 2029, lalu ±40% pada 2039. Tinjauan berkala setiap 3 tahun. Peta Jalan 2025–2039 12025–2026 · Pondasi Hukum Kerangka Regulasi & Kelembagaan Penerbitan PP/Perpres EPR, revisi UU 18/2008, pembentukan Lembaga Pengawas dan Registry Unit. 22026–2029 · Fase Awal Skema Compliance Berjalan, Target 12% Tarif flat aktif. Integrasi sektor informal dimulai. Kontribusi EPR kemasan plastik naik ke 12%. 32030–2034 · Transisi Eco-Modulation & Infrastruktur Berkembang Diferensiasi tarif per material. Fasilitas TPS3R/TPST tumbuh melalui co-investment daerah. 42035–2039 · Sistem Dewasa Target 40% Kontribusi EPR Nasional Audit independen berjalan, platform digital transparan dapat diakses publik. Unduh Dokumen Lengkap Laporan penuh (198 hal.) dan Ringkasan Eksekutif tersedia untuk diunduh. 📘 Bahasa Indonesia 📗 English Tagged EPR Ekonomi Sirkular Sampah Kemasan Regulasi Lingkungan PRO Daur Ulang Kebijakan LH Pembiayaan EPR Academic Study · Environmental Policy · EPR · December 2025 Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Multi-Stakeholder Expansion in Indonesia An academic study to strengthen the governance, regulation, and financing of packaging waste management for national EPR policy reform. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Context and Urgency Indonesia faces significant challenges in managing post-consumer packaging waste. National waste data (SIPSN KLH 2024) estimates total waste generation at approximately 33.54 million tonnes per year, with around 20% originating from products and packaging. Yet only 22% of post-consumer plastics are successfully recycled — the remainder ends up in landfills or leaks into the environment. Indonesia has established the foundations for EPR through Law No. 18/2008 and Ministry of Environment Regulation No. 75/2019, but implementation remains limited to administrative obligations. A collective financing system and complete EPR governance framework have yet to materialise, leaving EPR initiatives sporadic and vulnerable to free-rider behaviour. By 2025, only 26 producers held government-approved waste reduction roadmaps. The collective EPR contribution stood at just 4.5% of national packaging waste management — far short of Indonesia’s 2039 circular economy targets. Four Key Challenges 💸 No Collective Financing System Producers fund programmes independently, without standardised per-tonne costs or agreed performance indicators. 📊 Data and Verification Gaps The absence of an independent data custodian impedes consolidated reporting between producers, PROs, and government. 🏗️ Uneven Regional Capacity The informal sector dominates waste management chains but remains unintegrated into formal regional systems. 🤝 Low Inter-Party Trust Government views industry as insufficiently transparent; industry views regulation as overly normative and inefficient. Key Recommendations 1 Comprehensive Regulatory Reform Draft an EPR-specific Government Regulation (PP) or Presidential Regulation (Perpres); revise Law 18/2008 to define PROs, custodian bodies, and mandatory producer participation. 2 Supervisory Body & Registry Unit Establish a cross-ministry Supervisory Body involving industry and academia, and a Registry Unit as an independent data custodian with a legal mandate for data confidentiality. 3 Phased Compliance Scheme Three phases: Registration, Implementation (tonnage targets), and Verification (performance audit). Beyond-compliance programmes are recognised separately. 4 Financing: Flat Rate → Eco-Modulation Start with a flat per-tonne rate (IDR/kg), progressing to differentiated tariffs based on material recyclability. 5 Informal Sector Integration Waste pickers, intermediaries, and waste banks are integrated into the formal value chain through PRO contracts and fair price incentives. 6 National Roadmap 2025–2039 Targets: from ±4.5% to ±12% by 2029, then ±40% by 2039. Three-yearly reviews to align with market and technology conditions. Implementation Roadmap 2025–2039 12025–2026 · Legal Foundation Regulatory & Institutional Framework Issue EPR-specific PP/Perpres, revise Law 18/2008, establish the Supervisory Body and Registry Unit. 22026–2029 · Early Phase Compliance Scheme Live, Target 12% Flat-rate tariffs active. Informal sector integration begins. EPR contribution for plastic packaging rises to 12%. 32030–2034 · Transition Eco-Modulation & Infrastructure Growth Differentiated tariffs by material. Waste facilities (TPS3R, TPST) scale through regional co-investment. 42035–2039 · Maturity 40% National EPR Contribution Target Independent auditing operational, publicly accessible digital platform live. Download Full Documents Full report (198 pages) and Executive Summary available for
WMW | Circular Economy: Waste management’s post-growth reckoning: Why resilience must replace optimisation
