Capaian Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) jadi indikator penilaian Mangupura Award
[National] · Other Ringkasan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian Mangupura Award. Pencapaian program PSBS mencerminkan komitmen daerah dalam mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Penetapan indikator ini menunjukkan pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam manajemen sampah untuk mencapai target pengurangan limbah nasional. Program penghargaan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak daerah untuk mengimplementasikan PSBS secara komprehensif dan terukur. Summary Source-Based Waste Management (PSBS) has been established as a key indicator in the assessment criteria for the Mangupura Award. The achievement of PSBS programs reflects a region’s commitment to reducing waste volume and enhancing public awareness regarding waste segregation at the source. This indicator designation underscores the importance of a sustainable approach to waste management in achieving national waste reduction targets. The award program is expected to encourage more regions to implement PSBS comprehensively and measurably. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA News Bali →
Dari Instruksi Jadi Contoh, Balai Kota Jakarta Hidupkan Bank Sampah dan EWS Polusi
[National] · Policy Ringkasan Balai Kota Jakarta menjadi contoh nyata dalam implementasi program keberlanjutan lingkungan dengan mengaktifkan kembali bank sampah dan sistem Early Warning System (EWS) untuk monitoring polusi. Inisiatif ini dimulai dari instruksi pemerintah yang kemudian dijalankan secara konsisten, menciptakan model pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran yang dapat ditiru oleh instansi lain. Melalui bank sampah, Balai Kota Jakarta mendorong karyawan dan pengunjung untuk berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah dan daur ulang. Sistem EWS polusi yang diimplementasikan membantu memantau kualitas lingkungan secara real-time guna mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan ekosistem. Summary Jakarta City Hall has become a practical example in implementing environmental sustainability programs by reactivating its waste bank and Early Warning System (EWS) for pollution monitoring. This initiative, which originated from government instruction, is now being executed consistently and serves as a replicable model for other institutions managing waste and preventing environmental pollution. Through the waste bank program, Jakarta City Hall encourages employees and visitors to actively participate in waste sorting and recycling activities. The implemented EWS pollution system enables real-time environmental quality monitoring to prevent negative impacts on public health and ecosystems. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.id →
Video: Buka JEFF 2026, Pramono Dorong Penanganan Sampah Jakarta Lebih Masif
[National] · Other Ringkasan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anom membuka Jakarta Environmental Future Forum (JEFF) 2026 dengan menekankan pentingnya peningkatan penanganan sampah di Jakarta secara lebih masif dan terkoordinasi. Acara ini menjadi platform bagi para stakeholder untuk membahas solusi inovatif dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan kota. Pramono mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk berkomitmen dalam mempercepat transformasi sistem pengelolaan limbah Jakarta menuju keberlanjutan. Inisiatif ini mencerminkan urgensi Jakarta dalam mencapai target pengurangan sampah dan penerapan ekonomi sirkular. Summary Jakarta Vice Governor Pramono Anom inaugurated the Jakarta Environmental Future Forum (JEFF) 2026 by emphasizing the need for more massive and coordinated waste management efforts in Jakarta. The event serves as a platform for stakeholders to discuss innovative solutions to address the escalating waste management challenges amid the city’s growth. Pramono called upon all elements of society, government, and the private sector to commit to accelerating the transformation of Jakarta’s waste management system toward sustainability. This initiative reflects Jakarta’s urgency in achieving waste reduction targets and implementing circular economy principles. ───────────── Baca selengkapnya di: 20detik →
Minister pushes ‘carrot and stick’ approach in waste management
[National] · Policy Ringkasan Menteri mendorong pendekatan kombinasi insentif dan sanksi dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan efektivitas program. Strategi “carrot and stick” ini dirancang untuk memberikan reward kepada pelaku yang patuh sekaligus menerapkan penalti bagi yang melanggar regulasi. Pendekatan dual ini diharapkan dapat mengakselerasi transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terukur. Implementasi komprehensif melibatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai target pengurangan sampah nasional. Summary The Minister is promoting a combined approach of incentives and penalties to strengthen waste management effectiveness. This “carrot and stick” strategy is designed to reward compliant stakeholders while imposing sanctions on non-compliant parties. The dual approach is expected to accelerate the transition toward a sustainable and measurable waste management system. Comprehensive implementation requires collaboration among government, industry, and communities to achieve national waste reduction targets. ───────────── Baca selengkapnya di: ANTARA News →
Program Sampah Jadi Listrik Perlu Didukung Partisipasi Masyarakat
[National] · Education & Community Ringkasan Program konversi sampah menjadi listrik memerlukan dukungan aktif dari partisipasi masyarakat untuk mencapai keberhasilan optimal. Keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan sampah dan kesadaran akan pentingnya energi terbarukan menjadi kunci implementasi program ini. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu diperkuat melalui edukasi dan insentif yang tepat. Dengan dukungan publik yang kuat, program ini dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk mengatasi krisis sampah sekaligus menghasilkan energi bersih. Summary The waste-to-energy program requires active community participation to achieve optimal success and sustainability. Involvement of local communities in waste management and awareness of renewable energy’s importance serve as key factors in program implementation. Collaboration among government, private sector, and society must be strengthened through proper education and incentive mechanisms. With strong public support, this program can become a sustainable solution to address the waste crisis while generating clean energy simultaneously. ───────────── Baca selengkapnya di: republika.co.id →
