New York EPR bill won’t move forward this year
[International] · Policy Ringkasan Rancangan undang-undang Extended Producer Responsibility (EPR) di New York tidak akan dilanjutkan pada tahun ini. Ketentuan ini mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir hayat produk mereka, namun menghadapi hambatan legislatif yang signifikan. Penundaan ini mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan EPR yang komprehensif di tingkat negara bagian. SWI terus memantau perkembangan regulasi EPR sebagai bagian dari komitmen mendorong ekonomi sirkular di Indonesia. Summary New York’s Extended Producer Responsibility (EPR) bill will not advance this legislative year, facing procedural setbacks. The legislation would require manufacturers to assume responsibility for end-of-life product management, a critical component of circular economy initiatives. This delay highlights the regulatory challenges in implementing comprehensive EPR policies at the state level. SWI continues to monitor international EPR developments as reference points for advancing producer responsibility frameworks in Indonesia. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Industry Voices: Extended Producer Responsibility in the US
[International] · Policy Ringkasan Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan kebijakan penting yang menggeser tanggung jawab pengelolaan limbah produk dari konsumen kepada produsen di Amerika Serikat. Implementasi EPR mendorong industri manufaktur dan consumer goods untuk merancang produk yang lebih berkelanjutan dan dapat didaur ulang sejak tahap awal produksi. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Sustainable Waste Indonesia dalam mempromosikan ekonomi sirkular dan mengurangi dampak lingkungan dari limbah kemasan dan produk konsumer. Suara-suara industri yang mendukung EPR menunjukkan pergeseran paradigma menuju tanggung jawab lingkungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Summary Extended Producer Responsibility (EPR) represents a critical policy framework that transfers waste management accountability from consumers to manufacturers in the United States. EPR implementation encourages manufacturing and consumer goods industries to design more sustainable and recyclable products from the inception of production. This approach aligns with Sustainable Waste Indonesia’s commitment to promoting a circular economy and reducing environmental impacts from packaging and consumer product waste. Industry voices supporting EPR demonstrate a significant paradigm shift toward more comprehensive and sustainable environmental responsibility. ───────────── Baca selengkapnya di: Happi | Household And Personal Products Industry →
Maine becomes first state to enact EPR for vapes
[International] · Policy Ringkasan Maine menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) untuk produk vape. Kebijakan ini mewajibkan produsen dan importir vape untuk bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan daur ulang produk mereka di akhir masa pakai. Langkah progresif ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi limbah elektronik dari perangkat vape yang terus meningkat. Model EPR Maine diharapkan menjadi acuan bagi negara bagian lain dan mendorong industri untuk mengadopsi praktik manajemen limbah yang lebih berkelanjutan. Summary Maine has become the first U.S. state to implement Extended Producer Responsibility (EPR) for vaping products. This policy requires manufacturers and importers of vapes to take responsibility for the collection, management, and recycling of their products at end-of-life. This progressive measure reflects a commitment to addressing the growing electronic waste stream generated by vaping devices. Maine’s EPR model is expected to serve as a benchmark for other states and encourage the industry to adopt more sustainable waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
New Hampshire waste policy evolving with disposal fee, organics ban
[International] · Policy Ringkasan New Hampshire sedang mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah dengan menerapkan biaya pembuangan dan larangan terhadap limbah organik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara bagian untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan pemilahan limbah organik untuk didaur ulang menjadi kompos. Summary New Hampshire is evolving its waste management policy by implementing disposal fees and implementing a ban on organic waste. This initiative reflects the state’s commitment to reducing waste volume sent to landfills and promoting more sustainable waste management practices. The new policy is expected to raise public awareness about waste reduction and encourage the separation of organic waste for composting and recycling purposes. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Kemasan Makanan dan Minuman Menjadi Sampah Terbanyak Kedua di Pantai
[International] · Policy Ringkasan Kemasan makanan dan minuman telah menjadi jenis sampah terbanyak kedua yang ditemukan di area pantai, mengindikasikan tingginya kontribusi sektor konsumsi terhadap pencemaran laut. Sampah kemasan ini, yang mayoritas terdiri dari plastik sekali pakai, mencerminkan kebiasaan konsumsi masyarakat dan kurangnya sistem pengelolaan limbah yang efektif di pesisir. Permasalahan ini menuntut perhatian serius dari berbagai stakeholder, mulai dari produsen, konsumen, hingga pemerintah untuk mengimplementasikan solusi berkelanjutan. Upaya pengurangan sampah kemasan melalui edukasi, inovasi produk ramah lingkungan, dan infrastruktur daur ulang menjadi kunci dalam mengatasi krisis pencemaran pantai ini. Summary Food and beverage packaging has become the second largest type of waste found in coastal areas, indicating a significant contribution from the consumption sector to marine pollution. These packaging waste items, predominantly consisting of single-use plastics, reflect consumer habits and the inadequacy of waste management systems in coastal regions. This issue demands serious attention from multiple stakeholders, including manufacturers, consumers, and government bodies, to implement sustainable solutions. Reducing packaging waste through public education, development of eco-friendly products, and improved recycling infrastructure are essential strategies to address this coastal pollution crisis. ───────────── Baca selengkapnya di: National Geographic Indonesia →
