Maine becomes first state to enact EPR for vapes
[International] · Policy Ringkasan Maine menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) untuk produk vape. Kebijakan ini mewajibkan produsen dan importir vape untuk bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan daur ulang produk mereka di akhir masa pakai. Langkah progresif ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi limbah elektronik dari perangkat vape yang terus meningkat. Model EPR Maine diharapkan menjadi acuan bagi negara bagian lain dan mendorong industri untuk mengadopsi praktik manajemen limbah yang lebih berkelanjutan. Summary Maine has become the first U.S. state to implement Extended Producer Responsibility (EPR) for vaping products. This policy requires manufacturers and importers of vapes to take responsibility for the collection, management, and recycling of their products at end-of-life. This progressive measure reflects a commitment to addressing the growing electronic waste stream generated by vaping devices. Maine’s EPR model is expected to serve as a benchmark for other states and encourage the industry to adopt more sustainable waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
New Hampshire waste policy evolving with disposal fee, organics ban
[International] · Policy Ringkasan New Hampshire sedang mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah dengan menerapkan biaya pembuangan dan larangan terhadap limbah organik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara bagian untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan pemilahan limbah organik untuk didaur ulang menjadi kompos. Summary New Hampshire is evolving its waste management policy by implementing disposal fees and implementing a ban on organic waste. This initiative reflects the state’s commitment to reducing waste volume sent to landfills and promoting more sustainable waste management practices. The new policy is expected to raise public awareness about waste reduction and encourage the separation of organic waste for composting and recycling purposes. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Kemasan Makanan dan Minuman Menjadi Sampah Terbanyak Kedua di Pantai
[International] · Policy Ringkasan Kemasan makanan dan minuman telah menjadi jenis sampah terbanyak kedua yang ditemukan di area pantai, mengindikasikan tingginya kontribusi sektor konsumsi terhadap pencemaran laut. Sampah kemasan ini, yang mayoritas terdiri dari plastik sekali pakai, mencerminkan kebiasaan konsumsi masyarakat dan kurangnya sistem pengelolaan limbah yang efektif di pesisir. Permasalahan ini menuntut perhatian serius dari berbagai stakeholder, mulai dari produsen, konsumen, hingga pemerintah untuk mengimplementasikan solusi berkelanjutan. Upaya pengurangan sampah kemasan melalui edukasi, inovasi produk ramah lingkungan, dan infrastruktur daur ulang menjadi kunci dalam mengatasi krisis pencemaran pantai ini. Summary Food and beverage packaging has become the second largest type of waste found in coastal areas, indicating a significant contribution from the consumption sector to marine pollution. These packaging waste items, predominantly consisting of single-use plastics, reflect consumer habits and the inadequacy of waste management systems in coastal regions. This issue demands serious attention from multiple stakeholders, including manufacturers, consumers, and government bodies, to implement sustainable solutions. Reducing packaging waste through public education, development of eco-friendly products, and improved recycling infrastructure are essential strategies to address this coastal pollution crisis. ───────────── Baca selengkapnya di: National Geographic Indonesia →
California EPR deadlines spur urgent flexible film recycling solutions
[International] · Policy Ringkasan Batas waktu Extended Producer Responsibility (EPR) di California mendorong industri untuk mengembangkan solusi daur ulang film fleksibel yang mendesak dan inovatif. Program EPR mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir produk mereka, termasuk kemasan film plastik yang sulit didaur ulang. Tenggat waktu ini memicu kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan infrastruktur pengumpulan dan pemrosesan yang lebih efisien. Solusi fleksibel ini penting untuk mengurangi limbah kemasan dan meningkatkan tingkat daur ulang di seluruh negara bagian. Summary California’s Extended Producer Responsibility (EPR) deadlines are driving urgent innovation in flexible film recycling solutions across the state. These regulations require producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, including difficult-to-recycle plastic film packaging. The approaching deadlines are catalyzing collaboration among stakeholders to develop more efficient collection and processing infrastructure. These flexible solutions are critical for reducing packaging waste and improving recycling rates throughout California. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
California EPR deadlines demand urgent flexible film recycling solutions
[International] · Policy Ringkasan California menetapkan tenggat waktu ambisius dalam regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) yang mengharuskan produsen mengatasi tantangan daur ulang film fleksibel. Solusi inovatif dan infrastruktur daur ulang yang adaptif diperlukan untuk memenuhi target pengurangan limbah dan meningkatkan tingkat pengumpulan material film. Industri kemasan dan produsen harus berkolaborasi dengan fasilitas daur ulang untuk mengembangkan sistem yang efisien dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap deadline EPR ini merupakan peluang penting bagi sektor swasta untuk berkontribusi pada ekonomi sirkular California. Summary California’s Extended Producer Responsibility (EPR) regulations impose strict deadlines requiring producers to develop urgent and flexible solutions for film recycling. Innovative approaches and adaptive recycling infrastructure are essential to meet waste reduction targets and improve collection rates for flexible film materials. Packaging manufacturers and producers must collaborate with recycling facilities to establish efficient and sustainable systems. Compliance with these EPR deadlines represents a critical opportunity for private sector engagement in advancing California’s circular economy goals. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Vermont takes the lead on first household hazardous waste EPR plan in US
