Akademisi Sebut Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Minim Keteladanan Aksi Nyata
[National] · Policy Ringkasan Para akademisi menyoroti bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber masih kekurangan implementasi aksi nyata dan keteladanan dari pemangku kepentingan. Pendekatan source-based waste management memerlukan komitmen yang lebih kuat dan konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Para ahli menekankan perlunya sinergi antara regulasi, edukasi, dan demonstrasi nyata untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Tanpa tindakan konkret dan teladan dari para pemimpin, pencapaian target pengelolaan sampah berkelanjutan akan tetap terhambat. Summary Academics have highlighted that source-based waste management policies still lack concrete implementation and exemplary leadership from stakeholders. While the regulatory framework exists, experts note that practical application in the field remains insufficient and inconsistent. Scholars emphasize the need for stronger synergy between policy regulation, public education, and demonstration of tangible actions to improve policy effectiveness. Without genuine commitment and visible leadership examples, achieving sustainable waste management targets will continue to face significant obstacles. ───────────── Baca selengkapnya di: Media Indonesia →
WMW | Circular Economy: Waste management’s post-growth reckoning: Why resilience must replace optimisation
[International] · Technology Ringkasan Ekonomi sirkular menuntut pergeseran paradigma dalam manajemen sampah dari fokus optimasi menuju ketahanan sistem. Pertumbuhan ekonomi tradisional yang berkelanjutan tidak lagi menjadi solusi utama; sebaliknya, industri harus membangun resiliensi untuk menghadapi keterbatasan sumber daya dan dampak lingkungan. Pendekatan post-growth ini menekankan pentingnya sistem yang adaptif dan robust dalam menghadapi kompleksitas tantangan keberlanjutan. SWI berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam operasional manajemen sampah Indonesia. Summary The circular economy demands a fundamental shift in waste management strategy from optimization-focused approaches toward building system resilience. Traditional economic growth models are no longer sufficient as the primary solution; instead, the industry must develop adaptive systems capable of withstanding resource scarcity and environmental pressures. This post-growth perspective emphasizes the need for robust and flexible waste management frameworks that address sustainability challenges comprehensively. SWI is committed to embedding these resilience-centered principles into Indonesia’s waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Management World →
Secure Waste shareholders approve GFL acquisition offer
[International] · Other Ringkasan Pemegang saham Secure Waste telah menyetujui penawaran akuisisi dari GFL Environmental, menandai langkah signifikan dalam konsolidasi industri manajemen limbah. Persetujuan ini memungkinkan GFL untuk memperluas jangkauan operasionalnya dan memperkuat posisinya di pasar pengelolaan limbah. Transaksi ini diharapkan akan menghadirkan peluang pertumbuhan dan peningkatan efisiensi operasional bagi kedua entitas. Akuisisi ini mencerminkan tren berkelanjutan dalam industri menuju konsolidasi untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Summary Secure Waste shareholders have approved GFL Environmental’s acquisition offer, marking a significant milestone in waste management industry consolidation. The approval enables GFL to expand its operational footprint and strengthen its market position in the waste management sector. This transaction is expected to bring growth opportunities and operational efficiency improvements for both entities. The acquisition reflects the ongoing industry trend toward consolidation to achieve greater economies of scale. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Kala Tumpukan Sampah Menjadi Masalah di Bandung Raya
[National] · Policy Ringkasan Bandung Raya menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah dengan terus meningkatnya volume tumpukan sampah di wilayah tersebut. Permasalahan ini mencakup kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang semakin terbatas serta kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien. Solusi meliputi peningkatan pengurangan sampah di sumber, daur ulang, dan pengelolaan limbah berbasis teknologi modern. Summary Greater Bandung is facing serious challenges in waste management due to the continuously increasing volume of garbage accumulation in the region. The problem encompasses limited capacity of final disposal sites (TPA) and insufficient waste management infrastructure. Comprehensive efforts from local government and the community are needed to implement a sustainable and efficient waste management system. Solutions include waste reduction at the source, recycling enhancement, and modern technology-based waste management approaches. ───────────── Baca selengkapnya di: detikcom →
