Berkaca dari Global: Praktik Terbaik Pelaksanaan EPR di Asia dan Eropa
Seri Artikel · 5 Esai Artikel ini adalah bagian ketiga dari seri edukasi tentang Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia, disusun berdasarkan Kajian Akademis EPR yang diterbitkan Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) bersama Sustainable Waste Indonesia (SWI), Desember 2025. Mengurai Filosofi Dasar Extended Producer Responsibility (EPR) Strategi Hulu dan Hilir: Bagaimana EPR Bekerja Secara Menyeluruh Berkaca dari Global: Praktik Terbaik Pelaksanaan EPR di Asia dan Eropa ← Anda sedang membaca ini Inovasi Ketertelusuran Digital dan Tata Kelola Sertifikat: Pelajaran dari India Arah Kebijakan EPR Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Inklusif ✦ Konten ini dibuat menggunakan AI dan telah melalui proses review Kebijakan Lingkungan & Ekonomi Sirkular Berkaca dari Global: Praktik Terbaik Pelaksanaan EPR di Asia dan Eropa Tidak ada satu model EPR yang berlaku universal. Setiap negara merancang sistemnya sendiri sesuai kapasitas kelembagaan, struktur industrinya, dan sejarah pengelolaan sampahnya. Dari ragam pendekatan itu, ada pola dan pelajaran yang bisa dipetik untuk konteks Indonesia. Diterbitkan: Juni 2026 · Esai 3 dari 5 · ~15 menit baca · Berdasarkan Kajian Akademis EPR IPRO–SWI 2025 Ketika Jerman mengembangkan sistem EPR pertamanya pada awal 1990-an, tidak ada blueprint yang bisa dirujuk. Sistem itu dirancang dari nol melalui negosiasi panjang antara industri, pemerintah, dan pengelola sampah dengan segala kekurangan yang kemudian harus diperbaiki selama tiga dekade. Hari ini, Jerman adalah salah satu referensi global paling sering dikutip dalam diskusi EPR, bukan karena sistemnya sempurna sejak awal, melainkan karena sistem itu terus dibenahi berdasarkan bukti dan tekanan regulasi. Indonesia kini berada di persimpangan serupa, namun dengan satu keuntungan penting yang tidak dimiliki Jerman pada 1990-an, yaitu pengalaman puluhan negara lain yang bisa dijadikan referensi. Kajian Akademis EPR yang disusun IPRO bersama SWI melakukan benchmarking terhadap delapan negara yang telah menerapkan skema EPR untuk kemasan, seperti Vietnam, Korea Selatan, Filipina, Jepang, Norwegia, Denmark, Jerman, dan Finlandia. Esai ini merangkum pelajaran terpenting dari empat negara yang paling relevan untuk konteks Indonesia, ditambah catatan dari dua negara lain yang memberikan perspektif berbeda. Gambaran Cepat: Rentang Pengalaman yang Dibandingkan 8 Negara yang dikaji dalam benchmarking Kajian EPR IPRO–SWI 1990 Tahun sistem EPR kemasan pertama dunia mulai dirancang (Jerman) 2022 Tahun negara ASEAN termuda yang mengesahkan UU EPR (Filipina), dengan target pemulihan 80% sampah plastik pada 2028 Jepang: Ketika Biaya Ditanggung Bersama, Bukan Dibebankan Sepihak 🇯🇵 Jepang Pelopor Asia EPR kemasan sejak 1997 1 EPR pertama di Asia melalui Law for the Promotion of Effective Utilization of Resources (1992) yang awalnya sukarela, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Daur Ulang Wadah dan Kemasan (1997) yang bersifat wajib. 2 Prinsip pembeda utama: cost sharing yang adil. Berdasarkan Fundamental Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society (2000), biaya EPR tidak hanya ditanggung produsen, melainkan dibagi secara proporsional antara produsen, konsumen, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sesuai dengan peran masing-masing dalam siklus kemasan. 3 Fokus kuat pada prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang diintegrasikan ke dalam kebijakan industri, bukan hanya kebijakan lingkungan, dan mendorong inovasi desain sejak tahap produksi. Relevansi untuk Indonesia Model cost sharing Jepang penting sebagai argumen bahwa EPR bukan hanya soal membebani produsen. Membagi tanggung jawab biaya secara transparan termasuk dengan melibatkan konsumen melalui harga produk dan pemerintah daerah melalui layanan pengumpulan membuat sistem lebih berkeadilan dan lebih mudah mendapat penerimaan dari industri. Korea Selatan: Target Tahunan, Pengawasan Ketat, dan Multi-PRO yang Bersaing 🇰🇷 Korea Selatan Asia — Pengawasan Terpusat EPR kemasan sejak 2003 1 Setiap tahun, Kementerian Lingkungan Hidup Korea mengumumkan tingkat daur ulang wajib untuk setiap jenis produk yang tercakup dalam sistem EPR memberikan kepastian target yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. 2 Korea Environment Corporation (KECO) berperan sebagai lembaga pengawas dan kustodian data yang memastikan produsen dan importir melaporkan data penjualan, impor, pengumpulan, dan daur ulang secara akurat. KECO juga mengelola kliring data lintas PRO. 3 Sistem multi-PRO: beberapa organisasi PRO beroperasi secara kompetitif, mendorong efisiensi layanan. Pengumpulan dilakukan oleh pemerintah lokal dan swasta, dengan Material Recovery Facility (MRF) publik dan swasta sebagai titik pemrosesan. 