Lingkungan: Longsor sampah di TPST ‘terbesar di Asia Tenggara’ Bantargebang tewaskan tujuh orang – ‘Cerminan sistem pengelolaan sampah yang amburadul’
[International] · Policy Ringkasan Longsor sampah di TPST Bantargebang, yang merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara, telah menewaskan tujuh orang. Insiden tragis ini mengungkapkan kegagalan serius dalam sistem pengelolaan sampah Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Bencana tersebut menjadi cerminan nyata dari kompleksitas penanganan limbah padat skala besar dan perlunya reformasi mendesak dalam infrastruktur dan regulasi pengelolaan sampah nasional. Summary A devastating waste landslide at Bantargebang landfill, Southeast Asia’s largest waste management facility, has claimed seven lives. This tragic incident exposes critical failures in Indonesia’s waste management system and operational oversight. The disaster serves as a stark reminder of the urgent need for comprehensive reform in waste infrastructure, safety protocols, and systematic improvements to the country’s solid waste management framework. ───────────── Baca selengkapnya di: BBC →
4 EPR takeaways from the Packaging Recycling Summit
[International] · Policy Ringkasan Packaging Recycling Summit menghadirkan empat pembelajaran penting tentang Extended Producer Responsibility (EPR) yang relevan untuk industri daur ulang kemasan. Diskusi mencakup strategi implementasi EPR, tantangan regulasi, dan peran stakeholder dalam meningkatkan efektivitas program. Insights ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara produsen, pemerintah, dan sektor daur ulang untuk mencapai target keberlanjutan pengelolaan sampah kemasan. Takeaway tersebut memberikan panduan praktis bagi Indonesia dalam mengembangkan kerangka EPR yang lebih kuat dan terukur. Summary The Packaging Recycling Summit revealed four critical takeaways regarding Extended Producer Responsibility (EPR) implementation for the packaging industry. The discussion addressed EPR implementation strategies, regulatory challenges, and the essential roles of various stakeholders in enhancing program effectiveness. These insights underscore the importance of collaboration between producers, government agencies, and recycling sectors to achieve sustainable packaging waste management targets. The key learnings offer practical guidance for Indonesia in developing a more robust and measurable EPR framework. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Sri Lanka bans single-use plastic bottles at government events, charges for plastic bags – news
[International] · Policy Ringkasan Sri Lanka telah mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang signifikan dengan melarang penggunaan botol plastik sekali pakai di acara-acara pemerintah. Kebijakan ini juga mencakup pengenaan biaya untuk tas plastik sebagai upaya mengurangi sampah plastik dan mendorong penggunaan alternatif yang ramah lingkungan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Sri Lanka untuk mengatasi masalah pencemaran plastik dan mempromosikan praktik keberlanjutan di tingkat institusional. Inisiatif ini dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah plastik yang lebih efektif. Summary Sri Lanka has implemented a significant environmental policy by banning single-use plastic bottles at government events. The policy also includes charging fees for plastic bags as an effort to reduce plastic waste and encourage the use of environmentally friendly alternatives. This measure reflects the Sri Lankan government’s commitment to addressing plastic pollution and promoting sustainable practices at the institutional level. This initiative can serve as a model for other countries in developing more effective plastic waste management policies. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
Sri Lanka bans single-use plastic bottles at government events, charges for plastic bags – news
[International] · Policy Ringkasan Sri Lanka menerapkan kebijakan ramah lingkungan dengan melarang penggunaan botol plastik sekali pakai pada acara-acara pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan sistem pengenaan biaya untuk tas plastik guna mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Sri Lanka untuk mengatasi masalah sampah plastik dan mempromosikan praktik keberlanjutan di tingkat nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku konsumen menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Summary Sri Lanka has implemented an environmental-friendly policy by banning single-use plastic bottles at government events. Additionally, the government has introduced a charge system for plastic bags to reduce the consumption of disposable plastic products. This initiative represents Sri Lanka’s commitment to addressing plastic waste issues and promoting sustainable practices at the national level. The policy is expected to encourage behavioral change among consumers toward a more sustainable lifestyle. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
California’s landmark anti-plastics law sparks anger as 17 states move to sue
[International] · Policy Ringkasan Undang-undang anti-plastik inovatif California telah memicu kontroversi serius dengan 17 negara bagian AS mengajukan gugatan terhadap kebijakan tersebut. Hukum landmark ini dirancang untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, namun pihak yang keberatan mengklaim dampak negatif terhadap ekonomi dan perdagangan lintas negara bagian. Ketegangan ini mencerminkan pertentangan antara komitmen lingkungan dan kepentingan industri dalam mengatasi krisis sampah plastik. Kasus ini menunjukkan tantangan kompleks dalam implementasi kebijakan berkelanjutan di tingkat regional. Summary California’s landmark anti-plastic legislation has triggered significant controversy as 17 U.S. states have filed lawsuits challenging the policy. The groundbreaking law aims to reduce single-use plastic consumption; however, opposing parties argue it creates negative economic impacts and disrupts interstate commerce. This conflict reflects the tension between environmental commitments and industry interests in addressing the plastic waste crisis. The case demonstrates the complex challenges in implementing sustainable policies at the regional level. ───────────── Baca selengkapnya di: The Guardian →