Catatan Buruk Kebijakan Sampah Nasional
[National] · Policy Ringkasan Kebijakan sampah nasional Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang memerlukan evaluasi mendalam dan perbaikan menyeluruh. Implementasi regulasi yang ada masih terkendala oleh inkonsistensi antara tingkat pusat dan daerah, serta keterbatasan infrastruktur dan pendanaan. Persoalan ini berdampak pada pengelolaan sampah yang belum optimal dan belum tercapainya target pengurangan limbah secara nasional. SWI menekankan perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Summary Indonesia’s national waste management policy faces significant challenges that require thorough evaluation and comprehensive reform. The implementation of existing regulations remains constrained by inconsistencies between central and regional levels, as well as limitations in infrastructure and funding. These issues have resulted in suboptimal waste management and failure to achieve national waste reduction targets. SWI emphasizes the need for more comprehensive and collaborative policy reforms to establish a sustainable waste management system. ───────────── Baca selengkapnya di: Epaper Media Indonesia →
DPRD Minta Pemprov DKI Perjelas Sistem Sebulan Jelang Aturan Pilah Sampah
[National] · Policy Ringkasan DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai sistem pemilahan sampah sebelum aturan tersebut diberlakukan satu bulan ke depan. Permintaan ini menunjukkan kekhawatiran akan kesiapan implementasi kebijakan pemilahan sampah di tingkat masyarakat dan infrastruktur pendukungnya. Pemprov perlu memastikan sosialisasi yang memadai agar masyarakat memahami prosedur pemilahan sampah yang benar. Koordinasi yang kuat antara DPRD dan Pemprov diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan sesuai target pembangunan berkelanjutan. Summary The Jakarta Provincial Legislative Council has requested the Provincial Government of DKI Jakarta to provide clearer explanations regarding the waste sorting system before its implementation in the coming month. This request reflects concerns about the readiness of implementing waste sorting policies at community and infrastructure levels. The Provincial Government must ensure adequate socialization so that the public understands the correct waste sorting procedures. Strong coordination between the legislative council and provincial government is essential to ensure the policy runs effectively and aligns with sustainable development targets. ───────────── Baca selengkapnya di: Kompas.com →
Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Percepatan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
[National] · Other Ringkasan Pengelolaan sampah berkelanjutan memerlukan kolaborasi erat antara berbagai sektor termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini menjadi kunci percepatan implementasi sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Melalui koordinasi yang baik, setiap stakeholder dapat berkontribusi sesuai keahlian dan tanggung jawabnya untuk mencapai target keberlanjutan. Integrasi upaya dari semua pihak diharapkan dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Summary Sustainable waste management requires close collaboration among various sectors including government, private sector, and community stakeholders. Cross-sector cooperation is essential to accelerate the implementation of efficient and environmentally friendly waste management systems. Through effective coordination, each stakeholder can contribute according to their expertise and responsibilities to achieve sustainability goals. Integration of efforts from all parties is expected to reduce the negative impact of waste on the environment and improve the quality of life for communities. ───────────── Baca selengkapnya di: Media Indonesia →
Produksi Meningkat, Kapasitas Mandek
[National] · Other Ringkasan Peningkatan produksi limbah tidak diimbangi dengan pengembangan kapasitas pengolahan yang memadai, menciptakan kesenjangan signifikan dalam sistem manajemen sampah. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pengolahan menjadi hambatan utama dalam menangani volume limbah yang terus bertambah. Permasalahan ini memerlukan investasi strategis dan perencanaan jangka panjang untuk memastikan kapasitas pengolahan dapat mengimbangi laju produksi limbah. Sustainable Waste Indonesia menekankan pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur sampah sebagai solusi kritis bagi keberlanjutan lingkungan. Summary While waste production continues to increase, the expansion of processing capacity has stalled, creating a critical gap in waste management systems. Limited infrastructure and treatment facilities remain major obstacles in handling the growing volume of waste generation. This challenge requires strategic investment and long-term planning to ensure processing capacity can keep pace with waste production rates. Sustainable Waste Indonesia emphasizes the urgency of accelerating waste management infrastructure development as a critical solution for environmental sustainability. ───────────── Baca selengkapnya di: Epaper Media Indonesia →
Kementerian Lingkungan Hidup Perkuat Implementasi EPR untuk Percepat Ekonomi Sirkular
[National] · Policy Ringkasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai strategi utama untuk mempercepat transisi ekonomi sirkular di Indonesia. Melalui kebijakan EPR, produsen diberikan tanggung jawab penuh dalam mengelola produk mereka di akhir masa pakai, termasuk pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang. Langkah ini bertujuan mengurangi beban pengelolaan sampah dari pemerintah lokal sambil mendorong produsen untuk merancang produk yang lebih ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Implementasi EPR yang lebih kuat diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas produksi dan konsumsi. Summary The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) is strengthening the implementation of Extended Producer Responsibility (EPR) as a key strategy to accelerate the transition to a circular economy in Indonesia. Through the EPR policy, producers are given full responsibility for managing their products at the end of their lifecycle, including collection, sorting, and recycling. This initiative aims to reduce the waste management burden on local governments while encouraging producers to design more environmentally friendly and recyclable products. Stronger EPR implementation is expected to create a sustainable circular economy ecosystem and reduce the environmental impact of production and consumption activities. ───────────── Baca selengkapnya di: kontan.co.id →