Sri Lanka bans single-use plastic bottles at government events, charges for plastic bags – news
[International] · Policy Ringkasan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan larangan penggunaan botol plastik sekali pakai di semua acara pemerintah sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah plastik. Pemerintah juga memperkenalkan sistem pembayaran untuk kantong plastik guna mendorong masyarakat beralih ke alternatif yang ramah lingkungan. Langkah ini merupakan komitmen nyata Sri Lanka dalam mengatasi krisis pencemaran plastik dan mencapai target keberlanjutan lingkungan. Inisiatif serupa dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan strategi pengelolaan sampah plastik yang lebih efektif. Summary Sri Lanka has implemented a ban on single-use plastic bottles at all government events as part of its effort to reduce plastic waste. The government has also introduced a charging system for plastic bags to encourage citizens to switch to environmentally friendly alternatives. This measure represents Sri Lanka’s genuine commitment to addressing the plastic pollution crisis and achieving environmental sustainability targets. Similar initiatives can serve as a reference for other countries, including Indonesia, in developing more effective plastic waste management strategies. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
Prevented Ocean Plastic sponsors new research to advance circularity in East Africa
[International] · Environment & Impact Ringkasan Prevented Ocean Plastic mensponsori penelitian baru untuk mendorong ekonomi sirkular di kawasan Afrika Timur. Inisiatif ini bertujuan mengembangkan solusi inovatif dalam mengelola limbah plastik dan mempromosikan praktik keberlanjutan yang dapat diterapkan secara lokal. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan sampah plastik yang masuk ke lautan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen untuk membangun ekosistem pengelolaan limbah yang lebih baik di tingkat regional. Summary Prevented Ocean Plastic is sponsoring new research initiatives aimed at advancing circular economy practices in East Africa. This project seeks to develop innovative solutions for plastic waste management and promote sustainable practices tailored to local contexts. The research is expected to make significant contributions toward reducing plastic waste entering marine environments. This collaboration demonstrates a commitment to building more effective waste management ecosystems at the regional level. ───────────── Baca selengkapnya di: Sustainable Packaging News →
Sungai Brantas Makin Memprihatinkan
[International] · Environment & Impact Ringkasan Sungai Brantas, salah satu sungai terpenting di Jawa Timur, mengalami degradasi lingkungan yang semakin parah. Pencemaran air, pendangkalan, dan penurunan kualitas ekosistem menjadi tantangan utama yang mengancam keberlanjutan sumber daya air dan kehidupan masyarakat sekitar. Diperlukan intervensi serius dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyelamatkan kondisi sungai yang terus memburuk ini. Pengelolaan sampah dan limbah industri yang lebih baik menjadi kunci dalam upaya restorasi Sungai Brantas. Summary The Brantas River, one of East Java’s most vital waterways, is experiencing increasingly severe environmental degradation. Water pollution, siltation, and declining ecosystem quality pose significant threats to water resource sustainability and the welfare of surrounding communities. Serious intervention from multiple stakeholders is urgently needed to address the river’s deteriorating condition. Improved waste management and industrial effluent control are critical to restoring the health of the Brantas River. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay.co.id →
Riset Ecoton: 37 % Sampah di Sungai Surabaya adalah Popok Bayi
[International] · Environment & Impact Ringkasan Penelitian Ecoton mengungkapkan bahwa 37% sampah yang ditemukan di Sungai Surabaya merupakan popok bayi, menunjukkan kontribusi signifikan limbah sekali pakai terhadap pencemaran sungai. Temuan ini menekankan urgensi pengelolaan sampah yang lebih baik, terutama untuk produk konsumsi rumah tangga yang tidak dapat terurai. Studi tersebut memberikan data penting untuk formulasi kebijakan pengurangan sampah dan edukasi masyarakat mengenai dampak limbah sekali pakai. Hasil riset menjadi fondasi penting bagi SWI dalam mengembangkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan urban. Summary Research by Ecoton reveals that 37% of waste found in Surabaya River consists of disposable diapers, highlighting the significant contribution of single-use products to river pollution. This finding underscores the urgent need for improved waste management practices, particularly for household consumption products that are non-biodegradable. The study provides critical data for policymakers to develop waste reduction strategies and public awareness campaigns regarding the environmental impact of disposable waste. These research results serve as an essential foundation for SWI to develop sustainable waste management solutions in urban areas. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay.co.id →