BOBST and Michelman: Expanding collaboration into new regulation-ready recyclable solutions
[International] · Policy Ringkasan BOBST dan Michelman memperluas kolaborasi mereka untuk mengembangkan solusi kemasan yang dapat didaur ulang dan sesuai dengan regulasi terbaru. Kemitraan strategis ini bertujuan menciptakan inovasi dalam teknologi pengemasan yang memenuhi standar keberlanjutan global. Dengan menggabungkan keahlian BOBST dalam mesin pengemasan dan formulasi bahan Michelman, kedua perusahaan siap menawarkan solusi yang ramah lingkungan kepada industri pengemasan modern. Summary BOBST and Michelman have expanded their collaboration to develop recyclable packaging solutions that comply with emerging regulatory standards. This strategic partnership aims to drive innovation in packaging technology that meets global sustainability requirements. By combining BOBST’s expertise in packaging machinery with Michelman’s material formulation capabilities, both companies are positioned to deliver environmentally responsible solutions to the modern packaging industry. ───────────── Baca selengkapnya di: Sustainable Packaging News →
MRF upgrades in California, Minnesota, Ontario leverage grants and EPR
[International] · Policy Ringkasan Beberapa fasilitas pemilahan sampah (MRF) di California, Minnesota, dan Ontario melakukan modernisasi dengan memanfaatkan dukungan pendanaan dari program hibah dan skema Extended Producer Responsibility (EPR). Upgrade ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, kapasitas pemrosesan, dan kualitas material daur ulang yang dihasilkan. Investasi tersebut mencerminkan komitmen daerah-daerah tersebut dalam memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah dan mendorong ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan. Summary Material Recovery Facilities (MRFs) across California, Minnesota, and Ontario are undergoing significant upgrades funded through grants and Extended Producer Responsibility (EPR) programs. These modernization efforts aim to enhance operational efficiency, processing capacity, and the quality of recovered recyclable materials. The investments demonstrate regional commitment to strengthening waste management infrastructure and advancing a more sustainable circular economy. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Ladakh enforces complete ban on identified single-use plastics, sets Rs10,000 fine
[International] · Policy Ringkasan Ladakh telah menerapkan larangan menyeluruh terhadap plastik sekali pakai yang teridentifikasi dengan menetapkan denda sebesar Rs10.000 bagi pelanggar. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi pencemaran plastik dan melindungan lingkungan. Larangan mencakup berbagai produk plastik sekali pakai yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi regulasi ketat ini diharapkan dapat mengubah perilaku konsumen dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Summary Ladakh has implemented a comprehensive ban on identified single-use plastics with penalties of Rs10,000 for violators. This policy represents a significant step by the regional government to reduce plastic pollution and protect the environment. The ban covers various commonly used single-use plastic products in everyday consumption. This strict regulation is expected to shift consumer behavior and promote the adoption of more environmentally sustainable alternatives. ───────────── Baca selengkapnya di: Telegraph India →
Parkersburg enters new emergency agreements with Waste Management as legal status of referendum looms
[International] · Policy Ringkasan Kota Parkersburg telah menandatangani perjanjian darurat baru dengan Waste Management di tengah ketidakpastian status hukum referendum yang sedang berlangsung. Langkah ini diambil untuk memastikan kontinuitas layanan pengelolaan sampah sambil menunggu keputusan final terkait referendum tersebut. Perjanjian darurat ini mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk menjaga stabilitas pengelolaan limbah bagi masyarakat Parkersburg. Summary Parkersburg has entered into new emergency agreements with Waste Management amid the uncertain legal status of an ongoing referendum. This action was taken to ensure continuity of waste management services while awaiting the final decision regarding the referendum. The emergency agreement reflects the city government’s commitment to maintaining stable waste management operations for Parkersburg residents. ───────────── Baca selengkapnya di: WTAP →
Sri Lanka bans single-use plastic bottles at government events, charges for plastic bags – news
[International] · Policy Ringkasan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan ramah lingkungan dengan melarang penggunaan botol plastik sekali pakai di acara-acara pemerintah dan mengenakan biaya untuk kantong plastik. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk mengurangi limbah plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan alternatif yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Inisiatif Sri Lanka mencerminkan upaya global untuk mengatasi krisis sampah plastik dan melindungi ekosistem laut. Summary Sri Lanka has implemented an environmentally friendly policy by banning single-use plastic bottles at government events and charging fees for plastic bags. This measure represents the country’s commitment to reducing plastic waste and its negative environmental impacts. The policy is expected to encourage the public to adopt more sustainable alternatives in their daily lives. Sri Lanka’s initiative reflects global efforts to address the plastic waste crisis and protect marine ecosystems. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →