[International] · Policy
Ringkasan
Pada bulan Juli, terdapat kemajuan signifikan dalam regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dan undang-undang hak perbaikan di berbagai wilayah. Kebijakan EPR yang diperkuat memastikan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk mereka, termasuk pengelolaan limbah di akhir masa pakai. Sementara itu, undang-undang hak perbaikan memberdayakan konsumen untuk memperbaiki produk mereka sendiri, mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi limbah elektronik. Kedua inisiatif ini mencerminkan komitmen global untuk keberlanjutan lingkungan dan transisi menuju model ekonomi yang lebih bertanggung jawab.
Summary
Significant progress was made in July regarding Extended Producer Responsibility (EPR) regulations and right-to-repair legislation across multiple jurisdictions. Strengthened EPR policies ensure producers are held accountable for the complete lifecycle of their products, including end-of-life waste management. Meanwhile, right-to-repair laws empower consumers to repair their own products, supporting circular economy principles and reducing electronic waste. Both initiatives reflect a global commitment to environmental sustainability and the transition toward more responsible economic models.
─────────────
Baca selengkapnya di: Waste Dive →