PerPres tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Infrastruktur

Di Indonesia, partisipasi sektor swasta dalam pelayanan publik diatur dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan ini adalah pembaruan dari PerPres No. 67 Tahun 2005 tentang tentang hal yang sama. Peraturan ini menyebutkan bahwa infrastruktur pengelolaan persampahan, termasuk ke dalam jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dengan swasta.


In Indonesia, private sector participation in public service is regulated by Presidential Decree No. 38 Year 2015 regarding Cooperation of Government and Private Sector in Provision of Infrastructure. This Decree is a renewal of Presidential Decree No. 67 Year 2005 regarding the same issue. In this regulation, waste management infrastructure is included as economic and social infrastructure that could be implemented through public private partnership.