Penyuluhan Membuat Ekoenzim di Sekolah
[National] · Education & Community Ringkasan Sustainable Waste Indonesia (SWI) mengadakan penyuluhan tentang pembuatan ekoenzim kepada siswa di sekolah sebagai bagian dari upaya edukasi lingkungan. Ekoenzim merupakan produk ramah lingkungan yang dibuat dari limbah organik dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan kebersihan dan perawatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pengelolaan sampah organik dan potensi ekonomi sirkular. Melalui kegiatan praktis ini, siswa diharapkan dapat menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Summary Sustainable Waste Indonesia (SWI) conducted an educational seminar on ecoenzyme production to students at schools as part of environmental awareness initiatives. Ecoenzyme is an eco-friendly product created from organic waste and can be utilized for various cleaning and maintenance purposes. This program aims to raise awareness among young generations about organic waste management and the potential of circular economy. Through these practical activities, students are expected to apply sustainability principles in their daily lives. ───────────── Baca selengkapnya di: Bisnis.com →
Jembrana punya percontohan integrasi kelola sampah berbasis digital
[National] · Other Ringkasan Kabupaten Jembrana telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi berbasis digital sebagai percontohan inovasi pengelolaan limbah. Sistem ini menggabungkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan, pemilahan, dan pemrosesan sampah di tingkat komunitas. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain untuk mendukung ekonomi sirkular dan pengurangan dampak lingkungan. Jembrana membuktikan komitmen dalam menciptakan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan modern. Summary Jembrana Regency has developed an integrated digital-based waste management system as a pilot project for innovative waste handling solutions. The system combines digital technology to enhance the efficiency of waste collection, sorting, and processing at the community level. This initiative is expected to serve as a replicable model for other regions to support circular economy and reduce environmental impact. Jembrana demonstrates its commitment to creating sustainable and modern waste management solutions. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA News Bali →
Academic Study Report: Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Expanded Stakeholder Engagement in Indonesia
Kajian Akademis EPR — SWI ID Bahasa Indonesia EN English Kajian Akademis · Kebijakan Lingkungan · EPR · Desember 2025 Skema Extended Producer Responsibility (EPR) dengan Perluasan Pemangku Kepentingan di Indonesia Kajian akademis untuk memperkuat tata kelola, regulasi, dan pembiayaan pengelolaan sampah kemasan sebagai dasar revisi kebijakan EPR nasional. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Konteks dan Urgensi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah kemasan pasca konsumsi. Data SIPSN KLH 2024 mencatat total timbulan sampah sekitar 33,54 juta ton per tahun, dengan sekitar 20% berasal dari produk dan kemasan. Hanya 22% plastik pasca konsumsi yang berhasil didaur ulang dan selebihnya berakhir di TPA atau mencemari lingkungan. Indonesia telah meletakkan pondasi EPR melalui UU No. 18/2008 dan Permen LHK No. 75/2019, namun pelaksanaannya masih terbatas pada kewajiban administratif. Sistem pembiayaan kolektif dan tata kelola kelembagaan EPR yang utuh belum terbentuk sehingga inisiatif EPR cenderung sporadis dan rentan terhadap praktik free rider. Hingga 2025, hanya 26 produsen yang sudah memiliki peta jalan yang disetujui KLH. Kontribusi EPR secara kolektif baru 4,5% dari total pengelolaan sampah kemasan nasional, jauh dari target 2039. Empat Tantangan Utama 💸 Tidak Ada Pembiayaan Kolektif Produsen menanggung program sendiri-sendiri tanpa standardisasi biaya per ton atau indikator capaian yang disepakati. 📊 Kesenjangan Data & Verifikasi Tidak ada data kustodian independen sehingga menghambat konsolidasi pelaporan antara produsen, PRO, dan pemerintah. 🏗️ Kapasitas Daerah yang Timpang Sektor informal mendominasi rantai pengelolaan, namun belum terintegrasi dalam sistem formal daerah. 