Produksi Meningkat, Kapasitas Mandek
[National] · Other Ringkasan Peningkatan produksi limbah tidak diimbangi dengan pengembangan kapasitas pengolahan yang memadai, menciptakan kesenjangan signifikan dalam sistem manajemen sampah. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pengolahan menjadi hambatan utama dalam menangani volume limbah yang terus bertambah. Permasalahan ini memerlukan investasi strategis dan perencanaan jangka panjang untuk memastikan kapasitas pengolahan dapat mengimbangi laju produksi limbah. Sustainable Waste Indonesia menekankan pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur sampah sebagai solusi kritis bagi keberlanjutan lingkungan. Summary While waste production continues to increase, the expansion of processing capacity has stalled, creating a critical gap in waste management systems. Limited infrastructure and treatment facilities remain major obstacles in handling the growing volume of waste generation. This challenge requires strategic investment and long-term planning to ensure processing capacity can keep pace with waste production rates. Sustainable Waste Indonesia emphasizes the urgency of accelerating waste management infrastructure development as a critical solution for environmental sustainability. ───────────── Baca selengkapnya di: Epaper Media Indonesia →
Arah Kebijakan EPR Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Inklusif

Seri Artikel · 5 Esai — Penutup Artikel ini adalah bagian kelima dan terakhir dari seri edukasi tentang Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia, disusun berdasarkan Kajian Akademis EPR yang diterbitkan Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) bersama Sustainable Waste Indonesia (SWI) dan Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha Indonesia), Desember 2025. Mengurai Filosofi Dasar Extended Producer Responsibility (EPR) Strategi Hulu dan Hilir: Bagaimana EPR Bekerja Secara Menyeluruh Berkaca dari Global: Praktik Terbaik Pelaksanaan EPR di Asia dan Eropa Inovasi Ketertelusuran Digital dan Tata Kelola Sertifikat: Pelajaran dari India Arah Kebijakan EPR Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Inklusif ← Anda sedang membaca ini ✦ Konten dibuat menggunakan AI dan telah melalui proses review Kebijakan Lingkungan & Ekonomi Sirkular Arah Kebijakan EPR Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Inklusif Indonesia memiliki regulasi EPR, namun tidak untuk sistemnya dan masih bersifat sukarela. Diterbitkan: Juni 2026 · Esai 5 dari 5 · ~16 menit baca · Berdasarkan Kajian Akademis EPR IPRO–SWI–Puskaha 2025 Pertanyaan yang paling sering muncul dalam diskusi EPR di Indonesia bukan “apakah kita perlu EPR” — jawabannya sudah ada dalam Undang-Undang 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012, dan Permen LHK 75 Tahun 2019. Pertanyaan sesungguhnya adalah mengapa dengan semua regulasi itu, implementasinya masih berjalan di tempat? Apa yang sesungguhnya belum ada? Empat esai sebelumnya dalam seri ini membangun fondasi untuk menjawab pertanyaan itu. Kita sudah melihat filosofi EPR dan tiga jenis tanggung jawab yang seharusnya diemban produsen, dua jalur intervensi hulu-hilir beserta keterbatasan pendekatan sukarela, pengalaman delapan negara yang sudah lebih jauh membangun sistemnya, dan sistem sertifikat digital India yang dalam lima tahun mencatat lebih dari 20 juta ton sampah plastik tertangani. Permen LHK 75/2019: Apa yang Berhasil, Apa yang Tidak Cukup Permen LHK 75/2019 berhasil memaksa sebagian besar produsen besar untuk pertama kalinya menyusun peta jalan formal tentang pengelolaan kemasan pascakonsumsi. Ia juga menjadi dasar hukum yang memungkinkan inisiatif kolektif seperti Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) tumbuh. Regulasi ini juga berkontribusi pada proses phase-out kantong plastik sekali pakai di sektor ritel dan horeka, meski dengan konsekuensi yang tidak selalu disengaja, yaitu beberapa pabrik daur ulang kantong plastik — yang secara teknis merupakan material paling mudah didaur ulang — tutup karena permintaan material runtuh. Kajian yang disusun Puskaha Indonesia sebagai bagian dari Kajian Akademis EPR mengidentifikasi empat gap regulasi yang mendasar, yang semuanya membatasi seberapa jauh Permen LHK 75/2019 bisa bekerja. Gap yang Diidentifikasi Akar Masalah Konsekuensi Praktis Status Hierarki regulasi terlalu rendah — EPR diatur di level Permen, bukan PP atau Perpres UU 18/2008 Pasal 16 mengamanatkan pengaturan kewajiban produsen melalui PP, bukan Permen. Loncatan hierarki ini menciptakan kelemahan daya ikat lintas sektor. Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Keuangan tidak terikat untuk mengikuti amanat Permen LHK. Koordinasi lintas K/L tidak punya fondasi hukum yang kuat. Belum diperbaiki Framing “pengurangan” bukan “pengelolaan” — cakupan kewajiban terlalu sempit UU 18/2008 memerintahkan produsen “mengelola” sampah kemasan. Permen LHK 75/2019 hanya mengatur “pengurangan” — lingkup yang jauh lebih sempit dan tidak mencakup take-back, daur ulang, atau pemulihan energi. Aspek hilir — pengumpulan kembali, daur ulang, dan pemrosesan akhir — tidak punya dasar kewajiban yang eksplisit. Produsen yang hanya membuat peta jalan pengurangan sudah dianggap patuh. Belum diperbaiki Definisi “produsen” yang sempit dan tidak eksplisit Permen LHK 75/2019 hanya menyasar brand owner, ritel, dan horeka. Produsen kemasan (converter plastik), manufaktur resin, dan importir tidak dimasukkan sebagai subjek kewajiban. Sebagian besar volume kemasan plastik — yang diproduksi oleh converter dan disuplai ke brand owner — tidak dikenai kewajiban EPR apapun. Celah ini memberi ruang free-rider yang signifikan di hulu rantai pasok. Belum diperbaiki Tidak ada PRO dan tidak ada lembaga kustodian Dari semua regulasi yang ada — UU 18/2008, PP 81/2012, Perpres 97/2017, hingga Permen LHK 75/2019 — tidak satu pun secara eksplisit mengatur pembentukan dan peran PRO maupun custodian body. Produsen yang ingin patuh tidak punya lembaga kolektif yang diakui hukum untuk menyalurkan kontribusinya. Klaim EPR tidak bisa diverifikasi secara independen. Double counting tidak bisa dicegah secara sistemik. Belum diperbaiki Keempat gap ini bukan masalah implementasi — bukan soal kurangnya niat baik produsen atau lemahnya kapasitas aparat. Ini masalah arsitektur regulasi dimana sistemnya tidak cukup dirancang untuk bisa berfungsi. Memperkuat pengawasan atau menambah jumlah produsen yang lapor tidak akan memperbaiki ketiadaan fondasi kelembagaan. Empat Pertanyaan yang Harus Dijawab Sebelum Apapun Bisa Dibangun Sebelum membahas solusi teknis, kajian mengidentifikasi empat pertanyaan kelembagaan fundamental yang selama ini dibiarkan menggantung — dan yang, jika tidak dijawab secara eksplisit, akan terus menjadi sumber konflik dan kebuntuan dalam setiap upaya merancang sistem EPR yang konkret. 01 Registry: pemerintah atau non-pemerintah? Data produsen dan data tonase yang diputar balik adalah informasi sensitif secara komersial. Siapa yang memegang, memverifikasi, dan mengawasi data ini menentukan apakah sistem bisa dipercaya oleh semua pihak. Kajian merekomendasikan model hibrida: registry nasional diawasi pemerintah tapi dioperasikan lembaga profesional non-pemerintah yang berfungsi teknokratis, bukan birokratis. 02 Lembaga pengawas: KLH saja, atau multi kementerian/lembaga dan masyarakat? Pengawas tunggal dari KLH berisiko menciptakan bias sektoral dan tidak mampu mengkoordinasikan kepentingan Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu, dan Kemendagri yang semuanya relevan dalam EPR. Kajian merekomendasikan komite multi-stakeholder dengan KLH sebagai koordinator utama, didukung asosiasi industri dan akademisi untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan. 03 Data Put-on-Market (POM): ke KLH, PRO, atau registry independen? Data volume kemasan yang dipasarkan terkait langsung dengan rahasia bisnis dan pajak. Jika diserahkan ke KLH, produsen khawatir data disalahgunakan. Jika ke PRO, muncul konflik kepentingan. Model terbaik: ke registry non-pemerintah sebagai data custodian resmi. KLH hanya menerima laporan agregat — bukan data per produsen. 04 Skema individual: tetap diizinkan atau diwajibkan bergabung PRO? Di tahap awal, produsen besar yang sudah punya sistem daur ulang sendiri mungkin perlu ruang untuk tetap menjalankan skema individual, tapi dalam jangka menengah, skema kolektif melalui PRO jauh lebih efisien dan bisa diaudit. Arah regulasi sebaiknya memberi ruang transisi, sambil secara bertahap mendorong konsolidasi ke PRO — tanpa mematikan inisiatif yang sudah berjalan. Empat pertanyaan ini merupakan keputusan kebijakan yang melibatkan trade-off antara efisiensi dan kontrol, antara transparansi publik dan kerahasiaan bisnis, antara kecepatan membangun sistem dan risiko membangun
Waste collection changes in Rugby delayed by depot issue