[International] · Technology Ringkasan Ekonomi sirkular memerlukan pergeseran fundamental dari paradigma pertumbuhan berkelanjutan menuju ketahanan sistem. Manajemen limbah konvensional yang berfokus pada optimasi efisiensi tidak lagi cukup menghadapi kompleksitas krisis lingkungan global. Industri harus mengadopsi pendekatan yang memprioritaskan resiliensi dan adaptabilitas jangka panjang daripada sekadar pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Transformasi ini penting untuk membangun sistem manajemen limbah yang berkelanjutan dan responsif terhadap keterbatasan sumber daya planet kita. Summary The circular economy requires a fundamental shift from the growth-at-all-costs paradigm toward building system resilience. Conventional waste management approaches centered on optimization efficiency are insufficient to address the complexity of global environmental crises. The industry must adopt strategies that prioritize long-term resilience and adaptability rather than pursuing endless economic growth targets. This transformation is essential for establishing waste management systems that are truly sustainable and responsive to planetary resource limitations. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Management World →
Titik Kritis Kebijakan Residu ke TPA/TPST
[National] · Technology Ringkasan Kebijakan pengelolaan residu ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) mencapai titik kritis yang memerlukan evaluasi mendalam. Persoalan mendasar terletak pada ketidaksesuaian antara kapasitas infrastruktur dengan volume residu yang terus meningkat, ditambah rendahnya tingkat pemilahan sampah di sumber. Diperlukan reformasi komprehensif dalam aspek pengurangan residu, optimalisasi fasilitas pemrosesan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Tanpa intervensi segera, sistem pengelolaan residu akan menghadapi kolaps yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan publik. Summary The policy on waste residue management to Final Processing Sites (TPA) or Integrated Waste Processing Centers (TPST) has reached a critical juncture requiring thorough evaluation. The fundamental challenge lies in the mismatch between infrastructure capacity and the continuously increasing volume of residue, compounded by low waste segregation rates at the source. Comprehensive reform is needed in waste reduction strategies, optimization of processing facilities, and enhanced community participation. Without immediate intervention, the residue management system will face collapse with significant implications for environmental sustainability and public health. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.id →
WMW | Circular Economy: Waste management’s post-growth reckoning: Why resilience must replace optimisation
[International] · Technology Ringkasan Ekonomi sirkular menghadapi tantangan fundamental ketika paradigma pertumbuhan ekonomi tradisional mulai dipertanyakan dalam industri manajemen limbah. Artikel ini menekankan bahwa optimalisasi efisiensi saja tidak lagi cukup untuk mengatasi krisis lingkungan yang kompleks. Sebaliknya, industri harus beralih fokus pada pembangunan ketahanan sistem yang mampu beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya dan perubahan iklim. Pendekatan ini mengakui bahwa kesuksesan jangka panjang dalam manajemen limbah bergantung pada keberlanjutan struktural, bukan hanya peningkatan produktivitas. Summary The circular economy faces a fundamental reckoning as the traditional growth-oriented economic model is increasingly questioned within the waste management sector. The article argues that pursuing efficiency optimization alone is insufficient to address the complex environmental crisis we face today. Instead, the industry must shift its focus toward building system resilience—the capacity to adapt and withstand resource constraints and climate challenges. This perspective recognizes that long-term success in waste management depends on structural sustainability rather than mere productivity gains. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Management World →
Jepang hingga China Berebut Garap Proyek Sampah Jadi Listrik RI
[National] · Technology Ringkasan Proyek konversi sampah menjadi listrik di Indonesia menarik perhatian investor internasional, khususnya dari Jepang dan China yang berlomba untuk mengamankan kesempatan bisnis ini. Teknologi waste-to-energy dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan sampah sambil menghasilkan energi terbarukan. Kompetisi antar negara ini mencerminkan potensi pasar yang besar di sektor manajemen limbah Indonesia. Pemerintah Indonesia berpeluang memanfaatkan transfer teknologi dan investasi asing untuk mempercepat transisi energi berkelanjutan. Summary Japan and China are competing to secure waste-to-energy conversion projects in Indonesia, reflecting growing international investor interest in the sector. The technology is regarded as a strategic solution to address Indonesia’s waste management challenges while generating renewable energy. This competition among foreign nations demonstrates the substantial market potential within Indonesia’s waste management industry. The Indonesian government has an opportunity to leverage foreign investment and technology transfer to accelerate sustainable energy transition. ───────────── Baca selengkapnya di: republika.co.id →