[International] · Policy Ringkasan Vermont menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menerapkan program Extended Producer Responsibility (EPR) untuk limbah berbahaya rumah tangga. Program ini mengalihkan tanggung jawab pengelolaan limbah dari pemerintah lokal kepada produsen produk berbahaya. Inisiatif pionir ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial dan operasional pemerintah daerah dalam menangani limbah berbahaya. Vermont memimpin tren baru dalam kebijakan pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara produsen. Summary Vermont has become the first state in the United States to implement an Extended Producer Responsibility (EPR) program for household hazardous waste. This program shifts the responsibility for managing hazardous waste from local governments to product manufacturers. The pioneering initiative is expected to reduce the financial and operational burden on local authorities in handling hazardous waste. Vermont is leading a new trend in sustainable and producer-accountable waste management policies. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
California EPR Fees Due May 31
[International] · Policy Ringkasan California telah menetapkan tenggat waktu 31 Mei untuk pembayaran biaya Extended Producer Responsibility (EPR) bagi produsen produk rumah tangga dan perawatan pribadi. Kebijakan EPR ini mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir hayat produk mereka, termasuk pengumpulan dan daur ulang kemasan. Produsen yang tidak mematuhi tenggat waktu pembayaran dapat menghadapi sanksi dan denda administratif. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen California untuk mengurangi limbah dan meningkatkan keberlanjutan industri produk konsumsi. Summary California has established May 31 as the deadline for Extended Producer Responsibility (EPR) fee payments from manufacturers of household and personal care products. This EPR policy requires producers to take responsibility for end-of-life management of their products, including packaging collection and recycling. Manufacturers failing to meet the payment deadline may face administrative sanctions and penalties. This initiative is part of California’s commitment to reducing waste and promoting sustainability within the consumer products industry. ───────────── Baca selengkapnya di: Happi | Household And Personal Products Industry →
Community groups sue EPA to tighten its incinerator rules
[International] · Policy Ringkasan Kelompok masyarakat telah mengajukan gugatan terhadap EPA (Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat) untuk menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap operasi insinerator. Tindakan hukum ini mencerminkan kekhawatiran publik mengenai emisi berbahaya dan dampak kesehatan dari fasilitas pembakaran sampah yang ada saat ini. Para penggugat berpendapat bahwa standar EPA yang berlaku belum cukup melindungi komunitas dari polusi udara dan kontaminasi lingkungan. Kasus ini menyoroti perlunya peninjauan ulang kebijakan regulasi untuk memastikan praktik pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan dan aman bagi kesehatan masyarakat. Summary Community groups have filed a lawsuit against the EPA to establish stricter regulations for incinerator operations. This legal action reflects public concerns about hazardous emissions and health impacts from current waste-burning facilities. The plaintiffs argue that existing EPA standards are insufficient to protect communities from air pollution and environmental contamination. The case highlights the need for a regulatory review to ensure more sustainable and health-conscious waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Planned obsolescence: the outrage of our electronic waste mountain
[International] · Policy Ringkasan Keusangan terencana dalam produk elektronik telah menjadi salah satu penyebab utama menumpuknya sampah elektronik global. Produsen sengaja merancang perangkat dengan umur pakai terbatas untuk mendorong konsumen melakukan pembelian berulang, yang menghasilkan limbah elektronik dalam jumlah besar. Praktik ini tidak hanya menciptakan beban lingkungan yang signifikan tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang keberlanjutan dan tanggung jawab industri. Perlu ada regulasi yang lebih ketat dan kesadaran konsumen yang lebih tinggi untuk mengatasi krisis sampah elektronik ini. Summary Planned obsolescence in electronic products has become a major driver of the global electronic waste crisis. Manufacturers intentionally design devices with limited lifespans to encourage repeat purchases by consumers, resulting in massive quantities of discarded electronics. This practice creates significant environmental burden while raising serious concerns about corporate sustainability responsibility and accountability. Stronger regulation and increased consumer awareness are essential to address this mounting electronic waste problem. ───────────── Baca selengkapnya di: The Guardian →
Study says Washington plastic bag ban increases waste
[International] · Policy Ringkasan Sebuah studi menunjukkan bahwa larangan kantong plastik di Washington justru meningkatkan volume sampah secara keseluruhan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa konsumen beralih menggunakan alternatif kantong yang memiliki dampak lingkungan yang tidak jauh berbeda atau bahkan lebih besar. Temuan ini menjadi penting bagi Sustainable Waste Indonesia dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengurangan plastik sekali pakai. Diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan seluruh siklus hidup produk pengganti kantong plastik untuk mencapai pengurangan sampah yang sesungguhnya. Summary A study indicates that Washington’s plastic bag ban paradoxically increases overall waste generation. The research reveals that consumers are shifting to alternative bag options that carry comparable or even greater environmental impacts. This finding is significant for Sustainable Waste Indonesia in assessing the true effectiveness of single-use plastic reduction policies. A holistic approach that considers the full lifecycle of plastic bag alternatives is necessary to achieve genuine waste reduction outcomes. ───────────── Baca selengkapnya di: Capital Press →