4 Sistem pelabelan wajib pada kemasan diproduksi oleh importir dan produsen dalam membantu konsumen memilah sampah dengan benar sekaligus memudahkan pengawasan. Relevansi untuk Indonesia Dua elemen Korea yang paling langsung bisa diadaptasi: KECO sebagai model lembaga kustodian data independen (yang dalam konteks Indonesia sangat dibutuhkan untuk mencegah double counting), dan mekanisme target tahunan yang diumumkan pemerintah sebagai acuan kepatuhan yang jelas dan terukur. Jerman: Dari Monopoli PRO Tunggal ke Kompetisi Multi-PRO yang Transparan 🇩🇪 Jerman Eropa — Pelopor EPR EPR kemasan sejak 1993 1 Sistem EPR kemasan Jerman dimulai tahun 1993 dengan PRO tunggal non-profit bernama Duales System Deutschland (DSD) dengan produsen dan importir wajib bergabung dan membayar iuran. Sebagai gantinya berhak mencetak simbol Green Dot pada kemasan mereka. 2 Pada 2003, sistem monopoli PRO tunggal dihapus akibat tekanan regulasi anti monopoli. Jerman beralih ke sistem multi-PRO berorientasi profit yang bersaing guna mendorong efisiensi biaya dan kualitas layanan melalui kompetisi antarorganisasi. 3 Pada 2019, Jerman mendirikan Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) atau Badan Pendaftaran Pusat Kemasan — sebagai lembaga registry, pengawas, dan kliring data independen. Produsen yang tidak mendaftar ke ZSVR sebelum memasarkan produk dikenai denda hingga €100.000 per kasus dan yang tidak berpartisipasi dalam sistem sama sekali dikenai denda hingga €200.000. 4 Biaya EPR didasarkan pada jenis dan bobot material kemasan yang dipasarkan guna mendorong produsen memilih material yang lebih mudah didaur ulang untuk menekan biaya kewajiban mereka. Relevansi untuk Indonesia Perjalanan Jerman dari monopoli ke multi-PRO adalah peringatan penting: entitas PRO tunggal yang terlalu dominan berisiko menciptakan monopoli baru yang tidak efisien dan sulit diawasi. Lebih krusial lagi, keberadaan ZSVR sebagai lembaga registry independen terpisah dari PRO manapun sehingga menjadi arsitektur yang sangat relevan untuk menjawab kekhawatiran tentang double counting dan kerahasiaan data produsen di Indonesia. Filipina: Negara Tetangga yang Melangkah Lebih Jauh, Lebih Cepat 🇵🇭 Filipina ASEAN — UU EPR 2022 EPR Act disahkan Juli 2022 1 Undang-Undang EPR 2022 (RA 11898) mewajibkan perusahaan besar untuk membangun program manajemen sampah plastik dengan target pemulihan yang meningkat secara bertahap: 20% pada 2023 hingga 80% pada 2028 dan menjadi salah satu target paling ambisius di Asia Tenggara. 2 Registrasi dan pelaporan
San Mateo landfill inside protected area – CENRO
[International] · Technology Ringkasan Laporan dari Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) mengungkapkan bahwa tempat pembuangan akhir (TPA) San Mateo berlokasi di dalam kawasan yang dilindungi. Penemuan ini menunjukkan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan yang ketat terkait penempatan fasilitas pembuangan sampah. Isu ini menekankan pentingnya audit lokasi infrastruktur persampahan dan penerapan standar perlindungan lingkungan yang lebih ketat. Diperlukan tindakan perbaikan segera untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan kawasan sensitif. Summary A report from the Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) has revealed that the San Mateo landfill is located within a protected area, constituting a significant environmental violation. This finding demonstrates non-compliance with strict environmental regulations governing the placement of waste disposal facilities in sensitive zones. The issue underscores the critical need for comprehensive audits of waste infrastructure location and stricter enforcement of environmental protection standards. Immediate corrective measures are essential to ensure compliance with laws protecting environmentally sensitive areas. ───────────── Baca selengkapnya di: Rappler →
North Huron, Waste Management host open house explaining upcoming changes to local garbage and recycling programs
[International] · Technology Ringkasan North Huron dan Waste Management mengadakan acara open house untuk menjelaskan perubahan yang akan datang pada program pengumpulan sampah dan daur ulang lokal. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur baru dan peningkatan layanan manajemen limbah. Acara terbuka ini merupakan komitmen kedua organisasi dalam meningkatkan transparansi dan keterlibatan komunitas terhadap praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Summary North Huron and Waste Management hosted an open house event to inform residents about upcoming changes to local garbage and recycling collection programs. The event provided the community with detailed information regarding new procedures and enhanced waste management services. This public gathering reflects both organizations’ commitment to transparency and community engagement in promoting sustainable waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Midwestern Newspapers →