California EPR deadlines spur urgent flexible film recycling solutions
[International] · Policy Ringkasan Batas waktu Extended Producer Responsibility (EPR) di California mendorong industri untuk mengembangkan solusi daur ulang film fleksibel yang mendesak dan inovatif. Program EPR mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir produk mereka, termasuk kemasan film plastik yang sulit didaur ulang. Tenggat waktu ini memicu kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan infrastruktur pengumpulan dan pemrosesan yang lebih efisien. Solusi fleksibel ini penting untuk mengurangi limbah kemasan dan meningkatkan tingkat daur ulang di seluruh negara bagian. Summary California’s Extended Producer Responsibility (EPR) deadlines are driving urgent innovation in flexible film recycling solutions across the state. These regulations require producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, including difficult-to-recycle plastic film packaging. The approaching deadlines are catalyzing collaboration among stakeholders to develop more efficient collection and processing infrastructure. These flexible solutions are critical for reducing packaging waste and improving recycling rates throughout California. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
California EPR deadlines demand urgent flexible film recycling solutions
[International] · Policy Ringkasan California menetapkan tenggat waktu ambisius dalam regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) yang mengharuskan produsen mengatasi tantangan daur ulang film fleksibel. Solusi inovatif dan infrastruktur daur ulang yang adaptif diperlukan untuk memenuhi target pengurangan limbah dan meningkatkan tingkat pengumpulan material film. Industri kemasan dan produsen harus berkolaborasi dengan fasilitas daur ulang untuk mengembangkan sistem yang efisien dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap deadline EPR ini merupakan peluang penting bagi sektor swasta untuk berkontribusi pada ekonomi sirkular California. Summary California’s Extended Producer Responsibility (EPR) regulations impose strict deadlines requiring producers to develop urgent and flexible solutions for film recycling. Innovative approaches and adaptive recycling infrastructure are essential to meet waste reduction targets and improve collection rates for flexible film materials. Packaging manufacturers and producers must collaborate with recycling facilities to establish efficient and sustainable systems. Compliance with these EPR deadlines represents a critical opportunity for private sector engagement in advancing California’s circular economy goals. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Vermont takes the lead on first household hazardous waste EPR plan in US
[International] · Policy Ringkasan Vermont menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menerapkan program Extended Producer Responsibility (EPR) untuk limbah berbahaya rumah tangga. Program ini mengalihkan tanggung jawab pengelolaan limbah dari pemerintah lokal kepada produsen produk berbahaya. Inisiatif pionir ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial dan operasional pemerintah daerah dalam menangani limbah berbahaya. Vermont memimpin tren baru dalam kebijakan pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara produsen. Summary Vermont has become the first state in the United States to implement an Extended Producer Responsibility (EPR) program for household hazardous waste. This program shifts the responsibility for managing hazardous waste from local governments to product manufacturers. The pioneering initiative is expected to reduce the financial and operational burden on local authorities in handling hazardous waste. Vermont is leading a new trend in sustainable and producer-accountable waste management policies. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
California EPR Fees Due May 31
[International] · Policy Ringkasan California telah menetapkan tenggat waktu 31 Mei untuk pembayaran biaya Extended Producer Responsibility (EPR) bagi produsen produk rumah tangga dan perawatan pribadi. Kebijakan EPR ini mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir hayat produk mereka, termasuk pengumpulan dan daur ulang kemasan. Produsen yang tidak mematuhi tenggat waktu pembayaran dapat menghadapi sanksi dan denda administratif. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen California untuk mengurangi limbah dan meningkatkan keberlanjutan industri produk konsumsi. Summary California has established May 31 as the deadline for Extended Producer Responsibility (EPR) fee payments from manufacturers of household and personal care products. This EPR policy requires producers to take responsibility for end-of-life management of their products, including packaging collection and recycling. Manufacturers failing to meet the payment deadline may face administrative sanctions and penalties. This initiative is part of California’s commitment to reducing waste and promoting sustainability within the consumer products industry. ───────────── Baca selengkapnya di: Happi | Household And Personal Products Industry →
Community groups sue EPA to tighten its incinerator rules
[International] · Policy Ringkasan Kelompok masyarakat telah mengajukan gugatan terhadap EPA (Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat) untuk menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap operasi insinerator. Tindakan hukum ini mencerminkan kekhawatiran publik mengenai emisi berbahaya dan dampak kesehatan dari fasilitas pembakaran sampah yang ada saat ini. Para penggugat berpendapat bahwa standar EPA yang berlaku belum cukup melindungi komunitas dari polusi udara dan kontaminasi lingkungan. Kasus ini menyoroti perlunya peninjauan ulang kebijakan regulasi untuk memastikan praktik pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan dan aman bagi kesehatan masyarakat. Summary Community groups have filed a lawsuit against the EPA to establish stricter regulations for incinerator operations. This legal action reflects public concerns about hazardous emissions and health impacts from current waste-burning facilities. The plaintiffs argue that existing EPA standards are insufficient to protect communities from air pollution and environmental contamination. The case highlights the need for a regulatory review to ensure more sustainable and health-conscious waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →