Sri Lanka bans single-use plastic bottles at government events, charges for plastic bags – news
[International] · Policy Ringkasan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan larangan penggunaan botol plastik sekali pakai di semua acara pemerintah sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah plastik. Pemerintah juga memperkenalkan sistem pembayaran untuk kantong plastik guna mendorong masyarakat beralih ke alternatif yang ramah lingkungan. Langkah ini merupakan komitmen nyata Sri Lanka dalam mengatasi krisis pencemaran plastik dan mencapai target keberlanjutan lingkungan. Inisiatif serupa dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan strategi pengelolaan sampah plastik yang lebih efektif. Summary Sri Lanka has implemented a ban on single-use plastic bottles at all government events as part of its effort to reduce plastic waste. The government has also introduced a charging system for plastic bags to encourage citizens to switch to environmentally friendly alternatives. This measure represents Sri Lanka’s genuine commitment to addressing the plastic pollution crisis and achieving environmental sustainability targets. Similar initiatives can serve as a reference for other countries, including Indonesia, in developing more effective plastic waste management strategies. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
Illegal e-waste trade turns Bangladesh into net importer – news
[International] · Policy Ringkasan Perdagangan limbah elektronik ilegal telah mengubah Bangladesh menjadi importir neto sampah elektronik, melampaui kapasitas pemrosesan domestiknya. Aktivitas perdagangan gelap ini menciptakan dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan bagi masyarakat lokal, terutama di daerah pemrosesan informal. Masalah ini mengungkapkan celah regulasi dan penegakan hukum yang memungkinkan aliran limbah berbahaya dari negara maju. Penyelesaian memerlukan koordinasi internasional yang lebih ketat dan penguatan kapasitas pengelolaan limbah berkelanjutan di Bangladesh. Summary Illegal e-waste trade has transformed Bangladesh into a net importer of electronic waste, exceeding its domestic processing capacity. This illicit trading activity creates significant environmental and health impacts on local communities, particularly in informal processing areas. The issue reveals regulatory gaps and enforcement weaknesses that allow hazardous waste flows from developed nations. Resolving this requires stricter international coordination and strengthened sustainable waste management capacity in Bangladesh. ───────────── Baca selengkapnya di: news – Mongabay →
Citarum Harum, Langkah Optimis Pemerintah Pulihkan Kejayaan Sungai Citarum (Bagian 3)
[International] · Policy Ringkasan Program Citarum Harum merupakan inisiatif pemerintah yang ambisius untuk memulihkan kualitas dan fungsi ekologis Sungai Citarum yang telah mengalami degradasi signifikan. Langkah optimis ini mencakup berbagai intervensi dari pembersihan limbah industri, pengelolaan sampah, hingga rehabilitasi ekosistem sekitar sungai. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaborasi lintas sektor, program ini bertujuan mengembalikan Sungai Citarum sebagai sungai yang sehat dan produktif untuk generasi mendatang. Summary The Citarum Harum program represents an ambitious government initiative to restore the ecological quality and function of the Citarum River, which has experienced significant degradation. This optimistic effort encompasses various interventions including industrial waste management, waste treatment, and ecosystem rehabilitation along the river basin. Through a comprehensive approach and cross-sectoral collaboration, the program aims to revitalize the Citarum River as a healthy and productive waterway for future generations. ───────────── Baca selengkapnya di: Mongabay.co.id →
Ketika proyek energi bersih justru munculkan air keruh di Banyumas
[International] · Policy Ringkasan Sebuah proyek energi bersih di Banyumas menghadapi kontroversi karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan lokal, khususnya kualitas air. Meskipun bertujuan untuk mendukung transisi energi terbarukan, implementasi proyek ini diduga tidak mempertimbangkan dengan matang aspek keberlanjutan dan perlindungan sumber daya air. Kasus ini menyoroti pentingnya penilaian dampak lingkungan yang komprehensif sebelum pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar. Pembelajaran dari Banyumas menunjukkan bahwa energi bersih harus sejalan dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Summary A clean energy project in Banyumas has sparked controversy due to negative environmental impacts, particularly affecting local water quality. Despite aiming to support renewable energy transition, the project implementation allegedly failed to adequately consider sustainability aspects and water resource protection. This case highlights the importance of comprehensive environmental impact assessments before implementing large-scale infrastructure projects. The Banyumas experience demonstrates that clean energy development must align with responsible environmental management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: BBC →
New York EPR bill won’t move forward this year
[International] · Policy Ringkasan Rancangan undang-undang Extended Producer Responsibility (EPR) di New York tidak akan dilanjutkan pada tahun ini. Ketentuan ini mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir hayat produk mereka, namun menghadapi hambatan legislatif yang signifikan. Penundaan ini mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan EPR yang komprehensif di tingkat negara bagian. SWI terus memantau perkembangan regulasi EPR sebagai bagian dari komitmen mendorong ekonomi sirkular di Indonesia. Summary New York’s Extended Producer Responsibility (EPR) bill will not advance this legislative year, facing procedural setbacks. The legislation would require manufacturers to assume responsibility for end-of-life product management, a critical component of circular economy initiatives. This delay highlights the regulatory challenges in implementing comprehensive EPR policies at the state level. SWI continues to monitor international EPR developments as reference points for advancing producer responsibility frameworks in Indonesia. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Industry Voices: Extended Producer Responsibility in the US
[International] · Policy Ringkasan Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan kebijakan penting yang menggeser tanggung jawab pengelolaan limbah produk dari konsumen kepada produsen di Amerika Serikat. Implementasi EPR mendorong industri manufaktur dan consumer goods untuk merancang produk yang lebih berkelanjutan dan dapat didaur ulang sejak tahap awal produksi. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Sustainable Waste Indonesia dalam mempromosikan ekonomi sirkular dan mengurangi dampak lingkungan dari limbah kemasan dan produk konsumer. Suara-suara industri yang mendukung EPR menunjukkan pergeseran paradigma menuju tanggung jawab lingkungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Summary Extended Producer Responsibility (EPR) represents a critical policy framework that transfers waste management accountability from consumers to manufacturers in the United States. EPR implementation encourages manufacturing and consumer goods industries to design more sustainable and recyclable products from the inception of production. This approach aligns with Sustainable Waste Indonesia’s commitment to promoting a circular economy and reducing environmental impacts from packaging and consumer product waste. Industry voices supporting EPR demonstrate a significant paradigm shift toward more comprehensive and sustainable environmental responsibility. ───────────── Baca selengkapnya di: Happi | Household And Personal Products Industry →
Maine becomes first state to enact EPR for vapes
[International] · Policy Ringkasan Maine menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) untuk produk vape. Kebijakan ini mewajibkan produsen dan importir vape untuk bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan daur ulang produk mereka di akhir masa pakai. Langkah progresif ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi limbah elektronik dari perangkat vape yang terus meningkat. Model EPR Maine diharapkan menjadi acuan bagi negara bagian lain dan mendorong industri untuk mengadopsi praktik manajemen limbah yang lebih berkelanjutan. Summary Maine has become the first U.S. state to implement Extended Producer Responsibility (EPR) for vaping products. This policy requires manufacturers and importers of vapes to take responsibility for the collection, management, and recycling of their products at end-of-life. This progressive measure reflects a commitment to addressing the growing electronic waste stream generated by vaping devices. Maine’s EPR model is expected to serve as a benchmark for other states and encourage the industry to adopt more sustainable waste management practices. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
New Hampshire waste policy evolving with disposal fee, organics ban
[International] · Policy Ringkasan New Hampshire sedang mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah dengan menerapkan biaya pembuangan dan larangan terhadap limbah organik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara bagian untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan pemilahan limbah organik untuk didaur ulang menjadi kompos. Summary New Hampshire is evolving its waste management policy by implementing disposal fees and implementing a ban on organic waste. This initiative reflects the state’s commitment to reducing waste volume sent to landfills and promoting more sustainable waste management practices. The new policy is expected to raise public awareness about waste reduction and encourage the separation of organic waste for composting and recycling purposes. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →
Kemasan Makanan dan Minuman Menjadi Sampah Terbanyak Kedua di Pantai
[International] · Policy Ringkasan Kemasan makanan dan minuman telah menjadi jenis sampah terbanyak kedua yang ditemukan di area pantai, mengindikasikan tingginya kontribusi sektor konsumsi terhadap pencemaran laut. Sampah kemasan ini, yang mayoritas terdiri dari plastik sekali pakai, mencerminkan kebiasaan konsumsi masyarakat dan kurangnya sistem pengelolaan limbah yang efektif di pesisir. Permasalahan ini menuntut perhatian serius dari berbagai stakeholder, mulai dari produsen, konsumen, hingga pemerintah untuk mengimplementasikan solusi berkelanjutan. Upaya pengurangan sampah kemasan melalui edukasi, inovasi produk ramah lingkungan, dan infrastruktur daur ulang menjadi kunci dalam mengatasi krisis pencemaran pantai ini. Summary Food and beverage packaging has become the second largest type of waste found in coastal areas, indicating a significant contribution from the consumption sector to marine pollution. These packaging waste items, predominantly consisting of single-use plastics, reflect consumer habits and the inadequacy of waste management systems in coastal regions. This issue demands serious attention from multiple stakeholders, including manufacturers, consumers, and government bodies, to implement sustainable solutions. Reducing packaging waste through public education, development of eco-friendly products, and improved recycling infrastructure are essential strategies to address this coastal pollution crisis. ───────────── Baca selengkapnya di: National Geographic Indonesia →
California EPR deadlines spur urgent flexible film recycling solutions
[International] · Policy Ringkasan Batas waktu Extended Producer Responsibility (EPR) di California mendorong industri untuk mengembangkan solusi daur ulang film fleksibel yang mendesak dan inovatif. Program EPR mengharuskan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan akhir produk mereka, termasuk kemasan film plastik yang sulit didaur ulang. Tenggat waktu ini memicu kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan infrastruktur pengumpulan dan pemrosesan yang lebih efisien. Solusi fleksibel ini penting untuk mengurangi limbah kemasan dan meningkatkan tingkat daur ulang di seluruh negara bagian. Summary California’s Extended Producer Responsibility (EPR) deadlines are driving urgent innovation in flexible film recycling solutions across the state. These regulations require producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, including difficult-to-recycle plastic film packaging. The approaching deadlines are catalyzing collaboration among stakeholders to develop more efficient collection and processing infrastructure. These flexible solutions are critical for reducing packaging waste and improving recycling rates throughout California. ───────────── Baca selengkapnya di: Waste Dive →