Pemprov Sumut & Finlandia Dorong Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik
[National] · Technology Ringkasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Finlandia untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan limbah berkelanjutan sekaligus menghasilkan sumber energi terbarukan. Melalui kerjasama ini, kedua pihak bertujuan untuk mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir dan menciptakan nilai tambah ekonomi dari limbah. Proyek ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah ramah lingkungan untuk wilayah lainnya di Indonesia. Summary North Sumatra Provincial Government collaborates with Finland to develop waste-to-energy technology for electricity generation. This initiative is part of efforts to improve sustainable waste management while creating renewable energy sources. Through this cooperation, both parties aim to reduce waste volume in landfills and create economic value from waste materials. The project is expected to serve as a model for environmentally friendly waste management in other regions across Indonesia. ───────────── Baca selengkapnya di: detikNews →
Education on waste management and processing for students
[National] · Technology Ringkasan Sustainable Waste Indonesia (SWI) melaksanakan program edukasi pengelolaan dan pengolahan sampah kepada para siswa untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sejak dini. Program ini bertujuan memberikan pengetahuan praktis tentang cara-cara efektif mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan edukatif ini, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan gaya hidup berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Inisiatif pendidikan ini merupakan bagian dari komitmen SWI dalam membangun masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik. Summary Sustainable Waste Indonesia (SWI) implemented an education program on waste management and processing for students to build environmental awareness from an early age. The program aims to provide practical knowledge about effective ways to reduce, sort, and process waste in daily life. Through this educational initiative, young people are expected to become agents of change in promoting sustainable and environmentally responsible lifestyles. This educational effort reflects SWI’s commitment to building a society that prioritizes proper waste management and environmental stewardship. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA Foto →
Council notes: New recycling processing contract for Seattle, Social Housing Developer charter changes
[International] · Technology Ringkasan Dewan Kota Seattle telah menyetujui kontrak pemrosesan daur ulang baru untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di kota. Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen Seattle terhadap praktik keberlanjutan dan pengurangan limbah yang lebih baik. Selain itu, dewan juga membahas perubahan piagam pengembang perumahan sosial untuk mendukung inisiatif perumahan terjangkau. Langkah-langkah ini mencerminkan fokus pemerintah kota pada sustainability dan kesejahteraan masyarakat. Summary The Seattle City Council has approved a new recycling processing contract to enhance waste management efficiency in the city. This decision is part of Seattle’s commitment to improved sustainability practices and waste reduction. Additionally, the council discussed charter changes for the Social Housing Developer to support affordable housing initiatives. These measures reflect the city government’s focus on sustainability and community welfare. ───────────── Baca selengkapnya di: CHS Capitol Hill Seattle News →
Rhode Island passes sludge plant moratorium amid controversial facility plans