🤝 Minimnya Kepercayaan Antar Pihak Pemerintah menilai industri kurang transparan; industri menilai regulasi terlalu normatif dan tidak efisien. Rekomendasi Utama Kajian 1 Reformasi Regulasi Menyeluruh Menyusun PP atau Perpres khusus EPR; merevisi UU No. 18/2008 untuk mendefinisikan PRO, lembaga kustodian, dan kewajiban produsen. 2 Lembaga Pengawas & Registry Unit Membentuk Lembaga Pengawas lintas K/L yang melibatkan industri dan akademisi, serta Registry Unit sebagai wali data independen. 3 Skema Compliance Bertahap Tiga tahap: Registrasi, Implementasi (target tonase), dan Verifikasi (audit capaian). Skema beyond compliance diakui secara terpisah. 4 Pembiayaan: Flat Rate → Eco-Modulation Mulai dengan tarif flat (Rp/kg), bertahap menuju diferensiasi tarif berbasis kemudahan daur ulang material. 5 Integrasi Sektor Informal Pemulung, lapak, dan bank sampah diintegrasikan ke rantai nilai formal melalui kontrak PRO dan insentif harga yang wajar. 6 Peta Jalan Nasional 2025–2039 Target: dari ±4,5% menjadi ±12% pada 2029, lalu ±40% pada 2039. Tinjauan berkala setiap 3 tahun. Peta Jalan 2025–2039 12025–2026 · Pondasi Hukum Kerangka Regulasi & Kelembagaan Penerbitan PP/Perpres EPR, revisi UU 18/2008, pembentukan Lembaga Pengawas dan Registry Unit. 22026–2029 · Fase Awal Skema Compliance Berjalan, Target 12% Tarif flat aktif. Integrasi sektor informal dimulai. Kontribusi EPR kemasan plastik naik ke 12%. 32030–2034 · Transisi Eco-Modulation & Infrastruktur Berkembang Diferensiasi tarif per material. Fasilitas TPS3R/TPST tumbuh melalui co-investment daerah. 42035–2039 · Sistem Dewasa Target 40% Kontribusi EPR Nasional Audit independen berjalan, platform digital transparan dapat diakses publik. Unduh Dokumen Lengkap Laporan penuh (198 hal.) dan Ringkasan Eksekutif tersedia untuk diunduh. 📘 Bahasa Indonesia 📗 English Tagged EPR Ekonomi Sirkular Sampah Kemasan Regulasi Lingkungan PRO Daur Ulang Kebijakan LH Pembiayaan EPR Academic Study · Environmental Policy · EPR · December 2025 Extended Producer Responsibility (EPR) Scheme with Multi-Stakeholder Expansion in Indonesia An academic study to strengthen the governance, regulation, and financing of packaging waste management for national EPR policy reform. IPRO PUSKAHA Sustainable Waste Indonesia Context and Urgency Indonesia faces significant challenges in managing post-consumer packaging waste. National waste data (SIPSN KLH 2024) estimates total waste generation at approximately 33.54 million tonnes per year, with around 20% originating from products and packaging. Yet only 22% of post-consumer plastics are successfully recycled — the remainder ends up in landfills or leaks into the environment. Indonesia has established the foundations for EPR through Law No. 18/2008 and Ministry of Environment Regulation No. 75/2019, but implementation remains limited to administrative obligations. A collective financing system and complete EPR governance framework have yet to materialise, leaving EPR initiatives sporadic and vulnerable to free-rider behaviour. By 2025, only 26 producers held government-approved waste reduction roadmaps. The collective EPR contribution stood at just 4.5% of national packaging waste management — far short of Indonesia’s 2039 circular economy targets. Four Key Challenges 💸 No Collective Financing System Producers fund programmes independently, without standardised per-tonne costs or agreed performance indicators. 📊 Data and Verification Gaps The absence of an independent data custodian impedes consolidated reporting between producers, PROs, and government. 🏗️ Uneven Regional Capacity The informal sector dominates waste management chains but remains unintegrated into formal regional systems. 🤝 Low Inter-Party Trust Government views industry as insufficiently transparent; industry views regulation as overly normative and inefficient. Key Recommendations 1 Comprehensive Regulatory Reform Draft an EPR-specific Government Regulation (PP) or Presidential Regulation (Perpres); revise Law 18/2008 to define PROs, custodian bodies, and mandatory producer participation. 2 Supervisory Body & Registry Unit Establish a cross-ministry Supervisory Body involving industry and academia, and a Registry Unit as an independent data custodian with a legal mandate for data confidentiality. 3 Phased Compliance Scheme Three phases: Registration, Implementation (tonnage targets), and Verification (performance audit). Beyond-compliance programmes are recognised separately. 4 Financing: Flat Rate → Eco-Modulation Start with a flat per-tonne rate (IDR/kg), progressing to differentiated tariffs based on material recyclability. 5 Informal Sector Integration Waste pickers, intermediaries, and waste banks are integrated into the formal value chain through PRO contracts and fair price incentives. 