[International] · Other Ringkasan Perubahan sistem pengumpulan sampah di Rugby mengalami penundaan akibat masalah operasional di fasilitas depot. Keterlambatan ini berdampak pada jadwal implementasi program pembaruan layanan pengelolaan sampah yang telah direncanakan sebelumnya. Pihak pengelola sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur depot untuk memastikan kesiapan operasional sebelum peluncuran sistem baru. Stakeholder lokal diminta untuk tetap bersabar mengingat prioritas utama adalah memastikan efisiensi dan keberlanjutan layanan jangka panjang. Summary Waste collection service changes in Rugby are experiencing delays due to operational challenges at the depot facility. The postponement affects the planned implementation timeline of the waste management service upgrade program that was previously scheduled. Management is conducting a comprehensive evaluation of depot infrastructure to ensure operational readiness before launching the new system. Local stakeholders are requested to remain patient as the priority is to ensure long-term service efficiency and sustainability. ───────────── Baca selengkapnya di: BBC →
Ambikapur’s women-led waste management system also generates revenue for the city
[International] · Other Ringkasan Kota Ambikapur telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang dipimpin oleh perempuan dan terbukti efektif dalam mengelola limbah sekaligus menghasilkan pendapatan bagi kota. Program ini melibatkan partisipasi aktif perempuan lokal dalam pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah untuk menciptakan nilai ekonomi. Inisiatif tersebut menunjukkan bagaimana pendekatan inklusif gender dapat meningkatkan efisiensi layanan kebersihan sambil memberdayakan ekonomi komunitas. Model Ambikapur menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Summary Ambikapur city has successfully implemented a women-led waste management system that effectively manages waste while generating revenue for the municipality. The program actively involves local women in waste collection, segregation, and processing to create economic value from waste materials. This initiative demonstrates how a gender-inclusive approach can enhance sanitation services efficiency while empowering community economics. Ambikapur’s model exemplifies how sustainable waste management can deliver significant social and economic benefits simultaneously. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay India →
Kompos Keliling Jadi Solusi Kurangi Sampah Organik dari Rumah
[National] · Education & Community Ringkasan Program kompos keliling hadir sebagai solusi inovatif untuk mengurangi volume sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga. Dengan sistem yang mobile dan mudah diakses, masyarakat dapat memilah dan memproses sampah organik secara langsung di tingkat komunitas. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi beban tempat pembuangan akhir, tetapi juga menghasilkan kompos berkualitas yang dapat dimanfaatkan kembali untuk pertanian dan penghijauan. Program kompos keliling menjadi bukti nyata partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan ekonomi sirkular dan gaya hidup berkelanjutan. Summary The mobile composting program serves as an innovative solution to reduce the volume of organic waste generated from households. With its accessible and mobile system, communities can directly sort and process organic waste at the grassroots level. This initiative not only decreases the burden on landfills but also produces quality compost that can be reused for agriculture and environmental greening. The mobile composting program demonstrates the community’s active participation in achieving a circular economy and sustainable lifestyle. ───────────── Baca selengkapnya di: detikNews →
Presiden ISWA Berkunjung ke SUS ENVIRONMENT, Bahas Solusi Pengelolaan Sampah Global untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
[National] · Policy Ringkasan Presiden International Solid Waste Association (ISWA) mengunjungi SUS Environment untuk membahas strategi pengelolaan sampah global yang berkelanjutan. Kunjungan ini menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi tantangan pengelolaan limbah di era modern. Diskusi berfokus pada solusi inovatif dan praktik terbaik yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat kemitraan dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Summary The President of the International Solid Waste Association (ISWA) visited SUS Environment to discuss global waste management solutions that support sustainable development. The visit emphasized the importance of international collaboration in addressing modern waste management challenges. The discussion focused on innovative solutions and best practices that can advance sustainable development goals across various countries. The meeting is expected to strengthen partnerships and knowledge exchange to enhance more efficient and environmentally friendly waste management systems. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA News →