[International] · Technology Ringkasan Rhode Island telah mengesahkan moratorium pembangunan fasilitas pengolahan lumpur limbah sebagai respons terhadap rencana pembangunan fasilitas yang kontroversial di negara bagian tersebut. Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran publik dan stakeholder lokal terhadap dampak lingkungan dan kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh fasilitas pengolahan lumpur baru. Moratorium ini memberikan waktu bagi pemerintah dan komunitas untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen untuk melindungi lingkungan sambil memastikan praktik pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab. Summary Rhode Island has enacted a moratorium on sludge treatment facility development in response to controversial facility plans within the state. This decision reflects public and local stakeholder concerns regarding the potential environmental and health impacts of new sludge processing facilities. The moratorium provides time for government and community stakeholders to evaluate more sustainable waste management policies and alternatives. This measure aligns with the commitment to protect the environment while ensuring more responsible waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Limbah MBG di Losari Brebes 2 Ton per Hari, Pengolahan Sampah Berbasis Maggot Diluncurkan
[National] · Technology Ringkasan Sustainable Waste Indonesia meluncurkan program pengolahan sampah berbasis maggot (Magot Black Soldier Fly/MBG) di Losari, Brebes, dengan kapasitas menangani 2 ton limbah per hari. Teknologi ini memanfaatkan larva serangga untuk mengurai sampah organik secara efisien dan menghasilkan biomassa berkualitas tinggi. Program ini merupakan bagian dari inisiatif SWI dalam mengembangkan solusi pengelolaan sampah berkelanjutan yang ramah lingkungan dan menciptakan nilai ekonomi tambahan. Dengan peluncuran ini, diharapkan dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Summary Sustainable Waste Indonesia has launched a maggot-based waste management program (Black Soldier Fly larvae/BSF) in Losari, Brebes, with a capacity to process 2 tons of waste daily. This innovative technology utilizes insect larvae to efficiently decompose organic waste while producing high-quality biomass as a valuable byproduct. The program represents SWI’s commitment to developing sustainable waste management solutions that are environmentally friendly and generate additional economic benefits. This initiative is expected to reduce pressure on landfills while creating positive impacts for the local community. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.com →
Pengolahan Sampah Organik Berbasis Maggot yang Menarik Perhatian
[National] · Technology Ringkasan Pengolahan sampah organik menggunakan maggot (larva lalat tentara hitam) menjadi solusi inovatif yang semakin menarik perhatian di Indonesia. Teknologi ini mampu mengurai sampah organik secara efisien sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti protein maggot untuk pakan ternak dan pupuk organik berkualitas tinggi. Metode berbasis maggot terbukti mengurangi volume sampah hingga 80% dalam waktu singkat dengan biaya operasional yang lebih rendah dibanding teknologi konvensional. Solusi ramah lingkungan ini mendukung ekonomi sirkular dan dapat diterapkan skala komunitas maupun industri untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah organik. Summary Organic waste processing using maggots (black soldier fly larvae) has emerged as an innovative solution gaining significant attention in Indonesia. This technology efficiently decomposes organic waste while generating economically valuable products such as maggot protein for animal feed and high-quality organic fertilizer. The maggot-based method successfully reduces waste volume by up to 80% in a short timeframe with lower operational costs compared to conventional technologies. This environmentally friendly solution supports circular economy principles and can be implemented at both community and industrial scales to address Indonesia’s organic waste management crisis. ───────────── Baca selengkapnya di: Bisnis.com →
Curbside Recycling Is Coming Back to Coconut Creek — Here’s What It Will Cost Residents
[International] · Technology Ringkasan Layanan daur ulang tepi jalan akan kembali diimplementasikan di Coconut Creek dengan sistem biaya baru bagi penduduk. Program ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemisahan sampah dan mengurangi limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pemerintah setempat telah menetapkan struktur biaya yang kompetitif untuk memastikan program berkelanjutan dan terjangkau. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam komitmen Coconut Creek terhadap praktik pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Summary Curbside recycling services are being reintroduced in Coconut Creek with a new cost structure for residents. This program aims to increase community participation in waste separation and reduce the amount of waste sent to landfills. Local authorities have established a competitive fee structure to ensure the program remains sustainable and affordable. This initiative represents a significant step in Coconut Creek’s commitment to more environmentally responsible waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: TAPinto →