6 National Roadmap 2025–2039 Targets: from ±4.5% to ±12% by 2029, then ±40% by 2039. Three-yearly reviews to align with market and technology conditions. Implementation Roadmap 2025–2039 12025–2026 · Legal Foundation Regulatory & Institutional Framework Issue EPR-specific PP/Perpres, revise Law 18/2008, establish the Supervisory Body and Registry Unit. 22026–2029 · Early Phase Compliance Scheme Live, Target 12% Flat-rate tariffs active. Informal sector integration begins. EPR contribution for plastic packaging rises to 12%. 32030–2034 · Transition Eco-Modulation & Infrastructure Growth Differentiated tariffs by material. Waste facilities (TPS3R, TPST) scale through regional co-investment. 42035–2039 · Maturity 40% National EPR Contribution Target Independent auditing operational, publicly accessible digital platform live. Download Full Documents Full report (198 pages) and Executive Summary available for
Dianggap Abai Tangani Sampah Popok, Gubernur Jawa Timur Digugat Warga
[International] · Education & Community Ringkasan Gubernur Jawa Timur diduga lalai dalam menangani sampah popok yang menjadi permasalahan lingkungan serius di wilayahnya. Warga mengajukan gugatan terhadap pemerintah daerah karena ketidaktegasan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah popok sekali pakai. Isu ini mencerminkan tantangan besar dalam manajemen limbah di Jawa Timur, terutama terkait limbah yang sulit terurai dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Kasus ini menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan sampah secara komprehensif. Summary The East Java Governor faces a lawsuit from residents over alleged negligence in managing diaper waste, a serious environmental concern in the region. Citizens have filed a lawsuit against the local government for failing to enforce policies on single-use diaper waste management effectively. This issue reflects significant challenges in waste management in East Java, particularly regarding non-biodegradable waste that threatens environmental sustainability. The case underscores the importance of government accountability in fulfilling its responsibility for comprehensive waste management. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay.co.id →
WMW | Circular Economy: Waste management’s post-growth reckoning: Why resilience must replace optimisation
[International] · Technology Ringkasan Ekonomi sirkular memerlukan pergeseran fundamental dari paradigma pertumbuhan berkelanjutan menuju ketahanan sistem. Manajemen limbah konvensional yang berfokus pada optimasi efisiensi tidak lagi cukup menghadapi kompleksitas krisis lingkungan global. Industri harus mengadopsi pendekatan yang memprioritaskan resiliensi dan adaptabilitas jangka panjang daripada sekadar pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Transformasi ini penting untuk membangun sistem manajemen limbah yang berkelanjutan dan responsif terhadap keterbatasan sumber daya planet kita. Summary The circular economy requires a fundamental shift from the growth-at-all-costs paradigm toward building system resilience. Conventional waste management approaches centered on optimization efficiency are insufficient to address the complexity of global environmental crises. The industry must adopt strategies that prioritize long-term resilience and adaptability rather than pursuing endless economic growth targets. This transformation is essential for establishing waste management systems that are truly sustainable and responsive to planetary resource limitations. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Management World →
Biomedical waste crosses borders, polluting farmlands
[International] · Other Ringkasan Limbah biomedis dari fasilitas kesehatan ilegal menyeberangi perbatasan dan mencemari lahan pertanian di berbagai wilayah. Praktik pembuangan limbah medis yang tidak bertanggung jawab telah mengakibatkan kontaminasi tanah dan air tanah yang serius, serta risiko kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut. Pemerintah dan lembaga lingkungan perlu memperkuat regulasi dan pengawasan untuk menghentikan perdagangan limbah medis ilegal dan melindungi ekosistem pertanian. Summary Biomedical waste from unlicensed healthcare facilities is crossing borders and contaminating agricultural lands across multiple regions. Irresponsible disposal practices of medical waste have resulted in serious soil and groundwater contamination, posing significant health risks to communities living near affected areas. Governments and environmental agencies must strengthen regulations and enforcement to prevent illegal medical waste trafficking and protect agricultural ecosystems. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay India →