Petaka Sampah Longsor di Bantargebang
[International] · Policy Ringkasan Terjadi bencana longsor sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang yang mengancam keselamatan masyarakat sekitar dan lingkungan. Insiden ini menunjukkan risiko serius dari pengelolaan sampah yang tidak optimal dan kapasitas TPA yang sudah melampaui batas. Pemerintah dan pengelola TPA perlu segera mengambil langkah mitigasi untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Kejadian ini menegaskan urgensi implementasi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terpadu. Summary A waste landslide disaster occurred at the Bantargebang Final Waste Processing Site (TPA), posing serious threats to public safety and the surrounding environment. This incident underscores the critical risks associated with suboptimal waste management practices and the facility’s capacity exceeding its operational limits. Government authorities and TPA operators must immediately implement mitigation measures to prevent similar disasters from occurring in the future. The event highlights the urgent need for implementing a comprehensive and sustainable integrated waste management system. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay.co.id →
Lingkungan: Longsor sampah di TPST ‘terbesar di Asia Tenggara’ Bantargebang tewaskan tujuh orang – ‘Cerminan sistem pengelolaan sampah yang amburadul’
[International] · Policy Ringkasan Longsor sampah di TPST Bantargebang, yang merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara, telah menewaskan tujuh orang. Insiden tragis ini mengungkapkan kegagalan serius dalam sistem pengelolaan sampah Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Bencana tersebut menjadi cerminan nyata dari kompleksitas penanganan limbah padat skala besar dan perlunya reformasi mendesak dalam infrastruktur dan regulasi pengelolaan sampah nasional. Summary A devastating waste landslide at Bantargebang landfill, Southeast Asia’s largest waste management facility, has claimed seven lives. This tragic incident exposes critical failures in Indonesia’s waste management system and operational oversight. The disaster serves as a stark reminder of the urgent need for comprehensive reform in waste infrastructure, safety protocols, and systematic improvements to the country’s solid waste management framework. ───────────── Baca selengkapnya di: BBC →
Polemik Pengelolaan Sampah, Desakan Hak Angket Menggema di DPRD Kota Jambi
[National] · Policy Ringkasan Polemik pengelolaan sampah di Kota Jambi semakin memanas dengan desakan hak angket yang berkumandang di DPRD setempat. Anggota dewan mendesak dilakukannya investigasi mendalam terhadap pengelolaan sampah yang dinilai tidak transparan dan tidak efektif. Hak angket ini merupakan mekanisme kontrol parlemen untuk mengungkap kebenaran atas dugaan penyelewengan dalam pengelolaan limbah perkotaan. Isu ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan akuntabel di tingkat lokal. Summary The garbage management controversy in Jambi City intensifies as calls for parliamentary inquiry echo through the local DPRD. Assembly members are demanding a thorough investigation into waste management practices deemed to lack transparency and effectiveness. This parliamentary right of inquiry represents a crucial control mechanism to uncover the truth behind suspected mismanagement of municipal waste. The issue underscores the urgent need for sustainable and accountable waste management system reforms at the local level. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.com →
Dari Dapur ke Kompos, Gerakan Warga Kurangi Sampah Organik
[National] · Education & Community Ringkasan Warga melakukan gerakan pengurangan sampah organik dengan mengubah limbah dapur menjadi kompos. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan sekaligus menciptakan produk bernilai guna. Melalui proses komposting sederhana di tingkat rumah tangga, komunitas berkontribusi aktif pada pengelolaan sampah berkelanjutan. Gerakan ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi sirkular dan kelestarian lingkungan. Summary Community members are launching a movement to reduce organic waste by converting kitchen scraps into compost. This initiative aims to decrease waste volume sent to landfills while creating a valuable byproduct. Through simple household-level composting processes, residents actively contribute to sustainable waste management practices. The movement demonstrates growing public awareness about circular economy principles and environmental conservation. ───────────── Baca selengkapnya di: detikNews →