Hari Lingkungan Hidup, Jumhur Gaungkan Gerakan Pemilihan Sampah Demi RI Asri
[National] · Environment & Impact Ringkasan Wakil Presiden Jumhur menggerakkan kesadaran lingkungan melalui kampanye pemilahan sampah pada perayaan Hari Lingkungan Hidup. Gerakan ini merupakan langkah konkret untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat luas dalam praktik pemilahan sampah, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap ekosistem. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen nasional untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Summary Vice President Jumhur launched a waste separation movement campaign during the Environmental Day celebration to promote environmental awareness across the nation. This initiative represents a concrete effort to maintain cleanliness and preserve Indonesia’s natural environment. By engaging the broader public in waste sorting practices, the campaign aims to reduce the negative impact of waste on ecosystems. This initiative aligns with Indonesia’s national commitment to creating a cleaner and more sustainable country. ───────────── Baca selengkapnya di: detikNews →
Joint action required to turn plastic waste into wealth, say stakeholders
[International] · Environment & Impact Ringkasan Para pemangku kepentingan menekankan perlunya tindakan bersama untuk mengubah limbah plastik menjadi sumber daya ekonomi yang bernilai. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat dipandang sebagai kunci kesuksesan dalam mengelola krisis sampah plastik. Dengan pendekatan terintegrasi, limbah plastik dapat diubah menjadi produk bernilai tambah yang menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan. Investasi dalam teknologi daur ulang dan kesadaran konsumen menjadi langkah strategis untuk mewujudkan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Summary Stakeholders emphasize the necessity of joint action to transform plastic waste into a valuable economic resource. Cross-sector collaboration involving government, industry, and communities is considered essential for successfully addressing the plastic waste crisis. Through an integrated approach, plastic waste can be converted into value-added products that offer both economic and environmental benefits. Investment in recycling technology and consumer awareness represents a strategic step toward achieving a sustainable circular economy. ───────────── Baca selengkapnya di: Punch Newspapers →
New ocean chemical pollution study raises human health concerns
[International] · Environment & Impact Ringkasan Studi terbaru tentang polusi kimia di lautan menunjukkan risiko serius terhadap kesehatan manusia. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai zat kimia berbahaya yang terakumulasi dalam ekosistem laut dan berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Temuan ini menekankan urgensi untuk meningkatkan regulasi pengelolaan limbah dan praktik industri yang lebih berkelanjutan. Sebagai organisasi yang fokus pada pengelolaan limbah berkelanjutan, SWI berkomitmen untuk mengatasi tantangan polusi laut melalui inovasi dan advokasi kebijakan lingkungan. Summary A new study on ocean chemical pollution reveals significant threats to human health through contaminated marine ecosystems. The research identifies hazardous chemicals accumulating in ocean systems with potential pathways into the human food chain. These findings underscore the urgent need for stronger waste management regulations and more sustainable industrial practices. SWI remains committed to addressing marine pollution challenges through innovative waste solutions and environmental policy advocacy. ───────────── Baca selengkapnya di: Oceanographic Magazine →
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
[International] · Environment & Impact Ringkasan Gerakan Menghadap Laut adalah inisiatif penting untuk membersihkan sampah plastik yang telah mencemari lautan Indonesia. Gerakan ini melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam upaya mitigasi dampak negatif polusi plastik terhadap ekosistem laut dan kehidupan maritim. Dengan fokus pada pengurangan dan pembersihan sampah plastik di sumber, gerakan ini berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Inisiatif semacam ini sejalan dengan komitmen global untuk mengatasi krisis plastik di lautan. Summary The “Menghadap Laut” (Facing the Ocean) movement is a significant initiative aimed at cleaning plastic waste that has contaminated Indonesia’s marine ecosystems. This movement mobilizes broad public participation in efforts to mitigate the negative impacts of plastic pollution on marine life and coastal communities. By focusing on reducing and removing plastic waste at its source, the initiative contributes to environmental preservation and raises public awareness about sustainable waste management practices. Such initiatives align with global commitments to address the critical issue of ocean plastic pollution. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay.co.id →
Academic Study Report: Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Expanded Stakeholder Engagement in Indonesia
Kajian Akademis EPR — SWI ID Bahasa Indonesia EN English Kajian Akademis · Kebijakan Lingkungan · EPR · Desember 2025 Skema Extended Producer Responsibility (EPR) dengan Perluasan Pemangku Kepentingan di Indonesia Kajian akademis untuk memperkuat tata kelola, regulasi, dan pembiayaan pengelolaan sampah kemasan sebagai dasar revisi kebijakan EPR nasional. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Konteks dan Urgensi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah kemasan pasca konsumsi. Data SIPSN KLH 2024 mencatat total timbulan sampah sekitar 33,54 juta ton per tahun, dengan sekitar 20% berasal dari produk dan kemasan. Hanya 22% plastik pasca konsumsi yang berhasil didaur ulang dan selebihnya berakhir di TPA atau mencemari lingkungan. Indonesia telah meletakkan pondasi EPR melalui UU No. 18/2008 dan Permen LHK No. 75/2019, namun pelaksanaannya masih terbatas pada kewajiban administratif. Sistem pembiayaan kolektif dan tata kelola kelembagaan EPR yang utuh belum terbentuk sehingga inisiatif EPR cenderung sporadis dan rentan terhadap praktik free rider. Hingga 2025, hanya 26 produsen yang sudah memiliki peta jalan yang disetujui KLH. Kontribusi EPR secara kolektif baru 4,5% dari total pengelolaan sampah kemasan nasional, jauh dari target 2039. Empat Tantangan Utama 💸 Tidak Ada Pembiayaan Kolektif Produsen menanggung program sendiri-sendiri tanpa standardisasi biaya per ton atau indikator capaian yang disepakati. 📊 Kesenjangan Data & Verifikasi Tidak ada data kustodian independen sehingga menghambat konsolidasi pelaporan antara produsen, PRO, dan pemerintah. 🏗️ Kapasitas Daerah yang Timpang Sektor informal mendominasi rantai pengelolaan, namun belum terintegrasi dalam sistem formal daerah. 🤝 Minimnya Kepercayaan Antar Pihak Pemerintah menilai industri kurang transparan; industri menilai regulasi terlalu normatif dan tidak efisien. Rekomendasi Utama Kajian 1 Reformasi Regulasi Menyeluruh Menyusun PP atau Perpres khusus EPR; merevisi UU No. 18/2008 untuk mendefinisikan PRO, lembaga kustodian, dan kewajiban produsen. 2 Lembaga Pengawas & Registry Unit Membentuk Lembaga Pengawas lintas K/L yang melibatkan industri dan akademisi, serta Registry Unit sebagai wali data independen. 3 Skema Compliance Bertahap Tiga tahap: Registrasi, Implementasi (target tonase), dan Verifikasi (audit capaian). Skema beyond compliance diakui secara terpisah. 4 Pembiayaan: Flat Rate → Eco-Modulation Mulai dengan tarif flat (Rp/kg), bertahap menuju diferensiasi tarif berbasis kemudahan daur ulang material. 5 Integrasi Sektor Informal Pemulung, lapak, dan bank sampah diintegrasikan ke rantai nilai formal melalui kontrak PRO dan insentif harga yang wajar. 6 Peta Jalan Nasional 2025–2039 Target: dari ±4,5% menjadi ±12% pada 2029, lalu ±40% pada 2039. Tinjauan berkala setiap 3 tahun. Peta Jalan 2025–2039 12025–2026 · Pondasi Hukum Kerangka Regulasi & Kelembagaan Penerbitan PP/Perpres EPR, revisi UU 18/2008, pembentukan Lembaga Pengawas dan Registry Unit. 22026–2029 · Fase Awal Skema Compliance Berjalan, Target 12% Tarif flat aktif. Integrasi sektor informal dimulai. Kontribusi EPR kemasan plastik naik ke 12%. 32030–2034 · Transisi Eco-Modulation & Infrastruktur Berkembang Diferensiasi tarif per material. Fasilitas TPS3R/TPST tumbuh melalui co-investment daerah. 42035–2039 · Sistem Dewasa Target 40% Kontribusi EPR Nasional Audit independen berjalan, platform digital transparan dapat diakses publik. Unduh Dokumen Lengkap Laporan penuh (198 hal.) dan Ringkasan Eksekutif tersedia untuk diunduh. 📘 Bahasa Indonesia 📗 English Tagged EPR Ekonomi Sirkular Sampah Kemasan Regulasi Lingkungan PRO Daur Ulang Kebijakan LH Pembiayaan EPR Academic Study · Environmental Policy · EPR · December 2025 Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Multi-Stakeholder Expansion in Indonesia An academic study to strengthen the governance, regulation, and financing of packaging waste management for national EPR policy reform. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Context and Urgency Indonesia faces significant challenges in managing post-consumer packaging waste. National waste data (SIPSN KLH 2024) estimates total waste generation at approximately 33.54 million tonnes per year, with around 20% originating from products and packaging. Yet only 22% of post-consumer plastics are successfully recycled — the remainder ends up in landfills or leaks into the environment. Indonesia has established the foundations for EPR through Law No. 18/2008 and Ministry of Environment Regulation No. 75/2019, but implementation remains limited to administrative obligations. A collective financing system and complete EPR governance framework have yet to materialise, leaving EPR initiatives sporadic and vulnerable to free-rider behaviour. By 2025, only 26 producers held government-approved waste reduction roadmaps. The collective EPR contribution stood at just 4.5% of national packaging waste management — far short of Indonesia’s 2039 circular economy targets. Four Key Challenges 💸 No Collective Financing System Producers fund programmes independently, without standardised per-tonne costs or agreed performance indicators. 📊 Data and Verification Gaps The absence of an independent data custodian impedes consolidated reporting between producers, PROs, and government. 🏗️ Uneven Regional Capacity The informal sector dominates waste management chains but remains unintegrated into formal regional systems. 🤝 Low Inter-Party Trust Government views industry as insufficiently transparent; industry views regulation as overly normative and inefficient. Key Recommendations 1 Comprehensive Regulatory Reform Draft an EPR-specific Government Regulation (PP) or Presidential Regulation (Perpres); revise Law 18/2008 to define PROs, custodian bodies, and mandatory producer participation. 2 Supervisory Body & Registry Unit Establish a cross-ministry Supervisory Body involving industry and academia, and a Registry Unit as an independent data custodian with a legal mandate for data confidentiality. 3 Phased Compliance Scheme Three phases: Registration, Implementation (tonnage targets), and Verification (performance audit). Beyond-compliance programmes are recognised separately. 4 Financing: Flat Rate → Eco-Modulation Start with a flat per-tonne rate (IDR/kg), progressing to differentiated tariffs based on material recyclability. 5 Informal Sector Integration Waste pickers, intermediaries, and waste banks are integrated into the formal value chain through PRO contracts and fair price incentives. 6 National Roadmap 2025–2039 Targets: from ±4.5% to ±12% by 2029, then ±40% by 2039. Three-yearly reviews to align with market and technology conditions. Implementation Roadmap 2025–2039 12025–2026 · Legal Foundation Regulatory & Institutional Framework Issue EPR-specific PP/Perpres, revise Law 18/2008, establish the Supervisory Body and Registry Unit. 22026–2029 · Early Phase Compliance Scheme Live, Target 12% Flat-rate tariffs active. Informal sector integration begins. EPR contribution for plastic packaging rises to 12%. 32030–2034 · Transition Eco-Modulation & Infrastructure Growth Differentiated tariffs by material. Waste facilities (TPS3R, TPST) scale through regional co-investment. 42035–2039 · Maturity 40% National EPR Contribution Target Independent auditing operational, publicly accessible digital platform live. Download Full Documents Full report (198 pages) and Executive Summary available for
Inovasi Warga Gandaria Jaksel Kembangkan Alat Sampah Plastik Punya Nilai Ekonomi
[National] · Policy Ringkasan Warga Gandaria, Jakarta Selatan, mengembangkan inovasi untuk mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Inisiatif ini bertujuan mengurangi volume sampah plastik sekaligus menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Melalui alat dan teknologi yang dikembangkan, sampah plastik dapat diproses menjadi berbagai produk berguna yang memiliki nilai jual. Upaya ini menunjukkan komitmen komunitas dalam mewujudkan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Summary Gandaria residents in South Jakarta have developed an innovation to convert plastic waste into high-value economic products. This initiative aims to reduce plastic waste volume while creating business opportunities for the local community. Through specially designed equipment and technology, plastic waste can be processed into various useful products with commercial value. This effort demonstrates the community’s commitment to achieving circular economy principles and sustainable waste management. ───────────── Baca selengkapnya di: Liputan6.com →